Membongkar Pengkhianatan Para Penguasa Muslim

Katakanlah kepada Dr. Herzl, Palestina bukanlah harta pribadiku; ia adalah milik semua uamt Islam di dunia. Karena itu, aku tidak akan menyerahkan bagian manapun dari wilayah tersebut, walaupun itu harus merenggut nyawaku.” Itulah yang diucapkan Sultan Abdul Hamid II ketika orang-orang Yahudi berusaha membujuknya untuk menjual tanah Palestina kepada Yahudi. Padahal saat itu Khilafah Ustmaniyah yang dipimpinnya sedang lemah. Beberapa wilayah Khilafah telah dicaplok oleh penjajah. Pemberontakan terjadi di beberapa tempat. Berbagai gerakan yang ingin menghancurkan Khilafah pun menyebar di kalangan militer dan elit politik. Namun, Sultan Abdul Hamid II tetap bersikap tegas; tidak berani mengkhianati negaranya. Sikap inilah yang hampir tidak ada pada para pemimpin negeri Islam saat ini. Sebagian besar pemimpin negeri Islam saat ini justru berkhianat kepada negaranya dan umat Islam.

Di bidang politik pengkhianatan yang paling besar dilakukan oleh Kemal Attartuk, saat dia bekerjasama dengan Inggris meruntuhkan Khilafah Islamiyah. Pada 20 November 1922 dibukalah Perjanjian Lausanne. Atas nama kemerdekaan Turki, delegasi Ankara yang mewakili Kemal menyetujui syarat-syarat Inggris yang dipimpin Lord Curzon tentang empat hal: (1) Penghapusan Khilafah secara total; (2) Pengusiran Khilafah sampai keluar batas negara; (3) Penyitaan kekayaan Khilafah; (4) Sekularisasi negara. Sebagai implementasi dari perjanjian itu, pada 3 Maret 1924, Majelis Nasional yang banyak diisi orang-orang Kemal mengumumkan persetujuan penghapusan Khilafah.

Sementara itu, penguasa Saudi berkolaborasi dengan Inggris untuk mempercepat keruntuhan Khilafah Islam. Pada 1902 Dinasti Saud di bawah pimpinan Abdul Azin bin Abdurrahman menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh wali Khalifah lewat bantuan Inggris. Kerjasama Dinasti Saud dan Inggris tampak pada perjanjian umum Inggris-Saudi di Jeddah (20 Mei 1927). Clayton, wakil Inggris, menegaskan kembali pengakuan Inggris atas ’kemerdekaan’ Ibnu Saud dan hubungan persahabatan Saudi-Inggris. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat ini Inggris memberikan gelar kebangsawanan ’sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.

Sekularisasi pun semakin kokoh di Dunia Islam. Hampir seluruh negeri Islam mengadopsi hukum sekular. Di Indonesia, produk undang-undang semakin pro liberal dan kapitalis. Upaya menghilangkan pornografi lewat undang-undang ditentang habis-habisan kelompok sekular. Pemred majalah porno Playboy malah dibebaskan. Ratifikasi UU pro-Kapitalisme semakin menguat.

Penguasa Komprador

Pasca keruntuhan Khilafah, negeri Islam terpecah-belah menjadi beberapa negara-bangsa yang berasas sekular. Penjajahan berlanjut lewat sistem sekular yang dipaksakan di Dunia Islam. Negara-negara Barat mengokohkan penjajahan mereka lewat para penguasa yang menjadi kaki tangan mereka di negeri Islam. Hampir di sebagian besar negeri Islam, penguasa yang muncul dalam sistem sekular berada di bawah pengaruh negara-negara kolonialis.

Tidaklah aneh, para penguasa negeri-negeri Islam sangat represif terhadap gerakan-gerakan Islam yang menginginkan tegaknya syariah Islam. Pasalnya, penegakan syariah Islam akan menghentikan penjajahan negara-negara kolonialis atas Dunia Islam. Hal ini jelas tidak sejalan dengan kepentingan negara kolonialis yang menjadi ’tuan besar’ mereka. Gerakan Islam juga terus membongkar persekongkolan penguasa negeri Islam dengan para penjajah secara lantang di hadapan masyarakat.

Di Suriah, ribuan aktivis Islam, baik dari Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir, ditangkap, disiksa, dan dipenjara tanpa bukti kuat. Pada April 2007, puluhan aktivis Hizbut ditangkap dan dipenjarakan petugas keamanan Suriah. Pasalnya, Hizbut Tahrir Suriah membongkar perkongkolan pemerintah Suriah dengan AS saat menerima Frank Wolf, anggota Kongres Amerika dari partai Republik, pada 1 April 2007 dan kunjungan delegasi Nancy, ketua Senat Amerika, pada 3 April 2007.

Di Mesir, pemerintah sekular banyak menangkap aktivis Islam dengan tuduhan ingin mendirikan Negara Islam. Dengan tajuk, “Demokrasi Kaum Islamis”, majalah New York Times mengupas perkembangan politik dan HAM di Mesir. Menurut laporan majalah itu dalam edisi pekan ini, di Mesir telah terjadi penangkapan massal terhadap lawan-lawan politik penguasa dan mereka ditahan di dalam penjara. Namun, menurut makalah yang ditulis oleh James Traweb, itu bukan hal baru bagi Mesir. Perguliran kekuasaan di Mesir beberapa kali sebelumnya, sejak tahun 1952, sudah menerapkan tradisi serupa. Mubarak sebagai penguasa Mesir menyebut anggota Al-Ikhwan sebagai kelompok fundamentalis yang merencanakan revolusi untuk mengganti sistem sekular Mesir menjadi negara agama (Eramuslim, 4/5/2007). Hal yang sama terjadi di beberapa negeri Islam seperti Tunisia, Aljazair, Arab Saudi, Pakistan, Banglades, termasuk Indonesia.

Pengkhianatan para penguasa negeri Islam ini semakin jelas dengan melihat sikap mereka terhadap manuver negera-negara kolonialis. Alih-alih mencegah serangan Amerika ke Irak, penguasa Saudi malah mempermudah AS membunuh nyawa kaum Muslim Irak dengan mempersilakan negara itu untuk membangun pangkalan militer di Saudi. Turki, tidak jauh beda; lapangan terbangnya juga digunakan oleh AS untuk menyerang negeri-negeri Muslim. Di Pakistan, Musharraf malah bangga membantu Amerika Serikat memerangi pejuang Islam di Afganistan.

Para penguasa negeri Islam pun tidak banyak berbuat melihat pembunuhan yang dilakukan negara kolonialis. Tidak ada langkah pembelaan yang kongkret terhadap rakyat Irak yang dijajah AS. Padahal sudah lebih dari 650 ribu rakyat sipil terbunuh. Bahkan seruan yang tegas agar AS keluar dari Irak pun nyaris tidak terdengar, kecuali hanya basa-basi. Ketika Lebanon Selatan diserang Israel, Husni Mubarak malah melarang tentaranya untuk membantu kaum Muslim Lebanon. “Mesir untuk Mesir,” ujarnya.

Sikap yang sama ditunjukkan oleh para penguasa Muslim terhadap krisis Palestina. Meskipun di depan mata Israel secara sistematis mengusir, membunuh, dan menghancurkan sarana vital masyarakat Palestina, mereka cenderung berdiam diri. Yang lebih menyedihkan, para penguasa negeri Islam malah berlomba-lomba melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang malu-malu, berkerjasama dengan Israel di belakang layar lewat hubungan-hubungan rahasia.

Ketundukan para penguasa negeri-negeri Islam kepada AS dan sekutunya semakin jelas dalam perang melawan terorisme yang dipimpin negara Paman Sam ini. Ancaman Bush yang hanya memberikan dua pilihan, “Anda ikut teroris atau ikut AS,” disikapi oleh para penguasa negeri-negeri Islam dengan berlomba-lomba berkerjasama dengan AS dalam propaganda global perang melawan terorisme.

Menjual Negara

Pengkhianatan para penguasa negeri-negeri Islam juga terlihat dari ketundukan mereka terhadap kebijakan ekonomi negara kapitalis. Bisa disebut, hampir semua penguasa negeri-negeri Islam tunduk kepada negara-negara kapitalis. Negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak seperti Saudi, Kuwait dan Bahrain membiarkan kekayaan minyak negeri itu dieksploitasi perusahaan-perusahaan asing. Padahal kekayaan alam seperti minyak adalah milik rakyat yang keuntungannya harus diserahkan kepada rakyat, bukan kepada perusahaan asing atau dimonopoli keluarga.

Di Saudi pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company (perusahaan AS) memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company (Aramco) pada 1934. Untuk kepentingan minyak, wakil perusahaan Aramco, James W. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) agar memberikan pinjaman/utang kepada Saudi. Utang inilah yang menjadi alat bagi AS untuk mengontrol Saudi. Konsesinya, pada 1943 AS dibolehkan memanfaatkan pangkalan udara Saudi selama tiga tahun. Namun, hingga kini perjanjian ini masih berlangsung. Pangkalan udara Dhahran pernah menjadi pangkalan militer AS yang paling lengkap di Timur Tengah. Pangkalan inilah yang menjadi basis militer AS untuk menyerang Irak, negara tetangga Saudi.

Kondisi yang sama terjadi di Indonesia. Disahkannya UU Penanaman Modal beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan penguasa terhadap rakyat. UU itu semakin mengokohkan ekploitasi terhadap kekayaan alam Indonesia. Tanpa UU ini pun kekayaan negeri ini sudah dijarah habis-habisan dari Sabang sampai Marauke. Di Aceh LNG Arun (Pertamina, Exxon Mobile, Japan Indonesia LNC) mengeruk cadangan 17,1 triliun kubik gas; hingga 2002 sudah 70% cadangan gas yang dikuras. Di Papua, Indonesia hanya mendapat royalti sekitar 9,4% plus pajak, padahal total pendapatan Free Port tahun 2005 US 4,2 miliar dolar (Kompas, 21/11/2006). Ini pendapatan yang dilaporkan secara resmi. Diperkirakan, pendapatan sebenarnya jauh di atas angka itu. Lebih menyedihkan lagi, di Kepulauan Natuna Indonesia ‘hanya’ mendapat 0%.

Program privatisasi pun terus bergulir. Program ‘menjual aset-aset strategis Indonesia’ ini merupakan bentuk kepatuhan kepada IMF. Saham Telkom pun dijual ke Singapura. Padahal semua tahu, telekomunikasi merupakan aset srategis; bukan hanya ekonomi, keamanan negara pun bisa terancam.

Negara semakin tidak berdaulat karena harus tunduk kepada negara donor. Jeratan utang luar negeri ini membuat penguasa harus menerima segala tekanan dan kebijakan asing. Jeratan utang ini semakin menggurita. Menurut anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, data Statistik Ekonomi dan Keuangan BI pada 2001 utang luar negeri sebesar 71,4 miliar dolar AS, namun hingga triwulan I 2006 telah menjadi 83,6 miliar dolar AS/ RP 752 triliun. (Republika, 28/8/2006).

Menelantarkan Rakyat

Pengkhianatan penguasa berbuah penderitaan rakyat. Penguasa yang seharusnya menjadi râ‘in (penggembala/pengurus rakyat) malah membuat kebijakan yang menambah derita rakyat. Karena ketundukan kepada IMF yang mensyaratkan minimalisasi subsidi, Pemerintah mengurangi ’subsidi’ BBM. Dampaknya sangat serius, kenaikan BBM menambah kemiskinan masyarakat.

Kenaikan BBM juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan asing yang menginginkan harga BBM Indonesia disesuaikan dengan harga internasional. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan investor asing. BBM yang murah akan membuat investor asing kurang berminat bermain di sektor ini. “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Kompas, 14/5/2003). Lagi-lagi, Pemerintah lebih mengikuti tekanan asing ini daripada memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Pengkhianatan penguasa kepada rakyat semakin bertambah saat diberlakukan kebijakan liberalisasi di berbagai sektor strategis seperti air, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Atas nama liberalisasi dan privatisasi, UU SDA (Sumber Daya Air) membolehkan perusahaan asing untuk menguasai air Indonesia. Seperti pengalaman PAM Jaya saat dimiliki asing, harga air pun meningkat. Sebaliknya, pelayanan kepada masyarakat bawah sangat rendah. Hal yang sama terjadi di dunia pelistrikan. Mahalnya listrik semakin menambah beban hidup masyarakat.

Di bidang kesehatan, privatisasi membuat biaya kesehatan meningkat. Kesehatan menjadi barang mahal. Rakyat lebih memilih menahan sakit akibat biaya yang membengkak.

Kondisi yang sama terjadi di dunia pendidikan. Atas nama otonomi sekolah, otonomi kampus, BHMN, dan BHP, biaya pendidikan meningkat menajam. Orang miskin ’sepertinya’ dilarang sekolah.

Para penguasa negeri Islam pun banyak mengabaikan hak-hak masyarakat. Jaminan keamanan semakin sulit, ditandai dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Transportasi yang bermutu juga sulit dijangkau karena mahal. Itu pun belum tentu aman. Pelayanan transportasi yang bobrok membuat rakyat semakin menderita dan tidak aman. Transportasi seakan menjadi ‘senjata pemusnah massal’ yang siap menunggu korban berikutnya.

Semua ini semakin menunjukkan jatidiri para penguasa negeri Islam, yang seperti jongos, tunduk begitu saja pada tekanan negara imperialis. Pilihan buruk ini tetap diambil, meskipun bukan hanya menambah derita rakyat, tetapi secara sistematis membunuh rakyatnya sendiri.

Walhasil, saatnyalah kita kembali pada Islam. Saatnyalah kita menegakkan Khilafah Islam dan mengangkat seorang khalifah yang amanah, yang akan menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. [Farid Wadjdi]