Pimpin Jakarta Dengan Syariah

Jakarta Putih, Indonesia Putih. Jakarta Hitam, Indonesia Hitam.
Oleh : Wisnu Sudibjo*

Jakarta dengan sedemikian kompleks permasalahannya tetaplah merupakan kota yang menduduki peran paling penting di Indonesia. Jakarta yang terletak di sebelah utara pulau jawa bagian barat ini merupakan ibu kota negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas Indonesia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.792.000 orang yang menempati 661.52 km persegi, membuat kota ini menjadi kota terbesar ke dua belas di dunia. Sedangkan berdasarkan kepadatan penduduknya kota ini menempati urutan ke sembilan di dunia. Sampai saat ini hampir 80% uang negara Indonesia beredar di Jakarta. Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat aktivitas politik, pusat aktivitas ekonomi, pusat perdagangan, serta jantung kehidupan negara ini. Maka tidaklah mengherankan apabila kita katakan Jakarta putih Indonesia putih, dan Jakarta hitam Indonesia hitam.

Saat ini kota tersebut sedang mencari orang yang akan memegang tampuk kekuasaan dan pemegang otoritas tertinggi pemerintahan Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang bertarung dalam perebutan kursi tersebut adalah Adang Dorojatun yang didukung oleh PKS, dan Fauzi Bowo yang didukung oleh PDIP, Partai Golkar, PAN dan partai – partai lain sebanyak 19 buah partai. Masing – masing calon menggembar – gemborkan janji seputar pembenahan Jakarta yang akan dilakukannya saat terpilih nanti. Di antara isu penting yang diusung oleh para calon gubernur tersebut adalah penanganan banjir dengan membangun kanal banjir, sekolah gratis sampai setingkat SMU, transportasi massal yang layak dan murah dsb.

Akan tetapi pertanyaannya sekarang bisakah hal itu terwujud di tangan kedua cagub dan kedua wagub tersebut? Bisakah Jakarta berubah seratus delapan puluh derajat dari kondisi dan keadaannya yang sekarang? Apakah janji – janji kedua cagub tersebut akan dapat direalisasikan ataukah hanya sekedar jargon rutin yang biasa dikumandangkan pada masa – masa kampanye seperti sekarang? Itulah setumpuk pertanyaan yang coba akan dibedah dalam artikel ini.

Apabila kita perhatikan secara umum kondisi bangsa Indonesia saat ini, maka permasalahan yang mencuat tidak akan jauh dari kemiskinan, pendidikan mahal, biaya rumah sakit mahal, politik kepentingan, korupsi, bencana alam dsb. Sebagai contoh kemiskinan di negeri ini yang tembus mencapai angka kisaran 30-40 juta menurut pemerintah dan kisaran 110 juta dengan standar ukuran bank dunia. Ataupun juga pendidikan yang semakin lama hanya akan dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Dalam bidang politik permasalahan yang tampak sekarang adalah politik kepentingan yang menonjolkan perolehan pribadi atau golongan dari jabatan yang diperoleh. Ataupun juga kehidupan sosial yang semakin lama semakin liberal dan semakin jauh dari apa yang dinamakan kehidupan yang beragama. Juga masih banyak lagi permasalahan – permasalahan negeri ini yang menumpuk untuk diselesaikan. Pergantian orang pun juga telah dilakukan berkali – kali akan tetapi tanda – tanda menuju keadaan yang lebih baik pun tidak kunjung tampak juga.

Meskipun pemilihan presiden dan wakilnya telah dilakukan secara langsung, akan tetapi hal itu tidak menjamin apa – apa kecuali terpilihnya presiden secara langsung saja. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa pilihan rakyat itu dapat menjadi solusi bagi seluruh permasalahan negeri ini sekarang. Sebagai ilustrasi, hanya terkait beberapa hari saja dari pelantikan presiden yang dipilih langsung sekarang ini, kenaikan BBM telah diumumkan ke khalayak ramai. Bukankah kebijakan itu adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali antara pemilihan langsung dengan terselesaikannya permasalahan negeri ini. Justru yang sekarang terjadi malah sebaliknya. Berbagai kebijakan seperti kenaikan BBM, penyerahan SDA ke swasta asing, pengubahan status PTN menjadi BHMN dsb telah menjadi bukti nyata akan hal ini.

Begitu pula apa yang akan terjadi di pilkada DKI Jakarta Agustus nanti. Secara umum, apa yang terjadi di Jakarta tidaklah jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negeri ini. Mengingat jantung negara ini ada di sana dan hampir 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sana. Kebijakan – kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur yang akan terpilih nantinya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan – kebijakan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung itu. Profil karakter dan profil wajah dari pemimpin Jakarta nantinya tidak akan jauh berbeda pula dengan profil karakter dan profil wajah presiden dan wakilnya saat ini.

Hal ini dapat kita pahami dengan jelas bahwa DKI Jakarta adalah bagian dari NKRI. Apa yang mengguncang NKRI pastilah mengguncang Jakarta begitu pun sebaliknya. Mengingat sistem penjajahan Belanda dulu masih dipertahankan dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat dari penjajahan itu. Dan ketimpangan ekonomi, sosial dll akan tetap terjadi sebagaimana dulu Jakarta dijadikan sebagai pusat pengepul jarahan rempah – rempah dari wilayah – wilayah nusantara. Dengan demikian tentulah dapat dimengerti kenapa hitam putihnya Indonesia ditentukan oleh hitam putihnya Jakarta.

Begitupun juga Gubernur sebagai pelaksana visi dan misi dari presiden yang berkuasa serta UU atau Perda yang dibuat oleh badan legislatif yaitu DPRD. Maka bisa diperkirakan bagaimana nantinya kebijakan – kebijakan yang akan diambil oleh gubernur terpilih. Hal itu dapat diperkirakan dari profil Presiden sekarang dan partai yang berkuasa secara nasional dan partai yang berkuasa setempat. Sebab segala kebijakan dan putusan yang diambil tidak akan jauh – jauh dari pengaruh kedua element tersebut yaitu presiden dan DPRD.

Apabila kita lihat profil presiden yang saat ini berkuasa, maka dapat kita prediksi bahwa keputusan dan kebijakan yang akan diambil tidak akan jauh dari apa yang menjadi visi politik bapak Yudoyono. Sampai saat ini satu hal yang sangat menonjol dari profil presiden Yudoyono adalah ketertundukannya kepada kapitalisme global yang dimotori oleh Amerika dan sekutunya. Sebagai contoh adalah dibiarkannya PT. Freeport yang beroperasi menjarah emas dan tembaga di Papua. Ataupun juga kebijakan menaikkan BBM yang sama sekali tidak pro rakyat tetapi tunduk kepada kepentingan perusahaan multinasional. Juga kebijakan menjadikan PTN sebagai semacam PTS dengan melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan secara murah bahkan gratis. Meskipun proses itu telah berlangsung sejak kepala negara – kepala negara sebelumnya. Dan SBY sekarang hanyalah tinggal meneruskan program asing yang telah dipaksakan ke Indonesia tersebut.

Maka dapat dipastikan bahwa Gubernur yang terpilih nantinya tidak akan jauh dari profil SBY saat ini. Mengingat bagaimanapun juga Gubernur tetap ada di bawah kepemimpinan Presiden RI. Jadi jangan heran apabila nanti Gubernur terpilih akan mengambil kebijakan – kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dan juga jangan heran apabila DKI 1 itu nantinya akan menginduk kepada kepentingan – kepentingan asing meskipun hal itu bertentangan dengan Islam dan sama sekali tidak memihak rakyat ataupun memihak syariat Islam.

Di samping profil presiden yang harus kita perhatikan yang nantinya akan menjadi atasan langsung dari Gubernur DKI, kita juga harus memperhatikan profil partai yang berkuasa secara nasional dan lokal Jakarta saat ini. Untuk skala nasional, secara umum Partai Golkar dan PDIP masih mendominasi tatanan peta politik secara umum. Partai – partai tersebut adalah partai – partai yang berbasiskan nasionalisme. Secara global, kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini tidak lepas juga dari persetujuan kedua partai besar tersebut. Dan hal ini kemungkinan besar juga tidak akan berbeda jauh dengan yang akan terjadi di DKI Jakarta nantinya, meskipun partai pemenang pemilu di Jakarta adalah PKS.

PKS berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu 2004 lalu untuk tingkat DKI Jakarta. Sehingga bisa dipastikan juga bahwa siapapun yang terpilih nantinya akan sedikit banyak dipengaruhi oleh PKS. Meskipun yang terpilih nantinya adalah Fauzi Bowo yang tidak diusung PKS, tetap saja kekuatan DPRD I DKI Jakarta ada di tangan PKS. Dan itulah yang menjadi entri point bagi PKS. Melihat sepak terjang PKS selama ini baik itu di tingkat nasional dan di tingkat lokal, maka tampaknya situasi dan kondisi permasalahan rakyat ini tidak akan banyak berubah. Mengingat apa yang mereka tawarkan dalam mengatasi berbagai problem rakyat ini tidak memiliki arahan yang jelas. Mereka hanya menawarkan atau menggembar – gemborkan pemerintahan yang bersih, menyeru masyarakat untuk menjadi solusi, dan dengan jargonnya yang terkenal yaitu bersih dan peduli. Tetapi kita sama sekali tidak melihat adanya kejelasan arah dari solusi yang mereka tawarkan. Bahkan pada kenaikan BBM yang lalu, mereka hanya diam seribu bahasa saja.

Walhasil, arahan DKI Jakarta bila cagub yang diajukan PKS menang, tidak akan jauh dengan apa yang mereka lakukan selama ini di Jakarta dan di tingkat nasional. Meskipun mereka saat ini masih mengaku sebagai partai berbasis Islam, tetapi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak mereka kritik, sebab mereka adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri.

Pilih Pemimpin Yang Mau Menerapkan Islam Secara Sempurna

Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah swt. maka sudah seharusnyalah kita senantiasa menjadikan Syariah Allah ini sebagai tolok ukur dalam setiap problem yang kita hadapi. Termasuk di antaranya pada permasalahan Cagub ini. Agar berkah dan rahmat Allah swt. turun kepada kita di Indonesia umumnya dan kepada daerah Jakarta Khususnya maka penerapan Syariah itu merupakan hal yang tidak bisa ditawar – tawar lagi.

Dalam Islam, seorang kepala daerah, baik itu tingkat propinsi maupun kabupaten, adalah orang yang mewakili Khalifah dalam mengurusi umat di wilayah yang dipimpinnya. Sebutan untuk seorang kepala daerah setingkat propinsi adalah wali, sedangkan sebutan kepala daerah setingkat kabupaten adalah amil. Kedua – duanya adalah wakil khalifah dalam masalah pemerintahan dan harta, pemerintahan saja, atau harta saja. Oleh karena itu syarat – syarat untuk menjadi seorang wali sama dengan syarat – syarat untuk menjadi seorang wakil khalifah atau muawwin. Syarat – syarat tersebut adalah :

1. Laki – laki, berdasarkan sabda Rasulullah saw :
“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.” (HR. Bukhari dari Abi Bakrah).
2. Merdeka (bukan budak), karena seorang budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri.
3. Muslim, berdasarkan firman Allah swt. :
“dan Allah sekali – kali tidak akan memberi jalan bagi orang – orang kafir untuk memusnahkan orang – orang beriman.” (QS. An Nisa’ : 141)
4. Baligh & berakal, berdasarkan hadist :
“Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) dari tiga orang...” diantaranya adalah:
“dari anak kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sembuh.” (HR. Abu Dawud)
5. Adil, berdasarkan firman Allah swt :
“Hai orang – orang yang beriman, jika datang kepadamu orang – orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti.” (QS. Al-Hujurat : 6)
Dari ayat tersebut kalau yang menjadi pejabat adalah termasuk orang yang informasinya atau keputusannya harus diperiksa terlebih dahulu, maka tentu hal itu tidak diperbolehkan.
6. Mampu melaksanakan tugas – tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Abu Dzar al-Ghifari ketika dia minta agar diberi jabatan pemerintahan, maka Rasullah bersabda kepadanya :
“sesungguhnya aku melihatmu, lemah.”
Dalam riwayat lain dikatakan :
“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah, sedangkan (jabatan tersebut) merupakan amanat.” (HR. Muslim dari Abu Dzar).

Berdasarkan kriteria – kriteria inilah insya Allah barakah dari langit akan diturunkan ke negeri ini dan yang dari dalam bumi akan dipancarkannya sebagaimana firman Allah swt. :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf : 96).

Dari kriteria tersebut sudah sepatutnyalah kita selaku umat Islam menghendaki orang – orang yang memenuhi kriteria tersebut. Karena hanya dengan terpenuhinya kriteria tersebutlah suatu negeri akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Tentu kita juga harus menerapkan sistem Islam secara sempurna sebagai satu sistem yang akan dijalankan oleh sang pemimpin tadi. Sebab, apalah artinya kepemimpinan seorang pemimpin yang baik tetapi dia menerapkan atau menjalankan sistem yang rusak. Tentulah berbagai kebijakannya akan rusak pula, sebab dia dipilih tidak lain adalah untuk menjalankan sistem tersebut.

Berikut adalah beberapa ayat dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan imarah (kepemimpinan) ini :

“Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Dalam riwayat lain dengan redaksi :
“Siapapun yang membebankan suatu tugas kepada seseorang (dalam sebuah amal) untuk sekelompok manusia sementara dia mendapatkan dalam kelompok tadi yang lebih baik dari orang yang dipilihnya itu, maka dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada kaum Muslimin.” (HR. Hakim dalam kitab sahihnya)

“Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seorang yang meminta jabatan untuk suatu urusan yang ada pada kami.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw. bersabda kepada Abdur – Rahman bin Sumrah, “Wahai Abdur Rahman, janganlah sekali – kali engkau meminta jabatan. Maka jika engkau memegang jabatan itu tanpa engkau minta, engkau akan diberi pertolongan untuk melaksanakannya. Namun jika jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau minta, maka engkau akan terbebani karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Siapa saja yang meminta menjadi hakim dan berusaha untuk itu, maka dia akan terbebani olehnya. Dan siapa saja yang tidak meminta untuk menjadi hakim dan tidak berusaha untuk memintanya, (kemudian dia ditunjuk untuk menempati posisi itu), maka Allah akan menurunkan malaikat agar membimbingnya di jalan yang lurus.” (HR. Ahlus Sunan)

Sabda Nabi saw. kepada Abu Dzar al-Ghifari r.a. berkenaan dengan masalah kepemimpinan (imarah) :
“Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi yang melaksanakannya sesuai dengan haknya dan melaksanakan yang semestinya.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda :
“Apabila amanat itu disia – siakan, maka tunggulah datangnya Kiamat. Dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah maksud menyia – nyiakan amanat itu?’ Rasullah saw. bersabda, ‘Apabila perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya Kiamat’!” (HR. Bukhari)

“Setiap orang di antara kalian adalah penggembala dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang digembalakannya. Seorang pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya, maka dia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Seorang istri adalah penggembala di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Seorang anak adalah penggembala harta ayahnya, maka dia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Seorang budak adalah penggembala dari harta majikannya, maka dia akan ditanya tentang apa yang digembalakannya. Ingatlah bahwa kalian semua adalah penggembala dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang digembalakannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Tidak seorang pun penggembala yang diserahi Allah untuk menggembalakan sesuatu itu meninggal, sementara dia menyeleweng dari (mengurus) yang digembalakannya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya harumnya aroma surga.” (HR. Muslim)

“Apabila aku perintahkan kepadamu tentang suatu urusan, maka laksanakanlah semampumu!” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sebaik – baik orang yang dapat engkau pekerjakan (untuk suatu tugas) adalah yang kuat dan terpercaya (amin).” (QS. Al – Qashash : 26)

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al Maidah : 44)

“Makhluk yang paling dicintai Allah, adalah imam yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim.” (Musnad Ahmad)

“Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari dimana tiada naungan pada hari itu kecuali naunganNya : (1) Pemimpin yang adil; (2) Seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah (ketaatan) kepada Allah; (3) Orang yang kalbunya selalu terkait dengan masjid mulai dia keluar sampai kembali lagi; (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karenaNya; (5) Orang yang mengingat Allah dalam suasana sunyi lalu menitikkan air matanya; (6) Orang yang diajak perempuan (untuk berzina) yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, namun dia mengatakan, ‘Aku takut kepada Allah Rabbul ‘Alamiin’; dan (7) Orang yang bersedekah, yang dia sembunyikan sedekah itu hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafal kitab Allah. Jika dalam hal hafalan sama, maka hendaklah dipilih yang paling mengerti tentang sunnah. Apabila dalam hal sunnah sama mengertinya, yang lebih berhijrah hendaknya lebih didahulukan, jika di antara dua orang sama – sama memiliki senioritas dalam bidang hijrah, yang lebih tua dari segi usia didahulukan sebagai imam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, dan janganlah dia duduk di atas permadani (tuan rumah) kecuali dengan izin darinya.” (HR. Muslim)

Demikianlah beberapa hadist dan ayat yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu amanah. Dan sesungguhnya amanah tersebut bukanlah amanah yang ringan. Sebab Allah swt. mengancam orang – orang yang tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik, bahwa mereka tidak akan dinaungi di hari kiamat nanti. Terlebih lagi adanya larangan dari Rasulullah saw. untuk meminta jabatan. Dan sampai saat ini, para calon yang berkampanye itu saya kategorikan termasuk kepada orang – orang yang meminta jabatan sebagai gubernur. Dan sebagaimana keyakinan kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah terlebih lagi kepada hadist sahih, maka saya yakin bahwa mereka nanti akan terbebani oleh jabatan mereka itu dan sama sekali tidak mendapatkan pertolongan dari Allah swt dalam menjalankannya. Oleh karena itu sungguh hal ini merupakan satu peringatan kepada para calon gubernur akan amanah yang berat itu. Apabila merasa tidak mampu menjalankan syariah Allah swt selama memimpin, baik itu karena faktor pribadi ataupun karena faktor sistem yang tidak Islami, sebaiknya anda sekalian mengundurkan diri dari pencalonan itu. Sebab pertanggungjawaban amanah tersebut di akhirat nanti tidaklah ringan.

Berbagai Problem Jakarta dan Solusinya Menurut Islam

Berbagai problem yang terdapat di Ibu Kota Jakarta sebenarnya tidaklah banyak berbeda dengan yang menjadi problem Indonesia. Mulai dari problem pendidikan, politik, ekonomi, sosial, SARA, budaya, sampai dengan problem yang mungkin hanya merupakan problem khusus daerah sebesar Jakarta yaitu problem transportasi dan banjir.

Pendidikan

Secara umum kebijakan – kebijakan pendidikan yang diterapkan di Jakarta juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh pemerintah RI. Meskipun ada beberapa sekolah yang telah gratis dari SPP dan biaya lain – lain dengan adanya dana BOS, tetap saja permasalahan pendidikan di Jakarta belum pernah tuntas. Bukankah dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Tampaknya hal itu sama sekali tidak berlaku bagi para anak jalanan dan anak – anak yang terpinggirkan di Jakarta.

Tentulah hal itu bukanlah satu hal yang mengherankan, sebab sampai saat ini pemerintah tampak belum memiliki kesungguhan dalam memberikan pendidikan yang layak dan gratis bagi rakyatnya. Sesungguhnya pendidikan gratis itu hanyalah masalah political will dari para penguasa. Presiden SBY dan Cagub Jakarta terpilih nantinya bisa saja berdalih bahwa dana APBN yang ada tidak mencukupi dsb. Akan tetapi pada dasarnya jelas nampak sekali bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menggratiskan pendidikan bagi rakyatnya. Buktinya mereka sama sekali tidak memiliki cara yang dicanangkan supaya pendidikan itu gratis. Padahal, kekayaan alam kita baik itu minyak bumi, gas alam, dan emas dijarah dari bumi Indonesia dan masuk ke kantong para pengusaha asing secara cuma - cuma .

Pendidikan gratis di Jakarta tentu saja dapat diwujudkan bila terdapat political will dari Gubernur terpilih nantinya. Sebab yang diperlukan hanyalah political will semata. Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat perdagangan Indonesia tentunya memiliki pendapatan yang jauh lebih besar bila dibandingkan daerah – daerah lain. Baik itu berasal dari cukai eksport – import barang – barang dari luar negeri, maupun dari pemasukan – pemasukan lainnya seperti sektor ekonomi komersil.

Namun hal itu tentu akan sangat sulit diwujudkan bila tidak terdapat sinkronisasi antara pemerintah daerah Jakarta dengan pemerintah pusat RI. Sebab yang memegang kendali atas seluruh pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah RI. Baik itu sumber – sumber pemasukan yang berasal dari SDA maupun dari sektor – sektor pendapatan yang lain. Pendidikan gratis tentu akan dengan mudah diwujudkan bila terjadi sinkronisasi gerak antara penguasa daerah dengan pemerintah pusat. Political will dari penguasa pusat mengenai SDA yang tidak boleh dijarah akan disokong dengan political will dari pemerintah Jakarta yang berkeinginan mewujudkan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Jakarta saja, tetapi berlaku secara umum bagi seluruh daerah – daerah yang lain.

Saat ini, untuk masuk biaya kedokteran UI saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bukan lagi puluhan ribu, ratusan ribu, ataupun puluhan juta, tetapi telah mencapai angka ratusan juta. Hal ini tentu ironis sebab semakin lama, pendidikan yang baik hanyalah milik para borjuis yang berduit saja. Tentu ini akan berefek pada profil masyarakat Jakarta yang memiliki kesenjangan cukup tinggi antara si kaya dan si miskin.

Politik pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam dibangun berdasarkan pemikiran tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim. (HR Ibnu Adi dan Baihqi).

Rasul saw. juga bersabda:
Di antara tanda-tanda Kiamat adalah menghilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan…. (HR al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Dalam satu riwayat tentang sahabat Umar disebutkan :
Wadhiyah bin Atha menuturkan riwayat: Di Madinah terdapat tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar memberikan nafkah kepada tiap-tiap mereka lima belas (dinar) setiap bulan.

Satu dinar adalah 4,25 gram emas. Apabila khalifah Umar memberikan nafkah sebanyak 15 dinar setiap bulan, itu artinya para guru digaji sebesar 63.75 gram emas. Apabila kita konversikan ke dalam rupiah dengan anggapan satu gram emas itu sebesar 100 ribu rupiah maka gaji mereka setara dengan Rp. 6.375.000,-. Ini tentulah bertolak belakang dengan apa yang terjadi sekarang. Sebab para khalifah dahulu memandang bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bukan sunnah ataupun mubah.

Maka tidaklah selayaknya dan sepatutnya para calon gubernur tersebut mengobral janji pendidikan gratis dan sebagainya. Sebab pendidikan itu wajib dan sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang duduk sebagai pemerintah atau penguasa untuk mengusahakannya bagi rakyat secara gratis. Jadi pendidikan gratis itu bukanlah satu janji yang dapat diobral – obralkan ketika kampanye. Bahkan sudah tidak perlu digembar – gemborkan lagi sebagai satu janji bila terpilih nanti.

Ekonomi

Saat ini, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin merupakan tema utama yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Begitu banyak perumahan mewah yang ada di Jakarta, tetapi tidak sedikit pula perumahan kumuh dan tidak layak di sana. Hal ini merupakan satu hal yang harus menjadi konsern utama pemerintah DKI Jakarta nantinya.

Hal ini tentulah tidak berdiri sendiri, sebab apa yang terjadi di bidang perekonomian merupakan satu mata rantai dengan yang terjadi di bidang – bidang lainnya. Sebagai contoh adalah lingkaran kemiskinan yang berasal dari rendahnya daya jangkau pendidikan. Karena miskin, maka seseorang biasanya akan putus sekolah di tengah jalan. Karena putus sekolah maka daya jual yang dimilikinya akan menjadi kecil dan terpaksa harus melakukan pekerjaan – pekerjaan yang bergaji kecil. Dengan demikian jatuh miskinlah dia dan begitu juga dengan anak keturunannya.

Sebagai pusat kota, Jakarta saat ini adalah tempat di mana 80% uang Indonesia berputar di sana setiap harinya. Baik itu dalam bentuk surat – surat saham di bursa efek, maupun uang tunai di bank – bank besar, ataupun juga aktivitas ekonomi sektor riil.

Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi dalam Islam berorientasi pada terjaminnya kebutuhan primer warga negaranya. Sistem ekonomi Islam akan berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan primer rakyatnya baik itu muslim maupun non muslim. Termasuk di dalam kebutuhan primer tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang

(1) Negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga bekerja mencari nafkah. (Lihat: QS al-Mulk: [67] 15; QS al-Jumu‘ah [62]: 10; QS al-Jatsyiah [45]: 12).
(2) Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.
(3) Negara memerintahkan setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu, jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
(4) Negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan.
(5) Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan.

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa

Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan jalan menerapkan hudûd (qishâsh, potong tangan bagi pencuri, diyat [denda], dsb) yang tegas kepada siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta orang lain. Dan hal ini tentulah tidak cukup dan bahkan tidak mungkin bila merupakan satu aturan yang ditetapkan di daerah tertentu saja seperti di Jakarta saja atau di Jawa Barat saja. Tetapi merupakan satu ketetapan yang harus ditetapkan oleh pemerintah pusat selaku pelaksana hukum.

Hal inilah yang saat ini mahal di Jakarta. Perampokan baik itu bersenjata ataupun perampasan dengan kekerasan, kerap terjadi. Rasa aman menjadi satu hal yang terasa mewah di Jakarta saat ini. Maka untuk itulah Islam hadir dengan sistem sanksinya yang adil dan mendatangkan ketentraman. Tentu hal ini tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Sebab faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal tesebut juga harus dihilangkan, misalnya terpenuhinya lapangan pekerjaan yang cukup, pendidikan yang memadai dsb.

Dalam hubungannya dengan jaminan kesehatan, diriwayatkan bahwa Mauquqis, Raja Mesir, pernah menghadiahkan dokternya untuk Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw., dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum Muslim dan seluruh rakyat, yang bertugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit. Tindakan Rasulullah saw. ini menunjukkan bahwa hadiah semacam itu bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kaum Muslim atau untuk negara.

Bidang kesehatan ini menempati urutan penting dalam daftar kebutuhan primer rakyat yang harus disediakan secara langsung oleh negara atau pemerintah. Pernah suatu ketika seorang anak jalanan sakit keras dan orang tuanya bingung tujuh keliling akan dibawa berobat kemanakah si anak ini. Akhirnya si anak pun meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Tetapi hal itu belum berakhir sampai di sana. Sang orang tua yang telah bingung, membawa mayatnya keliling Jakarta karena tidak tahu harus dikuburkan di mana jenazah anaknya tersebut. Ini tentu hal yang sangat menyedihkan sebab kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang harus digratiskan oleh pemerintah. Kesehatan gratis tentunya dapat di wujudkan di Jakarta. Bukan lagi rumah sakit “Harapan Mereka” yang diperbanyak, tetapi rumah sakit “Harapan Rakyat”. Dan untuk kota ekonomi tinggi seperti Jakarta, hal ini bukanlah hal yang mustahil terjadi.

Sosial Budaya

Dalam bidang kehidupan sosial dan budaya, Jakarta menempati posisi pertama sebagai kiblat budaya. Hal ini dikarenakan oleh media tv yang senantiasa mengacu kehidupan Jakarta sebagai latar belakang setiap sinetron ataupun televisi yang diproduksi. Di samping itu, kehidupan sosial yang semakin liberal telah menambah sejumlah PR pemerintah yang harus segera diselesaikan. Tentu bila hal ini dianggap sebagai satu masalah oleh para cagub tersebut.

Buku Jakarta undercover telah membuat hal – hal yang selama ini tidak terungkap secara umum, menjadi satu hal yang saat ini telah diketahui secara umum. Di sana dapat kita ketahui seberapa liberalnya kehidupan sosial di Jakarta. Mulai dari seks bebas yang terjadi di hotel – hotel sampai dengan kehidupan diskotek yang juga tidak kalah liberalnya. Dan berbicara tentang diskotek serta kehidupan malam, Jakarta adalah pusatnya.

Berkaitan dengan ini cukuplah firman Allah swt. berikut sebagai peringatan bagi kaum muslimin Jakarta umumnya dan terutama para Cagub terpilih nantinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” QS. Al Isra’ : 32

Dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk mendekati zina. Hal ini berarti zina itu haram hukumnya dan segala hal yang dapat mengantarkan seseorang ke sana juga harus dihilangkan keberadaannya. Dalam hal ini keberadaan diskotek – diskotek, pub karaoke, serta tempat – tempat hiburan lain yang tidak sesuai dengan syariah haruslah dilarang keberadaannya. Inilah tantangan terbesar bagi para calon gubernur nantinya. Meskipun telah ada tanggapan dari kubu Adang yang diusung PKS bahwa mereka tidak akan menghilangkan hiburan – hiburan tersebut selama sesuai dengan hukum. Sedangkan kita tahu bahwa hukum yang diterapkan saat ini adalah hukum sekuler yang pro dengan hal – hal seperti itu. Walhasil permasalahan ini tidak akan pernah selesai kecuali bila terdapat syariah di sana.

Transportasi dan Banjir

Sesungguhnya permasalahan transportasi dan banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta adalah bukti bahwa pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, tidak serius dalam mengatur dan menata negeri ini. Permasalahan itu timbul di sebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Tidak dipergunakannya ilmu tata kota (planologi) secara maksimal. Selama ini aplikasi dari ilmu tersebut belum dirasa maksimal sebab keberadaan para pakar tata kota tersebut bersifat antara ada dan tiada. Justru yang terjadi malah sebaliknya, banyak lulusan – lulusan program studi tersebut yang bekerja sebagai bankir dsb. Hal ini tentu menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengaplikasikan dan memberdayakan segenap potensi ilmu tersebut.
2. Gagalnya pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaik apapun ilmu tata kota yang dimiliki oleh suatu negara, tanpa didukung oleh rakyat yang mau mengerti dan mau diatur tentulah ilmu tersebut akan sangat sulit dilakukan. Kegagalan tata kota saat ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mendidik dan memberikan contoh nyata kepada rakyatnya.
3. Gagalnya pemerataan kesejahteraan di negeri ini. Salah satu ciri khas daerah jajahan adalah adanya satu daerah yang biasa disebut dengan ibu kota negara yang lebih maju bila dibandingkan dengan daerah yang lain sebagai pusat dari pengumpulan hasil jajahan. Kepadatan penduduk akibat tidak meratanya gula ekonomi di wilayah – wilayah Indonesia turut andil dalam persoalan transportasi dan banjir ini. Akibat dari tidak meratanya gula ekonomi yang tentunya lebih banyak tersedia di Jakarta itulah yang membuat rakyat berduyun – duyun pergi ke sana dan menambah kepadatan penduduk. Dan kita tahu bahwa Jakarta adalah kota nomor sembilan terpadat di dunia.
4. Tidak adanya pemimpin yang amanah baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah DKI Jakarta. Coba bandingkan pemerintah yang sekarang dan yang akan datang dengan sikap Khalifah Umar bin Khattab mengenai masalah transportasi berikut ini :

Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab pernah berkata, “Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok ke jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut.”

Begitulah sikap seorang pemimpin Islam yang sesungguhnya. Mereka sangat takut akan pertanggungjawabannya kepada Allah swt. kelak. Dan tentu pemimpin – pemimpin seperti itu hanyalah lahir dan ada di dalam atmosfer Khilafah Islam.

Khatimah

Cukuplah bagi kita untuk menutup artikel ini dengan satu renungan akan para pemimpin kita kaum muslimin. Sesungguhnya setiap pilihan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apakah orang yang kita pilih itu akan menjalankan syariatnya ataukah justru malah menghalang – halangi tegaknya Syariat Allah swt. di muka bumi? Berbagai hal yang disebutkan di atas adalah satu urun rembuk dalam menyelesaikan berbagai problem umat yang ada di negeri ini. Terselesaikannya problem Jakarta bisa juga berarti terselesaikannya problem umat di negeri ini. Bersyariahnya Jakarta bisa juga berarti bersyariahnya negeri ini dan Insya Allah itu berarti bahwa khilafah akan tegak di muka bumi ini bila Jakarta telah bersyariah. Karena bagaimanapun juga frasa “Jakarta hitam, Indonesia hitam, dan Jakarta putih, Indonesia putih” tetap berlaku sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita pimpin Jakarta dengan Syariah menuju kehidupan yang lebih baik dan menuju tegaknya Khilafah Islam. Insya Allah. Amin!

* Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Jawa Barat