Politisi

MEMAHAMI KRISIS EKONOMI(MELALUI PENDEKATAN MONETER)Bagian Kedua

2008-01-12T00:12:00.001+07:00

Pada bagian pertama, sebagaimana diketahui, telah dipaparkan bahwa sistem keuangan dan interaksi ekonomi yang berbasiskan emas terbukti mampu menciptakan perekonomian dunia yang relatif stabil dan mapan. Sebaliknya, manakala sistem pertukaran yang berbasiskan emas lenyap, kekacauan sistem keuangan mulai terjadi yang secara langsung ataupun tidak turut memberikan sumbangsih bagi krisis demi krisis ekonomi yang terjadi. Dalam konteks moneter, pasca lenyapnya sistem emas, krisis secara langsung dapat dirasakan pada: (1) sistem pertukaran emas; (2) sistem uang kertas (fiat money). Poin pertama telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sementara poin kedua akan dipaparkan pada bagian ini. Berikut ini adalah penjelasnnya.

2. Krisis pada sistem uang kertas (fiat money).

Krisis yang terjadi pada sistem keuangan dunia ini semakin bertambah cepat karena masing-masing negara berlomba secara politik dan ekonomi serta saling mengguncangkan pasar khusus. Masing-masing negara merasa perlu untuk melepas atau mengekspor barang ke negara lain; juga karena adanya keperluan atas utang atau yang lainnya. Semua itu berpengaruh besar terhadap naik-turunnya nilai mata uang. Hal itu menjadikan kestabilan harga dan kesepakatan interaksi ekonomi menjadi sangat sulit, kalau tidak dikatakan nihil, sebagaimana yang terjadi sekarang dalam interaksi ekonomi regional maupun internasional.

Dalam sistem uang kertas (fiat money) ini, negara-negara di dunia harus menyandarkan cadangan devisanya pada mata uang negara yang berpengaruh secara ekonomi dan politik karena keperluannya atas negara besar tersebut. Perubahan politik dan ekonomi negara berpengaruh akan memperngaruhi bentuk krisis mata uang negara-negara lain dan ekonomi negara lain. Negara yang mengikatkan mata uangnya pada dolar AS, misalnya, akhirnya merasa penting untuk menjaga kestabilan dolar demi menjaga cadangan devisanya. Jika permintaan terhadap mata uang regional bertambah sehingga mengakibatkan naiknya nilai kurs mata uang tersebut terhadap dolar, negara tersebut akan melepaskan sejumlah mata uangnya ke pasar dan mempertukarkannya (menjualnya) dengan dolar. Jika terjadi sebaliknya, yaitu masyarakat tidak membutuhkan mata uang negara itu (kelebihan penawaran/over supply), negara tersebut akan menarik kelebihan penawaran mata uangnya dengan cara membeli mata uangnya itu dari pasar dengan dolar (melepas dolar dari cadangan devisanya ke pasar) atau membanjiri pasar dengan dolar yang berasal dari cadangannya sehingga cadangannya kembali diisi dengan mata uangnya sendiri. Dengan demikian, setiap negara yang mata uangnya terikat dengan dolar terbebani untuk menjaga mata uangnya dan menjaga nilai dolar. Negara melakukan kebodohan ini sampai pada tingkat yang lebih besar dan memberatkan dirinya. Sebaliknya, dengan itu, negara tersebut malah memberikan keuntungan pada negara pemilik mata uang dolar itu.

Negara mengerahkan kesungguhannya dan melakukan kebodohan ini demi menjaga cadangan devisanya yang berbentuk mata uang asing—biasanya dalam dolar AS—karena penurunannya dipengaruhi jumlah persediaannya di pasar. Contohnya adalah sebagai berikut:

Kerugian pernah dialami Bank Sentral Kuwait sekitar 79,6 juta dinar dalam dua tahun, yaitu th. 71/72 dan th. 72/73 akibat terjadinya penurunan dolar yang pertama dan kedua yang mencapai batas 18 persen.
Terjadinya penurunan nilai investasi kekayaan pada negara-negara Aubik sebanyak 61 persen dari nilai nominalnya pada awal 70-an, yaitu dari sekitar 78 biliun dolar menjadi 47 biliun dolar pada kurun 1974-1978.
Pajak minyak negara-negara Arab selama dua tahun 79-80 setara 176 miliar dolar pertahun. Hal itu merupakan kerugian akibat perubahan harga dolar.
Nilai cadangan uang negara-negara Arab adalah 35,44 biliun dolar sepanjang tahun 1976. Sekitar 87,8 persennya menggunakan mata uang asing yang sering berubah-ubah.

Berkaitan dengan pengaruh langsung mata uang asing terhadap uang negara yang di-back up dengan mata uang asing di kas cadangan negara, maka mata uang kertas (fiat money) mempunyai pengaruh yang cepat terhadap kondisi ekonomi regional maupun internasional. Dengan demikian, fiat money memicu inflasi lebih banyak dibandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya.

Dalam sistem pertukaran uang berbasis emas, uang disandarkan pada emas dan uang kertas yang dijamin dengan emas terdapat kestabilan parsial nilai uang, kecuali jika cadangan emas lebih kecil daripada total uang yang beredar. Akibatnya, tidak semua uang yang dikeluarkan dapat dipertukarkan dengan emas, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Dalam kondisi demikian, tatkala nilai mata uang tersebut menurun, maka nilai mata uang asing juga menurun.

Ini berbeda jauh dengan sistem uang fiat money yang akan mendorong inflasi di antara sejumlah kondisi. Hal ini karena politik ekonomi negara, baik secara regional maupun internasional, yang menjamin (menentukan) nilainya. Politik ekonomi negara ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga kestabilan harga tukar (kurs) uang sulit dijaga. Atas dasar itu, penurunan nilai mata uang sangat mungkin terjadi pada tingkatan yang lebih besar dibandingkan pada dua sistem terdahulu.

Tidak perlu kupasan yang mendalam, bahwa nilai mata uang seluruh negara—tanpa kecuali, sekalipun negara yang perekonomiannya maju—sering berubah-ubah dan tidak stabil. Baik dolar (AS), mark (Jerman), yen (Jepang), (frank) maupun poundsterling (Inggris) sering menurun nilainya.

Sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa kelebihan jumlah penerbitan uang akan mengakibatkan harga menjadi mahal karena menurunnya dayabeli uang. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh ini akan besar dampaknya jika berlanjut dalam jangka waktu yang saling berdekatan.

Karena uang yang ada tidak disandarkan pada satuan yang tetap, sistem uang fiat money dapat dijadikan jalan persekongkolan ataupun pertentangan antar negara. Nilai uang mereka dapat menurun karena pertambahan penawaran uangnya. Hal itu dapat terjadi dengan cara meningkatkan suku bunga deposito mata uang. Peningkatan suku bunga deposito itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah tabungan dan menarik pemodal (investor) asing.

Berubah-ubahnya nilai uang jelas akan mempengaruhi aktivitas perdagangan. Jika suku bunga mata uang tertentu meningkat atau kondisi ekonomi negara tersebut membaik, masyarakat tidak akan berpaling dari investasi perdagangan ke investai berupa tabungan dalam mata uang yang memiliki suku bunga yang kuat di bank sebagaimana terjadi tatkala lantai bursa Wall Street melemah pada tanggal 19 Oktober 1978 akibat melemahnya harga saham lebih dari 20 persen. Para pengamat ekonomi berbeda pendapat mengenai kejadian itu. Namun demikian, yang pasti, kejadian itu didorong oleh keinginan Amerika untuk menaikkan suku bunga dolar secara signifikan. Media-media Amerika menyiarkan berbagai berita mengenai perselisihan pandangan antara menteri keuangan Amerika dan menteri keuangan Jerman. Itu terjadi tatkala Amerika menaikkan suku bunga dolar AS karena menteri Jerman menaikkan suku bunga atas mark Jerman yang mendorong para pemilik saham bersegera menjual sahamnya sebagai upaya memperoleh laba yang lebih mudah dan lebih banyak dibandingkan dengan hasil investasi tabungan. Hal itu merupakan upaya memanfaatkan kesempatan yang ada sebelum kondisinya berubah. Inilah yang dijelaskan oleh menteri keuangan Prancis tentang sebab krisis.

Setelah krisis tersebut, muncul usulan di kalangan sebagian menteri keuangan negara-negara Barat untuk mengaitkan kurs pertukaran mata uang utama mereka dengan harga barang lepas di antara mereka dengan emas; sesuatu yang memungkinkan dilaksanakannya kembali sistem Breeton Wood.

Namun demikian, terjadinya semua itu tidak membuat dunia melepaskan interaksi menggunakan uang kertas (fiat money). Hal itu disebabkan oleh sikap beberapa negara besar yang diuntungkan dibandingkan dengan nasib sebagian besar negara yang dirugikan dengan sistem tersebut. Dengan sistem tersebut, mereka dapat melanggengkan pengaruh ekonomi dan politiknya terhadap negara-negara lain, karena mata uang mereka menjadi cadangan di bank-bank sentral negara-negara tersebut. Konsekuenasinya, kebijakan politik dan ekonomi mereka dapat mempengaruhi jalannya negara-negara tersebut.

Negara-negara terseebut pada akhirnya menghentikan pandangannya di seputar perlunya perubahan atas sistem fiat money karena mereka tidak memiliki cadangan (back up) emas yang mencukupi terhadap jumlah uang mereka yang beredar. Akibat terus berlangsungnya sistem fiat money ini, dunia akan tetap sengsara karena krisis tersebut akan berulang selama tidak diselesaikan dengan penyelesaian yang benar.

Solusi Jitu atas Krisis Ekonomi yang Terjadi

Setelah kami menjelaskan realitas terjadinya krisis ekonomi di atas, kami akan menjelaskan solusi jitu bagi krisis tersebut.

1. Solusi atas krisis akibat sistem mata uang.

Kami telah memaparkan di muka, sistem keuangan dan pertukaran uang kertas (fiat money) sangat rentan terhadap krisis. Sebagai solusinya, mau tidak mau, setiap negara harus merujuk kembali pada sistem keuangan dan pertukaran uang berbasis emas; baik dengan menggunakan mata uang logam emas itu sendiri maupun menggunakan mata uang kertas substitusi yang di-back up (dapat dipertukarkan) dengan emas di bank sentral tanpa persyaratan dan batasan. Sebetulnya sudah banyak ekonom yang memperhatikan hal itu. Akan tetapi, sejumlah negara besar di dunia yang saling berhubungan, khususnya Amerika, menentang upaya kembali pada sistem keuangan dan pertukaran berbasis emas. Pasalnya, mereka takut kehilangan hegemoni dan pengaruhnya, baik secara politik maupun ekonomi, atas negera-negara lain. Ketakutan mereka muncul karena sistem berbasis emas akan menjamin kestabilan, mengantarkan pada bersinarnya pertumbuhan ekonomi, serta menghilangkan hegemoni satu negara atas negara lain. Dalam sistem berbasis emas uang distandarkan pada satuan yang kestabilan dan ketetapan harganya dikenal luas. Dalam sistem ini, suatu negara tidak dapat memperbesar (menambah) jumlah uang dengan seenaknya. Sebab, untuk mengeluarkan atau mencetak uang dengan jumlah tertentu yang dikehendaki akan dibatasi oleh cadangan emas yang dimiliki. Hal itu berkebalikan dengan sistem uang kertas (fiat money) yang memungkinkan suatu negara dapat dengan mudah mengeluarkan (mencetak) sejumlah uang sesuai yang dikehendaki ketika dibutuhkan untuk memenuhi keuntungannya sendiri; sesuatu yang secara langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan jumlah uang dan melemahnya kepercayaan terhadap satuan mata uang tertentu.

Penerapan sistem mata uang dan sistem pertukaran berbasis emas tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat berikut:

Adanya kebebasan mengekspor dan mengimpor emas bagi semua orang tanpa ada pembatasan atau syarat tertentu. Kebebasan atas keluar dan masuknya emas ini akan menjamin kestabilan harga tukar (kurs).
Adanya kebebasan mempertukarkan uang kertas substitusi dengan emas secara sempurna (tanpa pengurangan/dengan nilai yang sama) dengan nilai yang tertulis atau tercetak.
Adanya kebebasan untuk menempa dan melebur emas. Setiap orang yang memiliki mata uang emas dapat melebur dan membentuknya menjadi emas batangan tanpa ada pembatasan. Demikian juga jika ia memiliki emas batangan; ia dapat membawanya ke tempat peleburan dan pencetakan uang untuk dicetak menjadi mata uang emas (dengan memberikan kompensasi/ongkos pencetakan). Hal itu untuk menyetarakan harga emas tertulis (resmi) dengan harga pertukaran.

Hal ini jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata. Sementara itu, dari sudut pandang Islam, mata unag tidak boleh dibuat kecuali dari emas dan perak sesuai dengan dalil-dalil berikut:

Pertama, persetujuan Rasulullah saw. untuk menggunakan emas dan perak sebagai mata uang Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. menyetujui timbangan Quraisy sebagai standar timbangan dinar dan dirham. Dalam riwayat Thawus yang bersumber dari Ibn 'Umar disebutkan bahwa:

Rasulullah saw. bersabda, 典imbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah, yaitu berat sepuluh dirham sama dengan tujuh mitsqal, dan sesuai dengan timbangan kita sekarang, yaitu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas dan satu dirham sama dengan 2,975 gram perak._ (HR).

Kedua, Islam menghubungkan beberapa hukum syariat dengan emas dan perak, di antaranya :

Islam mengharamkan menimbun keduanya, yaitu menimbun emas dan perak. Allah Swt. berfirman:

)وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(

Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt. maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.
(QS at-Taubah [9]: 34).

Islam mewajibkan dari emas dan perak agar dikeluarkan zakatnya karena keduanya dianggap sebagai mata uang dan sebagai standar harga barang dalam jual-beli dan upah-mengupah tenaga kerja. Aisyah r.a. bertutur:

»كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ«

Rasulullah saw. memungut zakat untuk setiap 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar.
(HR Ibn Majah).

Islam mewajibkan diy穰 (denda) dengan kedua mata uang tersebut (dinar dan dirham). Rasulullah saw. bersabda:

»وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ«

Bagi penimbun emas (batas kena dendanya) adalah sebesar seribu dinar. (HR an-Nasa'i).

Nishab (batas minimal) pencurian yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya adalah seperempat dinar atau lebih. Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memotong tangan pencuri dalam kasus pencurian yang nilainya tiga dirham. Rasulullah saw. bersabda:

»تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا«

Tangan (yang mencuri) dipotong pada (kasus pencurian) seperempat dinar atau lebih. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga, ketika Islam menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam muamalah, emas dan perak dijadikan sebagai tolok-ukurnya. Rasulullah saw. melarang pertukaran perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Beliau memerintahkan untuk memperjualbelikan emas dengan perak sesuai yang diinginkan.

Atas dasar semua itu, jelas bahwa sesungguhnya mata uang Daulah Islamiyah adalah emas dan perak.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan krisis keuangan (mata uang) setiap negara harus merujuk kembali atau kembali pada sistem mata uang berbasis emas, baik emas saja atau emas dan perak. Hanya saja, hal itu tidak akan terlepas dari sejumlah problem akibat penimbunan internasional, adanya hambatan perbatasan (cukai), serta terkonsentrasinya emas dan perak dalam jumlah besar di kas-kas simpanan beberapa negara besar. Negara-negara tersebut rata-rata mempunyai kemampuan produksi yang besar, memiliki kemampuan yang baik dalam kompetisi perdagangan internasional, dan mempunyai keunggulan lainnya. Di samping itu, tentu saja adalah pengadopsian sistem mata uang kertas (fiat money) oleh sebagian negara-negara di dunia yang menggantikan sistem mata uang emas dan perak.

Untuk menyelesaikan hambatan itu, negara yang kembali ke sistem emas dan perak harus: melaksanakan politik swasembada; mengurangi (meminimkan) impor; menerapkan strategi substitusi terhadap barang-barang impor dengan barang-barang yang tersedia di dalam negeri; serta menggenjot ekspor atas komoditas yang diproduksi di dalam negeri dengan komoditas yang diperlukan di dalam negeri ataupun menjualnya dengan pembayaran dalam bentuk emas dan perak atau dengan mata uang asing yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang dan jasa yang dibutuhkan.

Strategi tersebut dapat diterapkan oleh suatu negara. Sementara itu, berkaitan dengan Daulah Khilafah Islam—yang tidak lama lagi dengan izin Allah Swt. akan tegak kembali—maka perkara itu adalah perkara yang gampang, karena emas dan perak yang ada di negeri-negeri Islam dan yang ditimbun di bank-bank dan kas-kas yang ada jumlahnya mencukupi bagi kemungkinan Daulah untuk kembali pada sistem emas. Jumlah emas yang ada di negeri-negri Islam—yang akan menjadi satuan mata uang Daulah Khilafah Islamiyah bersama satuan emas, karena Daulah Khilafah Islamiyah akan menggunakan sistem emas dan perak dan menggunakan sistem dua logam (bimetal) dalam mata uangnya—juga tersedia dalam jumlah yang besar. Semua itu memudahkan Daulah Khilafah Islamiyah untuk kembali pada sistem emas dan perak.

Di negeri-negeri Islam melimpah berbagai komoditas pokok yang membuat umat tidak membutuhkan komoditas lain sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokoknya. Dengan begitu, Daulah Khilafah Islamiyah tidak perlu mengimpor barang dari luar negeri yang bisa mengakibatkan mengalirnya emas ke luar Daulah.

Lebih dari itu, negeri-negeri Islam memiliki barang-barang penting (strategis) seperti minyak yang dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia sehingga Daulah Khilafah Islamiyah dapat menjualnya dengan pembayaran emas, atau dengan pembayaran berupa barang yang dibutuhkan di dalam negeri, atau dengan mata uang yang diperlukan untuk mengimpor barang dan jasa yang penting; sebagaimana negara juga dapat melarang mengekspornya kecuali jika dibayar dengan emas sehingga membuat cadangan emas yang dimiliki Daulah melimpah.

Dengan kembali pada sistem emas, niscaya akan terwujud kestabilan ekonomi, hilangnya krisis yang terjadi, dan lenyapnya hegemoni uang suatu negara atas negara lain. Semua hal di atas adalah solusi yang jitu, jernih, dan mencukupi atas krisis keuangan yang terjadi selama ini. Wall禀u a'lam bi ash-shaw稈. (Habis) []

CITRA POLITIK DI INDONESIA

2008-01-12T00:10:00.001+07:00

Oleh : Lathifah Musa

Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia

Berbicara soal politik, maka konotasi yang umum berkembang di masyarakat saat ini selalu berkaitan dengan kekuasaan atau atau dengan kata lain penentuan kebijakan dalam sebuah sistem. Suasana di masyarakat yang sering disebut sebagai suhu politik berubah, suhu politik menghangat, memanas dan lain-lain adalah ketika muncul suara-suara yang bersifat kritik terhadap kebijakan. Baik kritik tersebut hanya bersifat serangan-serangan saja sampai yang mulai menyodorkan solusi alternatif dalam rangka memperbaiki kondisi. Kacung Marijan, Staf Pengajar FISIP Unair, Surabaya, dalam artikelnya di Media Indonesia (05/08/96) menilai bahwa seiring denan meningkatnya kesejahteraan rakyat, mulai muncul kelompok masyarakat yang sering disebut ' the middle class'. Menurutnya, kelompok yang mulai mandiri secara ekonomi dan polotik ini tidak segan-segan melakukan tuntutan dan berpikiran kritis terhadap hal-hal yang menurut mereka menyimpang. Mereka tidak tahan untuk tetap diam terhadap berbagai kekurangan yang menyelimuti pemerintahan orde baru. Realitas macam ini konon kabarnya memaksa penguasa untuk melunakkan kebijakan-kebijakan politiknya. Hal ini terlihat, misalnya, dari mulai jarangnya penangkapan-penangkapan para aktivis politik yang bersebrangan dengan pemerintah, sebagaimana yang sering dilakukan sampai pada pertengahan tahun 1980-an. Menurut Kacung, kalau saja sikap pemerintah tidak mengalami perubahan, bisa dibayangkan betapa seringnya proses pengadilan politik, mengingat orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah kian vokal dan jelas.

Sekalipun belum bisa dikatakan bahwa kran politik sistem telah terbuka lebar, namun kita bisa melihat masyarakat mulai kreatif menyuarakan aspirasinya. Kreativitas dan partisipasi politik rakyat ini hendaknya tidak dimatikan, demikian komentar kalangan pakar politik di Indonesia dalam sebuah Dialog Nasional " Indonesia dalam Dinamika Perubahan: Kebebasan, Stabilitas dan Pembangunan " yang diselenggarakan oleh CIDES (Center for Information and Development Studies) di Auditorium YTKI. Jakarta 26 Agustus 1996. Hal ini akan mengakibatkan penurunan yang tajam dari partisipasi politik masyarakat.

Tampaknya kreativitas masyarakat ini belum mendapat dukungan. Menurut Arbi Sanit—seorang pengamat politik yang saat itu hadir sebagai pembicara—merosotnya partisipasi politik rakyat ini disebabkan oleh ketidakberdayaan kekuatan politik masyarakat. "Keberanian politik dari masyarakat sudah tidak ada lagi," tegas Arbi. Staf pengajar Fisip UI ini berpendapat, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan reformasi politik secara menyeluruh dan secepat mungkin.

Dalam kesempatan lain – masih masalah kualitas partisipasi politik rakyat – Jendral (Purn) A.H. Nasution dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Kelompok Kerja Petisi 50 di Jakarta, menyetujui bila dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami 'lesu politik'. Menurut Pak Nas, lesu politik ini disebabkan oleh sistem yang ada kini justru lebih 'membirokratisasikan politik'. Dalam mengomentari pendapat Pak Nas, Dr. Loekman Soetrisno dari UGM Yogyakarta dan Drs. Hotman Siahaan dari Universitas Airlangga Surabaya – seperti dikutip kompas—berpendapat, kelesuan politik disebabkan oleh hegemoni politik negara. Selain itu juga karena akumulasi krisis politik rakyat (Ummat, 10/06/96).

Di Indonesia, setiap menjelang pemilu, kegiatan-kegiatan politik disebutkan 'selalu meningkat'. Namun nilai peningkatan ini hanya dipandang bahwa saat itu rakyat mulai ambil bagian dengan keikutsertaannya dalam pemilu. Novel Ali, dosen FISIP Undip, Semarang, dalam artikelnya "Citra Politik Kita" (Media Indonesia, 06/06/96), mengemukakan bahwa latar belakang masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan yang kuat dari lapisan menengah kebawah, untuk menyerahkan diri kepada lapisan atas. Partisipasi politik hanyalah dengan mempercayakan kepentingannya pada pimpinan organisasi yang diakui keberadaannya di era ini.

Potret masyarakat Indonesia mengenai partisipasinya dalam politik dalam sebuah jajak pendapat yang di lakukan oleh LP3ES atas 750 penduduk pria dan wanita di Jakarta (Ummat, 2/9/96) secara umum menunjukkan tingkat buta politik masyarakat masih tinggi. Sekalipun hasil survei ini belum bisa dijadikan standar untuk menilai tingkat kesadaran politik, namun menurut beberapa pengamat, setidaknya bisa dijadikan indikator awal untuk mulai mengungkap gambaran umum masyarakat. "Salah satu yang bisa dipetik dari sini adalah, mayoritas masyarakat masih kekurangan pendidikan politik", demikian komentar Rustam Ibrahim, direktuur LP3ES.

Dalam memandang partisipasi politik rakyat ini, kita pun perlu mempertanyakan tidak hanya dari sisi kenyataan yang dihadapi oleh para pengamat politik ini dilapangan, namun termasuk juga standar penilaian apa yang layak untuk digunakan. Bila dalam menilai bentuk partisipasi ini hanya dibatasi pada peran serta mereka dipemilu serta pandangan mereka terhadap peran tersebut, berupa hak atau kewajiban, maka penilaian ini belum bisa mewakili target kesadaran politik yang sesungguhnya. Dengan demikian perlu pula kita mengetahui lebih jelas lagi, bagaimana "Visi" kesadaran politik yang benar dari pihak rakyat, termasuk para pengamat politik saat ini.

Kesadaran Politik Rakyat Rendah

Benarkah kesadaran politik, rakyat Indonesia masih rendah? Mungkin saja! Sekalipun bisa dikatakan masyatakat mulai 'melek' politik, namun secara umum tingkat kesadarannya masih rendah. Sehingga masih muncul istilah 'secara umum masih buta' sebagaimana penelitian LP3ES di Jakarta.

Kenyataan apa yang dipahami oleh masyarakat saat ini tentang aktivitas politik sampai saat ini hanyalah sekedar arahan tentang keterlibatan mereka dalam pemilu. Bila dicermati lebih jauh lagi proses 'penyambungan suara' itu pun hanya berhenti pada sekedar memilih warna /gambar secara umum rakyat tidak bisa mengetahui, menyadari dan memahami siapa wakil mereka, sejauh mana konsistensi pelaksanaan tugasnya, bahkan lebih jauh lagi mereka tidak/belum pernah mengenal individunya. Ketika dalam prakteknya para wakil yang telah dipilih rakyat ini telah menyuarakan pendapatnya di parlemen, sebenarnya mereka tidaklah mewakili rakyat diparlemen lebih banyak mewakili pribadinya sendiri. Sampai disini, keberadaan 'wakil-wakil rakyat' bagi rakyat yang memilihnya bagaikan tak ada arti. Keberadaan partai yang seharusnya sebagai kontrol berjalannya kebijaksanaan sistem, kenyataannya di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Suara-suara vokal yang mengkritik kebijaksanaan hanyalah sebatas suara individu, termasuk bagi mereka yang berada di parlemen.

Kondisi pemilu di Indonesia tampaknya baru sampai pada target 'berjalannya aktivitas tersebut tanpa kendala yang berarti'. Sangat jauh bila kita fahami bahwa hakekat peran serta rakyat yang benar adalah 'mewujudkan agar urusan umat berjalan seperti yang seharusnya'.

Tidak salah bila secara umum kondisi ini mengakibatkan para pengamat menilai bahwa partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan yang sangat 'tajam' (Media Indonesia, 27/08/96). Dari pihak rakyat lebih tepat lagi bila dikatakan 'kesadaran politik rakyat' masih rendah. Konsekuensinya makna politik pun difahami secara dangkal.

Bila kita mengamati gejolak politik yang kian memanas akhir-akhir ini di Indonesia, tampaknya masyarakat dalam mengungkapkan suara-suara proter terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak penguasa, mulai menjurus pada tindakan kebrutalan. Tercatat peristiwa kerusuhan di Purwakarta dan Pekalongan yang berbau rasial terhadap komunitas Cina, Peristiwa Situbondo ketika seorang tokoh agama dihina, Peristiwa Tasikmalaya yang diawali ketika sejumlah polisi menyiksa seorang ustadz dan santrinya serta beberapa catatan kerusuhan lain yang menambah suramnya agenda 1996.

Para pengamat politik mulai memperdebatkan mengapa semua ini bisa terjadi. Namun secara umum semua tidak mengelak bila dikatakan bahwa akar persoalannya adalah ketidakpuasan rakyat terhadap realita kehidupan yang mereka hadapi. Menurut Pak Nas (Republika, 6/01/97) penyebabnya sangat 'complicated'. Berbagai persoalan yang muncul, katanya, dipicu oleh adanya ketidak adilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar. "Pokoknya peristiwa yang terjadi itu satu sama lain bertali temali ibarat benang kusut", katanya.

Dr. Afan Gaffar, dosen pasca sarjana UGM dan pengamat politik dalam Media Dakwah (Maret, 1996) berpendapat bahwa rakyat berada pada posisi yang sangat lemah bila berhadapan dengan pemerintah. Dalam pembentukan kebijakan publik, rakyat mengalami proses alienasi, karena kebijakan publik merupakan dominasi dari sekelompok elit politik yang berkuasa. Sementara itu rakyat diwajibkan untuk menyukseskan implementasi politik tanpa pernah terlibat merumuskannya. Kasus pembebasan tanah, penggusuran dan pada umumnya pembentukan kebijakan nasional merupakan sesuatu yang riil dalam kehidupan politik kita, yang memperlihatkan kebenaran dugaan bahwa rakyat mengalami alienasi. Bila dilihat dari proses sosialisasi politik, individu tidak terbiasa untuk membentuk jati dirinya yang bersifat mandiri. Menurut Hildred Greetz, anak-anak dalam keluarga Indonesia seringkali mengalami alienasi politik, baik dalam kehidupan keluarga maupun sosial setelah mereka dewasa.

Dalam kondisi seperti ini, wajar bila rakyat mudah diperalat untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mereka memahami hakikat persoalanya . Meminjam komentar Amin Rais dalam Republika (6/01/97), bahwa masyarakat Indonesia itu seperti rumput kering yang mudah terbakar. Boleh pula kita katakan bahwa situasi di masyarakat bagaikan bara yang tertutupi sekam. Setiap saat bisa berkobar!

Menanggapi persoalan ini, yang harus kita perhatikan dalam rangka memperbaiki kesadaran politik rakyat antara lain : negara harus membiarkan rakyat mengenal dan memahami makna politik yang sebenarnya. Atau dengan arti lain rakyat memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan politik. Terlebih lagi bila kita pandang dalam kapasitas mereka sebagai seorang muslim, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah kaum muslimin. Sehingga apabila muncul ketidakpuasan di kalangan rakyat, akan disertai pula dengan cara pandang ('visi') yang sebenarnya dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut secara benar dan tepat. Dengan demikian peran aktif rakyat yang sesungguhnya dalam politik akan tergambar.

Politik dan Ideologi

AM. Saepudin, Ph.D, anggota komisi X FPP DPR-RI, anggota Dewan pakar ICMI Pusat, dalam Media Indonesia (23/08/96) Mengemukakan bahwa politik dianut oleh suatu bangsa sebagi suatu sistem kenegaraan dalam bentuk apapun, yang menyangkut hubungan kemanusiaan secara universal dengan bangsa lain .

Bila kita lihat dalam bangsa Indonesia , maka politik bisa berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, strategi, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau negara lain. Politik dalam bahasa Arab biasa disamakan dengan kata siyasah. Ahmad 'Athiyah dalam 'Kamus Politik'-nya halaman 320 menyatakan bahwa politik bermakna memelihara dan memperlihatkan urusan rakyat. Lebih tepat dan mendasar mengenai makna ini juga dikemukakan oleh Syeikh Taqiyudin An Nabahani dalam kitab "Mafaahim As-siyasah" . Beliau mendefinisikan politik (as siyaasah), yang menyangkut aspek umat dan negara sebagai :

Pemeliharaan
urusan umat dalam dan luar negeri

Dalam upaya mengatur dan memelihara urusan umat secara umum dii berbagai sistem manapun akan ada kebijakan-kebijakan atau aturan (rules).

Kebijakan atau aturan ini ditegakkan dalam rangka mengatur seluruh urusan masyarakat. Proses penetapan kebijakan bisa berlangsung berbeda-beda antar sistem politik. Bila dikatakan orientasi nilai adalah salah satu unsur dalam sistem politik (Samodra Wibawa, 1994). Maka perbedaan unsur ini akan melahirkan kebijakan politik yang tidak sama. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebuah ideologi secara pasti akan melahirkan warna kebijakan tertentu.

Dengan demikian wajar bila konsep politik yang muncul dari sistem dengan landasan ideologi Islam akan berbeda dengan konsep politik yang disampaikan oleh penganut ideologi lain. Kebijakan politik yang bersandarkan pada Islam, tidak akan sama dengan kebijakan kebijakan yang terlahir dari konsep politik sosialis ataupun kapitalis.

Salah satu hal yang bisa kita pelajari dalam rangka mencari akar sebuah strategi adalah konsep 'politik kontekstual' seperti yang dikemukakan oleh Ipong S. Azhar, dosen FISIP- USU, medan, dalam Media Indonesia (12/08/96). Sebagaimana teori-teori sosial (versi sosialis) yang difahaminya, berpolitik praktis juga perlu disesuaikan dengan konteks sistem politik yang berlaku dan permasalahan yang tengah dihadapi. Maka berpolitik yang efektif menurutnya adalah mengikuti irama sistem. Merujuk pada pendapat Max Weber, Ipong berpendapat bahwa dunia politik praktis adalah dunia profesi sebagaimana dunia kedokteran, kehakiman, perdagangan ataupun olah raga. Karena itu politisi menurutnya adalah seorang profesional sebagaimana hakim, pengacara, usahawan, atau pemain tinju. Bila masyarakat bertumpu pada aksioma yang mengatakan bahwa setiap profesi memiliki kode etik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka seorang politisi tidak akan bisa berperilaku seperti rohaniawan atau hakim dan mereka juga tidak akan dapat dicela apabila perilakunya tidak sama dengan rohaniawan atau hakim. Perkembangan teori ini mengarah pada 'politisi memiliki kode etik dan rohaniawan serta hakim pun memiliki kode etik tersendiri'. Selanjutnya akan timbul pertanyaan bagaimana kode etik seorang politisi? Bagi Ipong, politik itu sendiri adalah segala hal yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengelola (mengendalikan, mengatur dan mendistribusikan) kebutuhan orang banyak agar semua bisa mendapat bagian dan merasa terpuaskan. Karena berkenaan dengan kepentingan orang banyak, maka kode etik yang berlaku di dunia politik adalah paradigma (yaitu cara berfikir, bersikap dan bertindak) yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak,dengan jalan mendahulukan kepentingan orang banyak ini daripada kepentingan pribadinya. Berpijak pada teori ini tanpa adanya standar yang senantiasa tetap dan pasti dalam memandang persoalan umat maka kebijakan akan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan dan pergeseran nilai yang ada ditengah masyarakat. Perspektif politik ini tidak layak diterapkan pada masyarakat yang senantiasa harus berpegang pada suatu standar yang baku, seperti kaum muslimin.

Islam sendiri adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk negara dan politik. Islam adalah aqidah ruhiyah (yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan dirinya sendiri). Oleh karena itu Islam tidak dapat dilepaskan dari aturan yang diberlakukan untuk mengatur urusan masyarakat dan negara. Bagi kaum muslimin cara pandang inilah yang harus senantiasa digunakannya.

Sampai saat ini umat Islam (termasuk di Indonesia) masih teramat asing dengan aturannya sendiri. Maka politik pun berkembang sebagaimana kondisi yang mereka alami. Demikian pula dengan berbagai kebijakan, yang terlahir dari konsep politik dan nilai-nilai sesuai yang ditetapkan oleh penentu kebijakan (penguasa). Nilai-nilai ini bisa bersifat nilai pribadi, kepentingan kelompok tertentu, nilai moral, kebebasan, sosial dan lain-lain yang masih sangat mudah bergeser sesuai dengan pergeseran nilai-nilai tersebut di masyarakat.

Umat Islam Harus Sadar Politik

Untuk mengatur seluruh urusannya (baik sebagai individu, masyarakat ataupun negara), 'mau tidak mau' rakyat harus memahami strategi pengaturan urusan ini. Kesadaran ini haruslah dalam bentuk yang universal (mencakup dunia internasional) dengan suatu sudut pandang yang khas. Sudut pandang umat sebagai kaum muslimin adalah bagaimana mereka memandang dalam kerangka kesadaran Islam tentang kehidupan, dimana pun mereka berada. Sesuai dengan makna politik, maka kesadaran ini berarti memelihara dan mengatur urusan umat atas dasar kesadaran itu. (Muhamad Isma'il, 1995)

Dewasa ini istilah 'melek politik' yang berkembang di tengah masyarakat (Ummat, 02/09/96), baru diartikan dengan 'ketidaksudian' rakyat dijadikan sebatas sarana untuk kepentingan gemerlapnya kelompok dan golongan minoritas saja. Belum dalam pengertian kesadaran umat akan makna dan kepentingan politik yang sesungguhnya. Dalam kapasitas umat sebagai kaum muslimin, tampaknya kesadaran ini belum lagi tumbuh. Kaum muslimin di Indonesia masih merasa asing bila dikatakan bahwa Islam memiliki konsep politik yang dibangun diatas aqidah Islamiyah yang berbeda dengan konsep dari ideologi manapun. Bahwa Islam pun telah menetapkan peran dan tanggung jawab berpolitik pada seluruh kaum muslimin, itu pun belum mereka ketahui. Bahkan Islam mewajibkan berdirinya partai politik yang berjuang untuk Islam, dengan tugas menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang kafir di seluruh dunia, termasuk kepada penguasa, itu masih asing dalam benak mereka. Padahal telah jelas Firman Allah SWT :

"Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al khair (dinul Islam) menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar" (QS. Ali Imran :104).

Allah SWT dalam ayat tersebut telah menjelaskan metode yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin dalam mengemban dakwah Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar.

Fakta lain yang banyak terjadi sekarang adalah masalah politik yang hanya menjadi obyek perbincangan kalangan tertentu, bukan kebanyakan orang. Selain masih ada yang menganggap bahwa Islam tidak mengatur persoalan politik, ada pula yang menganggap bahwa perbincangan masalah politik hanya akan mempersempit ruang gerak umat islam, lalu akan melalaikannya dari selain politik, seperti masalah ibadah, aqidah dan lain-lain. Kesalahfahaman tentang makna politik ini akan bisa disadari bila umat Islam (termasuk kaum muslimin di Indonesia) menengok kembali praktek kehidupan kaum muslimin terdahulu ( mulai dari tegaknya Daulah Khilafah di Madinah sampai masa berakhirnya Kekhilafahan Islamiyah di Turki Tahun 1024). Kurangnya kesadaran umat akan politik akan bisa diatasi bila kaum muslimin mau menerima konsep politik yang shahih, yang telah ditetapkan Islam. Bagaimana dengan kaum muslimin di Indonesia?

2008-01-12T00:07:00.001+07:00

CARA PANDANG IDEALIS VERSUS AKOMODATIF

Cara Pandang Ideologis

Berbicara mengenai cara pandang manusia tentang kehidupan, sama artinya dengan membicarakan hakikat kehidupan ini, apa yang ada dibalik kehidupan ini, dari mana asal kehidupan ini, untuk apa kehidupan ini ada, dan akan kemana setelah kehidupan ini berakhir.

Di dunia tempat kita berdiam sekarang, dikenal ada tiga kategori cara pandang (yang populer) terhadap kehidupan ini, yaitu sosialisme, kapitalisme-sekularisme, dan Islam. Kelompok penganut cara pandang sosialisme menyandarkan anggapannya bahwa awal dan akhir kehidupan mereka adalah materi. Menurut mereka manusia bebas menentukan apapun kehendaknya. Orang-orang kapitalis-sekularis, sekali pun mereka mengakui bahwa kehidupan ini ada karena ada Tuhan yang menciptakan serta mengakui bahwa setelah kehidupan ini berakhir mereka akan kembali kepada Tuhan, namun mereka beranggapan bahwa Tuhan ibarat seorang pembuat jam yang hanya sekedar membuat, sementara membiarkan jam tersebut bergerak sendiri. Dalam hal ini cara pandang kapitalis-sekularis tidak berbeda jauh dengan cara pandang sosialis, yaitu sama-sama menganggap manusia bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya dalam kehidupan ini. Pada dasarnya apa yang mereka lakukan adalah untuk mengejar materi yang setinggi-tingginya.

Kesamaan pandangan keduanya dalam memandang kebebasan manusia mengantarkan kedua kelompok manusia ini menjadi kelompok yang meyakini kebebasan sekaligus menyerukannya di tengah-tengah kehidupan manusia.

Tidak demikian halnya dengan Islam. Islam adalah sebuah cara pandang yang disandarkan pada sebuah keyakinan bahwa hidup ini ada karena ada Pencipta yang menciptakannya. Sang Pencipta berperan mengatur kehidupan manusia di dunia ini serta berhak menghisap manusia dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka. Kepada kedua golongan manusia ini disediakan tempat kembali yang berbeda. Jannah yang penuh kenikmatan bagi orang-orang yang taat dan An-Naar yang penuh dengan adzab bagi orang-orang yang durhaka. Sang Pencipta tersebut adalah Allah SWT penguasa langit, bumi, serta tidak ada sekutu baginya.

Adanya cara pandang yang berbeda tadi menjadi penyebab berbedanya Islam dengan yang lain. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam mengambil standar peraturan, tolak ukur perbuatan, tujuan hidup dan dalam menentukan strategi meraih tujuan hidup tersebut.

Perbedaan mendasar antara sosialis, kapitalis dan Islam terletak pada "sesuatu" yang menjadi sandaran bagi sumber peraturan, standar hidup, tujuan hidup dan strategi kehidupan yang diambil. Kelompok sosialis dan kapitalis-sekularis menjadikan manusia sebagai sumber peraturan, sebagai penentu tolak ukur perbuatan, sebagai penentu tujuan hidupnya sendiri serta membiarkan manusia menentukan strateginya dalam meraih tujuan hidup tersebut.

Berbeda-bahkan bisa dikatakan sangat bertentangan- dengan Islam yang menjadikan seluruh ketentuan tersebut bersandar hanya kepada Allah Ta'ala.

Cara Pandang Idealis Versus Akomodatif

Perbedaan cara pandang menyebabkan perbedaan metode, strategi, sekaligus cara memecahkan persoalan kehidupan. Ketika sebuah cara pandang mendasarkan idenya di atas asas manfaat (mashlahat), maka nilai inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan sebuah metode, strategi ataupun cara. Segala bentuk-bentuk pertimbangan dikembalikan pada; apakah hal tersebut bermanfaat bagi manusia atau tidak, atau apakah manusia mampu, layak dan tepat mengambil strategi tersebut (dengan perhitungan menfaat) ataukah tidak.

Ketika seorang manusia memiliki cara pandang yang dibangun di atas asas manfaat, kemudian ia berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang harus diselesaikannya, maka ia akan memperhitungan apakah cara-cara yang diambilnya dapat mendatangkan manfaat atau tidak, tanpa ada pertimbangan ataupun perhitungan lain. Kemudian, ketika ia menjalani kehidupan sosial dengan individu-individu yang lain, maka ia akan mempertimbangkan, apakah tatanan kehidupan sosial yang dipilihnya sesuai dan memberikan manfaat bagi dirinya baik secara individu atau bersama-sama individu lain. Demikian halnya dengan berbagai aspek kehidupannya yang lain. Sampai-sampai dalam urusan beragama pun ia akan memperhitungkan apakah urusan beragama yang diterjuninya bertentangan dengan ukuran kemanfaatan hidupnya atau tidak.

Cara pandang sosialis dan kapitalis-sekularis memungkinkan 'penganutnya' melakukan akomodasi terhadap berbagi macam nilai dengan alasan 'sesuai dengan nilai kemanfaatan', sekalipun masing-masing memiliki cara tersendiri dari sisi penerapannya. Para sosialis memfokuskannya pada kemanfaatan bagi komuni (kumpulan individu) melalui negara sedangkan kapitalis-sekularis mamfokuskannya pada individu. Contoh terdekat mengenai hal ini, adalah ketika sebuah negara kapitalis-sekularis melalui penguasanya menerapkan peraturan jaminan sosial,Upah Minumum Regional (UMR) dan lain-lain. Bila kita cermati, peraturan-peraturan ini merupakan bentuk campur tangan negara terhadap persoalan kesenjangan kepemilikan kapital akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Dengan demikian bebrapa praktek tersebut-yang pada awalnya adalah ide sosialisme- diadopsi oleh negara-negara penganut sistem kapitalisme guna menutupi kelemahannya. Apakah strategi tersebut melanggar ideologi kapitalis-sekularismenya ? Dalam hal ini tidak, karena akomodasi dilakukan atas alasan manfaat. Dalam sistem kapitalisme, kebebasan kepemilikan yang dianutnya telah menimbulkan kesenjangan yang besar dalam masyarakat antara orang-orang yang memiliki kapital dengan yang tidak. Kondisi ini mampu memicu konflik yang akan mengancam kepentingan manfaat dalam sisitem kapitalisme (yang dikuasai oleh para pemilik kapital) itu sendiri.

Akomodasi juga dilakukan oleh penganut sosialis baik dari sisi negara menetapkan sebagian konsep kapitalisme dalam perekonomiannya atau berbagai keterbukaan (kebebasan) lain bagi rakyatnya, sekalipun sosialisme tetap mejadi ide dasarnya.

Cara pandang adalah kerangka ketika seseorang berfikir. Mereka yang terpengaruh oleh cara pandang sosialisme dan kapitalisme dengan alasan manfaat akan mengakomodasi nilai-nilai sebuah agama, ketika dipandang hal tersebut memang perlu. Cara pandang kedua ideologi ini akan mewarnai perspektif yang digunakannya untuk menilai berbagai hal tentang persoalan-persoalan keagamaannya. Beberapa kaidah yang terkandung dalam kedua cara pandang tersebut akan menyusun kerangka berpikirnya, ketika ia menilai berbagai persoalan kehidupan. Perilakunya akan menjadi bukti cara pandang yang telah ia gunakan.

Sebagai contoh, seorang muslim yang mengaku menganut aqidah Islamiyah namun tidak menggunakan aqidah tersebut sebagai asas cara pandangnya sehingga seluruh perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka cara pandang seorang muslim ini akan mudah terwarnai oleh cara pandang lain ( di luar aqidah Islamiyah). Manfaat adalah asas yang paling dominan bagi cara pandang selain Islam. Muslim ini pun akan mangambil nilai-nilai Islam yang menurutnya sesuai kondisi (kemanfaatan) yang dialaminya, atau ia akan mengakomodasi nilai-nilai Islam sebagian saja tanpa mengambil keseluruhan nilai dan penerapannya.

Dalam masyarakat yang mayoritas menganut cara pandang sosialis dan kapitalis-sekularis, Isalm hanya diakomodasi sebagai aturan ruhiyah semata, sehingga naluri beragama seorang muslim seolah-olah terpelihara dengan baik. Dalam hal ini kebutuhan beragama seseorang seolah telah terpenuhi, maka tercapailah sebuah manfaat tanpa perlu menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi dan sistem kehidupan. Inilah yang bisa kita katakan sebagai seorang muslim yang memiliki cara pandang dan perilaku kapitalis-sekularis, karena dalam hal ini hanya nilai-nilai Islam yang mendatangkan manfaat saja yang akan diambilnya, sedangkan yang tidak, akan ditinggalkannya. Dengan demikian tolak ukur bagi seluruh aspek kehidupannya disandarkan pada nilai kemanfaatan. Terlalu dini untuk menilai apakah muslim ini akan terseret pada kekufuran atau tidak. Yang jelas bila ia menyadari sepenuhnya bahwa agama Islam baginya sekedar manfaat belaka, bukan tidak mungkin ke-Islamannya akan terlempar jauh ketika suatu saat nilai kemanfaatan ini hilang dari hadapannya. Peristiwa yang teramat tragis bagi seorang muslim.

Bagaimana dengan cara pandang Islam? Mungkinkah cara pandang ini mengakomodasi nilai-nilai ideologi lain?

Bila dipahami secara mendalam mengenai hakikat aqidah Islamiyah, maka cara pandang Islam adalah sebuah cara pandang yang khas, didasari oleh wahyu Allah SWT yang akan membentuk mode masyarakat yang bercorak khusus. Kehidupan masyarakat, sumber peraturan yang digunakan, standar hidup, tujuan hidup dan strategi yang digunakannya pun bersifat khas pula, sesuai tuntunan Al wahyu. Cara pandang Islam bersifat universal, dalam arti mampu memecahkan seluruh persoalan kehidupan manusia di seluruh waktu dan tempat, baik menyangkut peraturan perekonomian, pemerintahan, tata pergaulan (sosial), pendidikan, pidana, sangsi dan pelanggaran lain-lain. Dengan demikian Islam adalah sebuah cara pandang ideologis dan sistem hidup yang sempurna bagi manusia karena berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Akomodasi terhadap nilai-nilai ideologi lain tidak perlu dilakukan, karena bukankah Islam telah sempurna? Terlebih lagi bentuk akomodasi itu sendiri bertentangan dengan cara pandang Islam.

Khatimah

Dari uraian ini, kita dapati bahwa cara pandang Islam bersifat idealis yang tidak akan pernah menerima bentuk akomodatoif terhadap cara pandang lain. Jelaslah bahwa Islam adalah cara pandang mendasar yang memilki konsep sistem kehidupan yang sempurna. Namun masalahnya, cara pandang dan konsep kehidupan ini masih dirasakan asing oleh mayoritas kaum muslimin. Sekiranya ada yang telah memahami cara panadang dan konsep ini, sifatnya masih terbatas pada individu-individu muslim. Bisa kita cermati hal ini dari kondisi mayoritas negeri-negeri muslim dengan mayoritas kaum musliminnya yang masih menerapkan sistem sosialis, kapitalis-sekularis atau keduanya sekaligus dalam bentuk kompromi nilai-nilai.

PUSTAKA

An Nabhani. Syakhsiyah I. Darul Ummah. Cetakan ke-4 Beirut. Libanon.

Muhammad. Muhammad Isma'il. Al Fikrul al Islamiy. Maktabah Al Wa'iy. Cetakan ke-1. April 1992.

2007-12-09T19:56:00.000+07:00

FAQ Hizbut Tahrir

Siapakah Hizbut Tahrir?

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. Hizbut Tahrir memulai aktivitasnya di Al Quds (Jerusalem) pada tahun 1953 di bawah kepemimpinan pendirinya yaitu Syekh Taqiyuddin An Nabhani. Syekh Taqiyudin An Nabhani merupakan seorang yang mulia, pemikir, politisi, dan seorang hakim pengadilan banding di al-Quds (Jerusalem).

Apakah Tujuan dari Hizbut Tahrir?

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

Bagaimanakah Hizbut Tahrir berusaha untuk mencapai tujuannya?

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologikan Islam. Aktivitas partai meliputi seluruh dunia Islam untuk mengembalikan Islam sebagai pandangan hidup dengan menegakkan kembali Khilafah Islam. Hizbut Tahrir senantiasa mengacu kepada Syariat Islam dalam setiap aspek aktivitasnya, dan mengambil metodologinya dari Rasulullah saw. Yang telah berhasil mendirikan Negara Islam pertama di Madinah. Nabi Muhammad membatasi perjuangannya untuk mendirikan Negara Islam dengan menggunakan jalur politik dan intelektual. Karenanya Hizbut Tahrir menolak penggunaan kekuatan fisik untuk berjuang dan melawan rezim yang zalim.

Hizbut Tahrir menantang secara terbuka dan terang – terangan, dalam menyebarkan ide – idenya dan dalam berkonfrontasi melawan ide yang salah serta partai politik yang sekuler. Baik hal itu dilakukan dalam berjuang melawan kolonialis maupun dalam perjuangannya dalam melawan penguasa Muslim yang korup. Hal ini telah membawa sejumlah akibat buruk bagi para syababnya yang disebabkan oleh siksaan yang ditimpakan oleh penguasa – penguasa zalim tersebut. Diantara akibat – akibat buruk yang ditimpakan itu adalah penjara, siksaan, deportasi, pengejaran, memutus mata pencaharian, merusak citra Hizb, sampai dengan pembunuhan anggota – anggotanya. Meskipun Hizbut Tahrir berkomitmen untuk secara terbuka dan terang – terangan menantang pemikiran kufur, tetapi tetap tidak boleh untuk melakukan perjuangan politiknya sendirian dan tidak mengambil aktivitas yang berorientasi pada perolehan materi sedikitpun ketika menentang penguasa atau ketika menentang orang – orang yang bertolak belakang dengan Hizb. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yang dilarang oleh Allah swt. untuk tidak memenuhi tawaran – tawaran yang bersifat duniawi dan melakukan aktivitas – aktivitas jamaah yang berorientasi pada perolehan materi semata hingga beliau hijrah ke Madinah.

Seluruh penjuru dunia pada dasarnya adalah lokasi yang cocok untuk seruan kepada Islam. Akan tetapi selama orang – orang di negeri – negeri Muslim telah berada dalam pelukan Islam, maka akan sangat baik bila seruan itu dimulai di negeri – negeri tersebut. Negeri – negeri Arab adalah lokasi yang paling sesuai untuk memulai seruan karena negeri inilah yang telah menggunakan bahasa arab sebagai bahasa kesehariannya, dan bahasa arab itulah yang merupakan bahasa Al Quran dan As- Sunnah yang merupakan bagian paling penting dan merupakan elemen dasar dari kebudayaan Islam. Hizbut Tahrir memulai dan mengawali seruannya untuk kembali kepada Islam di beberapa negeri Arab. Kemudian hal ini terus meluas sampai seruan tersebut diterima dengan baik di negeri – negeri Muslim, baik itu di negeri Arab maupun non Arab. Hizbut Tahrir mencoba untuk mendirikan kembali khilafah Islam di seluruh penjuru dunia.

Apakah Hizbut Tahrir beraktivitas dibawah nama – nama lain?

Hizbut Tahrir tidak dikenali melalui nama – nama yang lain di seluruh penjuru dunia. Seluruh leaflet, buku, analisis politiknya dan publikasi – publikasi yang lain dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir semenjak pendiriannya di tahun 1953. Hizbut Tahrir tidak memiliki asosiasi dengan gerakan Islam ataupun gerakan non Islam yang lain, juga tidak dengan partai tertentu ataupun organisasi tertentu baik itu hanya sekedar nama ataupun hubungan secara resmi.

Apakah Khilafah itu (atau Khalifah)?

Khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum bagi semua kaum muslimin di dunia. Khilafah berperan sebagai pelaksana hukum Islam atau syariat Islam dan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah Islam bukanlah pemerintahan demokrasi, teokrasi ataupun monarki. Syariat yang digunakan untuk menetapkan aturan, ataupun mengurusi kepentingan masyarakat dalam negeri dan dasar kebijakan – kebijakan luar negerinya adalah berasal dari Allah swt. Bentuk khilafah adalah bentuk kesatuan bukan Negara serikat. Sistem pemerintahan dalam Islam, yang merupakan system Khilafah, adalah system kesatuan bukan system federal. Kaum muslimin di seluruh dunia tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu Negara Islam.

Apakah system khilafah Islam adalah system monarki?

System monarki bukanlah system Islam dan Islam tidak menyetujuinya. Hal ini karena dalam system monarki sang raja tidaklah memegang kekuasaan secara riil. Mereka hanyalah bertindak sebagai symbol Negara semata sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Spanyol. Hal ini bertentangan dengan pengertian Khalifah yang bukanlah symbol Negara semata, melainkan seseorang yang menerapkan hukum Allah atas nama kaum muslimin. Begitupun juga dengan system monarki yang menjadikan rajanya sebagai symbol Negara termasuk penguasa yang menerapkan hukum – hukumnya seperti kasus Saudi Arabia dan Jordania. Hal ini karena Khalifah tidak mendapatkan kekuasaannya sebagaimana raja mendapatkan kekuasaannya. Akan tetapi kaum musliminlah yang memilih dan membaiatnya untuk menjadi seorang khalifah. System putra mahkota juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Seorang Khalifah tidak memiliki hak istimewa dan tidak berada di atas hukum sebagaimana layaknya seorang raja yang tidak dapat diadili. Khalifah adalah orang yang harus tunduk kepada aturan Allah dan dapat diminta pertanggungjawabannya atas setiap kebijakan – kebijakan yang diambilnya.

Apakah Khilafah Islam sebuah system Imperial?

Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam-yang terdiri dari berbagai bangsa dan terhubung dalam satu tempat- tidak diatur berdasarkan system imperial tetapi dengan menggunakan system yang berbeda dengan system imperial. System imperial tidak memperlakukan bangsa – bangsa dengan perlakuan yang sama di wilayah kerajaan yang bervariasi, bahkan memberikan hak istimewa atas pengaturan, financial dan dalam bidang ekonomi kepada pusat kerajaan.

Jalan Islam dalam mengatur wilayah – wilayah tersebut adalah dengan jalan perlakuan yang sama. Islam menjamin non Muslim yang memiliki kewarganegaraan Khilafah mendapatkan hak dan kewajiban yang serupa dengan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka menikmati keadilan sebagaimana kaum muslimin mendapatkannya dan kewarganegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya seorang muslim. Lebih jauh lagi, setiap warga Negara, tanpa memperhatikan lagi agamanya, menikmati hak yang bahkan seorang muslim yang hidup di luar negeri tidak menikmatinya. Dengan persamaan ini, system Islam berbeda dengan system imperial. Khilafah Islam tidak menjadikan wilayah di bawah kekuasaannya sebagai koloni, area eksploitasi, ataupun sebagai sumber kekayaan yang akan menyalurkannya ke pusat kekuasaan untuk kepentingan pusat kekuasaan itu sendiri. Tidak peduli betapa jauhnya wilayah itu, dan tidak peduli betapa berbedanya bangsa di wilayah tersebut, Khilafah Islam akan tetap memperlakukannya dengan adil. Setiap wilayah dianggap sebagai bagian dari Negara dan masyarakatnya menikmati hak yang sama dengan yang didapat oleh masyarakat di wilayah pusat Negara. Hal ini juga membuat wewenang untuk mengatur, system yang diberlakukan serta legislasinya sama di semua wilayah Negara khilafah Islam.

Dimanakah Khilafah saat ini?

Saat ini khilafah tidak eksis di bagianmanapun di dunia ini. Khilafah Islam telah dihancurkan pasca perang dunia pertama di tangan seorang Mustafa Kemal yang berkebangsaan Turki. Mengomentari penghancuran khilafah ini, Lord Curzon, seorang sekretaris Urusan Luar Negeri Inggris, mengatakan di depan “House of Commons” (Gedung DPR Inggris) pada 24 Juli 1924 “… Turki (pusat khilafah) telah mati dan tidak akan bangkit lagi karena kita telah menghancurkan kekuatan moral mereka, yaitu Khilafah dan Islam.”

Bagaimana dengan Saudi Arabia, Iran, Pakistan dan Sudan ?

Suatu kawasan atau Negara akan disebut sebagai sebuah Negara Islam bila setiap lembar konstitusi negaranya, setiap peraturan dan hukum – hukumnya berasal dari Syariat Islam. Dalam setiap contoh Negara yang disebutkan di atas, criteria – criteria agar dapat disebut sebagai Negara Islam tidak dipenuhi. Pada negeri – negeri tersebut, hukum Islam hanya terdapat pada tulisan yang terdapat pada legislasi Negara, dengan semua tipe dari legislasi sekuler dan adat istiadat di sandingkan dengannya, bahkan konstitusi memberi bobot yang lebih pada demokrasi, sosialisme, kapitalisme dan sejenisnya. Oleh karena itu kita sama sekali tidak dapat mengklaim bahwa negeri – negeri Islam yang sekarang itu adalah representative dari Islam dan system pemerintahan Islam yang disebut dengan Khilafah Islam.

Siapa yang akan menjadi penguasa di Khilafah Islam dan kepada siapa dia bertanggung jawab?

Seorang Khalifah memerintah Negara berdasarkan pada perintah Allah sebagaimana yang termaktub dalam al Quran dan juga suri tauladan yang terdapat pada Rasulullah saw. Masyarakat memilih dan mengangkat seorang khalifah. Sebagai seorang warga dari Negara Islam, baik laki – laki maupun perempuan, Muslim ataupun non Muslim, dapat bertemu ataupun mendekati Khalifah. Hal ini bisa jadi karena berbagai perkara misalnya saja untuk mendorongnya takut kepada Allah, mengadukan hak yang belum didapatkan dll. Masyarakat harus mengganti sang khalifah bila ia menerapkan hukum selain dengan hukum Islam.

Bagaimana khalifah memandang permasalahan sains dan teknologi?

Ketika Islam datang untuk pertama kali sebagai pandangan hidup, Muhammad saw. Mengirim kaum muslimin untuk misi – misi special ke as-Sham (saat ini adalah Syria, Jordania, dan Palestina). Pada saat itu as-Sham didominasi oleh Negara superpower saat itu yaitu Romawi yang notabenenya adalah Negara kristiani. Negara Romawi ini sangat terampil dalam bidang teknologi militer dan telah mengembangkan dua ketapel special. Di samping itu, kaum muslimin juga mendapatkan teknologi parit perlindungan dari Negara superpower kedua saat itu yaitu Persia. Teknologi itu didapatkan melalui Salman al-Farsi dan telah memainkan peran penting di perang Khandaq. Hal ini dibolehkan oleh Islam karena kaum Muslimin tidak pergi ke Negara – Negara superpower itu untuk mengambil pandangan hidup mereka. Kaum Muslimin tidak mengambil keyakinan mereka, nilai – nilai dan system hidup yang mereka yakini. Kaum muslimin hanyalah mengambil teknologi dari mereka, yang pada faktanya tidak datang dari suatu keyakinan tertentu dan diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia secara umum. Muhammad saw. dengan apa yang telah dicontohkannya menunjukkan kepada kita bahwa teknologi pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi teknologi tersebut haruslah dipergunakan secara benar. Jadi pisau bedah dapat digunakan untuk operasi, akan tetapi tidak untuk mengaborsi bayi yang tidak bersalah. TV, Internet, dan DVD dapat digunakan untuk menyebarkan kebenaran atau untuk kepentingan pendidikan, tetapi tidak untuk eksploitasi wanita sebagai objek materi.

Bagaimanakah wanita diperlakukan di Khilafah Islam?

Kaum laki – laki dan perempuan memiliki persamaan dilihat dari segi bahwa mereka adalah sama – sama manusia. Mereka memiliki pikiran, kemampuan untuk berargumentasi. Mereka juga memiliki perasaan, naluri, dan kebutuhan jasmani. Mereka juga harus bertanggungjawab kepada Allah swt. dalam upaya kontribusinya pada masyarakat Islam untuk menggapai ridha Allah swt. Jadi, Islam tidak membedakan seruan kepada laki – laki dan perempuan untuk menggunakan kemampuan berpikir mereka dalam rangka memahami dunia ini dan kenapa dunia ini diciptakan. Islam memerintahkan mereka untuk shalat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Islam juga tidak hanya berhenti sampai pada permasalahan keyakinan dan ibadah individual semata, karena Islam adalah sebuah pandangan hidup yang lengkap. Islam juga memerintahkan keduanya untuk berhubungan dalam sebuah urusan kemasyarakatan, seperti jual beli, sewa menyewa, pertanian, perdagangan, pernikahan, peradilan, penyediaan pengobatan medis, pemilihan dan permintaan pertanggungjawaban penguasa. Islam juga mewajibkan menuntut dan mengajarkan ilmu baik kepada laki – laki maupun perempuan.

Bagaimanakah minoritas non-Muslim diperlakukan dalam Khilafah Islam?

Tidak satupun orang yang menolak fakta bahwa dunia Islam pernah diperintah dan diatur oleh sebuah Negara Islam. Sangat banyak orang – orang non Muslim yang hidup di bawah bendera Islam selama 13 abad lebih. Selama periode tersebut non muslim memiliki standard hidup yang tinggi sebagaimana layaknya kaum muslimin. Mereka menikmati hak yang sama, kemakmuran, kebahagiaan, ketenangan, dan keamanan.

Kaum Muslimin hanya bermasalah dengan kaum non Muslim semenjak penghapusan Negara Islam dan hidup di bawah penguasaan kaum colonial.

Dengan menelusuri sejarah Islam secara keseluruhan jelas sekali bahwa kaum non Muslim hidup di antara kaum muslimin di bawah aturan Islam. Seorang ibu yang beragama Kristen akan menyusui anaknya yang Muslim, kaum laki – laki muslim juga boleh menikahi perempuan Kristen ataupun yahudi. Kaum muslimin akan membuat akad – akad tertentu berkaitan dengan urusan – urusan kehidupan umum. Kaum yahudi dan Kristen disebut dengan sebutan Ahlul Dzimma, yaitu orang yang telah terikat perjanjian. Rasulullah saw. Mengatakan, “Siapa saja yang menganiaya seorang kafir dzimmi maka aku akan menjadi musuhnya dan membantahnya di hari pembalasan.”

Imam Qarafi mengatakan, “Menjadi tanggung jawab kaum muslimin kepada ahlul dzimma untuk melindungi mereka karena kelemahan mereka, memenuhi kebutuhan mereka karena kemiskinannya, memberi makan karena laparnya mereka, menyediakan sandang bagi mereka, dan memperlakukan mereka secara sopan dan bahkan memaafkan kesalahan mereka jika mereka adalah tetangga kita, meskipun kita dapat membalasnya. Kaum muslimin juga harus menasehati mereka dengan tulus dan melindungi mereka melawan siapapun yang mencoba untuk menyakiti mereka atau keluarga mereka, mencuri harta mereka, ataupun melanggar hak – hak mereka.”

Bagaimana Islam memandang Kapitalisme?

Dasar dari keberadaan ideology kapitalisme adalah aqidah kapitalis itu sendiri yaitu pemisahan antara agama dari kehidupan. Aqidah ini tidak lahir dari proses rasional, ataupun dari proses logis, melainkan lahir dari kompromi antara dua ide yang kontradiksi. Seruan itu adalah seruan para pendeta untuk menyerahkan segala yang dimiliki dalam kehidupan ini ke “agama”, dengan ide – ide yang dicetuskan oleh para pemikir dan filosof yang disebut dengan penolakan akan eksistensi pencipta.

Maka pemisahan agama dari kehidupan adalah sebuah solusi kompromi antara dua sisi ini. Sebuah solusi kompromi dapat dipahami bila itu terjadi antara dua pandangan yang serupa dan di sana tidak terdapat perbedaan yang jauh, akan tetapi ketidakmiripan itu hadir antara dua pandangan yang kontradiksi. Yaitu pertentangan antara paham yang menyatakan adanya Pencipta yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan dengan paham yang menyatakan bahwa tidak ada yang namanya Pencipta dan menolak keberadaan agama dalam kehidupan ini.

Akan tetapi perkataan yang menyatakan bahwa tidak penting apakah sang Pencipta itu eksis ataukah tidak akan membawa pikiran kita kepada ketidakpuasan dan menyebabkan ketidaktentraman jiwa. Oleh karena itu fakta menunjukkan bahwa doktrin kapitalis adalah hasil dari kompromi antara ide yang mengakui keberadaan sang Pencipta dengan ide yang menolak keberadaan sang Pencipta ini. Akal akan membawa kita pada kesimpulan bahwa terdapat sang Pencipta yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Serta sang Pencipta tersebut telah menurunkan sebuah system untuk manusia agar digunakan dalam kehidupan ini dan dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita kelak tentang ketaatan kita terhadap aturanNya. Cukuplah bagi kita untuk membongkar kesalahan – kesalahan kapitalisme dengan mengetahui fakta bahwa aqidah kapitalisme ini berasal dari kompromi antara dua ide yang kontradiksi dan aqidah kapitalisme ini sama sekali tidak dibangun atas dasar pemikiran rasional.

Memahami POLITIK LUAR NEGERI Daulah Islamiyah

2007-08-25T20:32:00.000+07:00

Oleh Iyad Hilal, MA

Daulah Islamiyah wajib menerapkan hukum Allah secara sempurna di dalam negeri, mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan mengadopsi seluruh hubungannya dengan negara-negara lain atas dasar hukum Islam. Pengembangan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia tidak akan sempurna kecuali dengan metode (tharîqah) yang datang dari wahyu. Wahyu telah memerintahkan jihad fi sabilillah sebagai metode untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk menerapkan Islam atas seluruh umat manusia sekaligus agar mereka melihat dan merasakan bagaimana Islam benar-benar hidup di dalam realitas kehidupan, bukan sekadar kata-kata ataupun topik yang diseminarkan.

Sikap Daulah Islamiyah seperti ini membawanya terjun ke dalam dua jenis pergulatan, yaitu ash-shirâ‘ al-fikrî dan ash-shirâ‘ as-siyasî (pergulatan pemikiran dan politik) dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia, di samping ash-shirâ‘ al mâdî ad-dumuwwî (pergulatan fisik dan darah) dengan negara-negara yang berperang dengannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa kondisi ini mengharuskan diumumkannya perang secara sekaligus atau serentak kepada seluruh dunia, karena hal itu tidak mungkin dilakukan secara praktis. Pergulatan dengan seluruh negara-negara di dunia akan mengakibatkan negara-negara tersebut berkumpul dalam satu aliansi yang sangat kuat untuk melawan Daulah Islamiyah. Hal ini tidak akan memberi kebaikan bagi Daulah Islamiyah sedikitpun.

Pergulatan politik merupakan perkara yang harus dilakukan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi karena sudah menjadi tabiat Islam yang berseberangan dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia seluruhnya. Konsekuensinya, Daulah Islamiyah harus terjun dalam pergulatan politik dengan seluruh negara yang ada.

Pergulatan politik sangat berbeda dengan pergulatan fisik (militer) yang amat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Pergulatan fisik merupakan cara paling akhir yang dipakai jika cara-cara lain telah gagal. Simpul itu wajib dipecahkan dengan ‘pedang’ ketika sulit diuraikan dengan cara lain.

Rasulullah saw. telah melakukan langkah-langkah strategis dan taktis, yakni membuat perjanjian dengan sebagian kabilah dan memerangi sebagian lainnya. Itu dilakukan tatkala beliau menandatangani Perjanjian Hudaibiyah agar dapat berkonsentrasi untuk memukul kekuatan Yahudi yang masih bercokol di Khaibar serta senantiasa mengancam eksistensi dan kepentingan Daulah Islamiyah. Demikian juga ketika beliau mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di seputar wilayah Quraisy agar dapat terfokus menyerang Quraisy. Orang yang mengikuti sirah Rasulullah saw. akan melihat bahwa beliau pertama-tama mengikat perjanjian gencatan senjata dengan kabilah-kabilah di sekitar Quraisy untuk memukul Quraisy. Setelah itu, beliau membuat perjanjian dengan Quraisy untuk memukul Khaibar. Setelah Quraisy dapat dikunci posisinya, beliau mempersiapkan serangannya untuk memukul Romawi yang merupakan negara adidaya di dunia saat itu. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Dengan itu, Rasulullah saw. mampu mengangkat pamor Daulah Islamiyah; dari negara yang bersifat lokal menjadi negara yang menyaingi negara-negara besar. Semua itu dilakukan dalam rangka mengemban dakwah Islam yang memang wajib beliau kembangkan.

Politik Luar Negeri (Polugri) Daulah Islamiyah

Daulah Islamiyah wajib mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan metoda yang telah dijalankan oleh Rasulullah saw., yaitu jihad fi sabilillaah. Perkara ini sama sekali tidak boleh dilalaikan. Melalaikannya sama saja dengan melalaikan dakwah Islam dan berlepas diri dari kewajiban mengemban dakwah.

Dakwah Islam ke luar negeri yang dilakukan Daulah Islamiyah melalui jihad menunjukkan bahwa asal dari hubungan luar negeri Daulah Islamiyah dengan darul kufur (negara-negara kafir) adalah al-harb (perang). Kondisi perang—baik muhâriban hukman atau muhâriban fi‘lan—ini menjadi basis hubungan luar negeri sampai darul kufur tunduk pada pemerintahan Islam dan sampai umat manusia dibiarkan menganut apa yang mereka yakini tanpa ada paksaan atau tekanan. Pemahaman ini adalah pemahaman para fukaha dan kaum Muslim terdahulu (Lihat: al-Mughni, jld. 8/345; al-Mabsûth, jld. 10/2; al-Umm, jld. 3/160; Bidâyah al-Mujtahid, jld. I/308).

Islam telah membagi dunia ini menjadi dua, yaitu darul Islam (Daulah Islamiyah) dan darul kufur. Daulah Islamiyah (negara Islam) adalah negara yang satu, yang wajib mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Pengembanan dakwah Islam adalah asas politik luar negeri bagi Daulah Islamiyah. Inilah yang menjadi landasan dibangunnya hubungan Daulah Islamiyah dengan negara-negara lain.

Titik-tolak Daulah Islamiyah untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia melalui jihad bermaknan bahwa negara menjadikan peperangan (al-harb) sebagai asal dalam (menjalin) hubungannya dengan negara lain. Meskipun demikian, bukan berarti Daulah Islamiyah harus selalu menyulut api peperangan secara terus-menerus dengan seluruh negara yang ada di dunia meskipun negara-negara tersebut memusuhi Islam dan melakukan konspirasi melawannya. Sebab, kadangkala negara Islam tidak memiliki kemampuan untuk berperang karena sebab-sebab tertentu, seperti tidak adanya kondisi yang tepat untuk berperang, atau karena negara sedang memfokuskan peperangan di medan (perang) lain. Bahkan, kadangkala negara terpaksa menghentikan peperangan karena satu keadaan atau beberapa keadaan. Meskipun demikian, aktivitas jihad fi sabilillah yang dilakukan Daulah Islamiyah tetap melalui prosedur syariat, sebagaimana yang dikandung di dalam Hadis Nabi saw. berikut:

أَدْعُهُمْ إِلَى اْلإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَىالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ اْلمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى اْلمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ اْلمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى اْلمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِيْ الفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ اْلمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ اْلجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ

Ajaklah mereka ke jalan Islam. Apabila mereka menerima seruanmu itu maka terimalah hal itu dari mereka dan hentikanlah peperangan. Kemudian, ajaklah mereka untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Muhajirin. Beritahukan kepada mereka, bahwa jika mereka menerima hal itu maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Muhajirin. Jika mereka menolak untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Islam maka beritahukan kepada mereka, bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab Badwi dari kaum Muslim, yaitu diterapkan hukum Allah atas mereka sebagaimana diterapkan atas kaum Muslim, dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari fai’ dan ghanîmah, kecuali jika mereka turut berjihad dengan kaum Muslim. Apabila mereka menolaknya maka pungutlah atas mereka jizyah. Jika mereka menerima hal itu maka janganlah engkau memerangi mereka. Namun, apabila mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. (HR Muslim dan Ahmad, dengan lafal Muslim).

Dengan kata lain, sebelum melakukan perang (jihad fi sabilillah), Daulah Islamiyah terlebih dahulu menawarkan beberapa alternatif: (1) Memeluk Islam; (2) Bergabung dan tunduk terhadap Daulah Islamiyah serta bagi ahl adz-dzimmah diberi kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing dengan membayar jizyah; (3) Jika dua pilihan tersebut ditolak, berarti secara syar‘î, Daulah Islamiyah berhak memerangi mereka dengan jihad fi sabilillah.

Itulah yang Rasulullah saw. tunjukkan kepada kita melalui aktivitas beliau dengan mengirimkan belasan utusan kepada para raja maupun kaisar di darul kufur. Isi surat yang disampaikan kepada para raja tersebut menunjukkan ajakan Rasulullah saw. untuk memeluk Islam atau—jika mereka menolak— bersedia tunduk di bawah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah (sebagai tanda ketundukan mereka terhadap Daulah Islamiyah). Jika dua pilihan tersebut mereka tolak, Daulah Islamiyah secara syar‘î berhak melakukan futuhat (invansi terbuka) untuk menghancurkan penghalang-penghalang fisik bagi sampainya Islam kepada penduduk darul kufur tersebut. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa futuhat Islam ke negara Persia (wilayah Iran dan Irak), Romawi (wilayah Syam), maupun Mesir didahului oleh ajakan untuk memenuhi dua alternatif tersebut.

Pengakuan Daulah Islamiyah atas Darul Kufur

Secara syar‘î, Daulah Islamiyah tidak mengakui keberadaan darul kufur. Pengakuan atas keberadaan darul kufur hanya didasarkan pada realitas politik yang memang ada. Berdasarkan asas (pengakuan) ini, Daulah Islamiyah mengadopsi hubungan-hubungannya dengan negara-negara lain dan bergaul dengan mereka. Rasulullah saw. mengadakan hubungan dengan negara-negara kufur yang mengelilinginya dan mengakui keberadaannya sebagai suatu realitas politik, namun tidak sebagai realitas syar‘î.

Karena Daulah Islamiyah tidak mengakui secara syar‘î keberadaan negara-negara lain (yang termasuk darul kufur), maka asas yang menjadi dasar berdirinya Daulah Islamiyah juga bertentangan dengan asas berdirinya negara-negara lain. Akidah Islam adalah asas Daulah Islamiyah, asas konstitusi dan perundang-undangannya, serta asas di dalam melakukan muhâsabah (pengawasan, koreksi) terhadap negara. Sebaliknya, negara-negara lain ada yang menggunakan ideologi komunis (yang mengingkari adanya Pencipta) atau mengambil ideologi kapitalis (yang memisahkan agama dari kehidupan) sebagai asasnya. Ada juga negara yang tidak mengambil akidah apapun sehingga negara tersebut tidak berdiri di atas landasan yang bersifat akidah. Semua ini sangat berbeda dengan Daulah Islamiyah.

Berdasarkan hal ini maka seluruh struktur yang tidak Islami merupakan struktur yang batil dan tidak diakui oleh negara Islam (‘Abdul Karim Zaidan, Majmû‘ât al-Buhûts al-Fiqhiyyah, hlm. 52-54). Sebab, adanya pengakuan atas semua itu berarti sama saja dengan penerimaan total atas keberadaannya. Padahal, Islam tidak menerima keberadaan kekufuran secara mutlak.

Meskipun Daulah Islamiyah tidak mengakui darul kufur secara syar‘î, bukan berarti peperangan selalu terjadi antara negara Islam secara terus-menerus. Daulah Islamiyah kadang-kadang terikat perjanjian dengan sebagian negara dan berperang dengan sebagian yang lain. Kadang-kadang ada negara yang tidak mengikat perjanjian dengan negara Islam dan tidak pula berperang dengan dengan negara Islam.

Rasulullah saw. membuat berbagai perjanjian sebagai cara untuk memecah-belah kekuatan musuh, seperti yang terjadi pada Perang Ahzab. Rasulullah saw. telah bersiap-siap untuk memerangi mereka seluruhnya. Setelah pengepungan atas Madinah berlarut-larut, beliau berniat untuk mengikat perjanjian dengan sebagian kabilah. Akan tetapi, sikap Sa‘ad bin ‘Ubadah dan Sa‘ad bin Mu‘adz membuat Rasulullah saw. mengurungkan perjanjian tersebut. Beliau kemudian bersiap untuk memerangi seluruh kabilah sekaligus sampai Allah memenangkan beliau dengan kemenangan yang didukung oleh-Nya.

Semua ini memperlihatkan kepada kita bahwa memerangi suatu negara dan mengikat perjanjian dengan negara lainnya, memecah-belah persatuan musuh, atau menghadapi musuh yang bersatu merupakan perkara-perkara yang mubah yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Berbagai perjanjian yang dibuat oleh negara dapat dimanfaatkan oleh negara pada saat melakukan pergulatan politik maupun fisik sekaligus. Negara dapat menggunakannya ketika melakukan aktivitas politik maupaun militer. Perjanjian di bidang perdagangan dengan negara tertentu tiada lain sesuai dengan kepentingan dakwah. Bahkan, aktivitas-aktivitas politik semacam ini jauh lebih penting dari aktivitas-aktivitas militer yang digunakan sebagai alternatif terakhir. Rasulullah saw. telah meminta kepada tentara yang beliau kirim untuk menawarkan Islam, jizyah, atau perang. Lebih dari itu, Rasulullah saw. melakukan sendiri kontak-kontak dengan para raja yang ada di sekitarnya. Penawaran dan kontak ini merupakan aktivitas politik yang tidak bisa dilalaikan sama sekali dan tidak boleh diremehkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam hubungannya dengan Daulah Islamiyah, kita dapat membagi negara-negara lain menjadi tiga:

(1) Negara-negara muhâribah fi‘lan (secara de facto dalam kondisi perang), seperti Israel. Artinya, perang pada dasarnya sedang berlangsung antara kum Muslim dengan institusi tersebut.

(2) Negara-negara muhâribah hukman (secara de jure dalam kondisi perang), seperti negara imperialis Inggris atau negara-negara yang sangat berambisi menguasai kita seperti Rusia dan Amerika.

(3) Negara-negara yang terikat dengan kita melalui sejumlah perjanjian dan kesepakatan tertentu.

Perlu diingat bahwa negara apapun dapat berubah statusnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya saja AS. Sebelum melakukan ekspansi terhadap Kuwait dan sebagian wilayah Irak pada Perang Teluk, AS tergolong negara-negara yang muhâribah hukman. Akan tetapi, setelah negara ini memerangi Irak, statusnya berubah menjadi negara muhâribah fi‘lan. Apalagi AS secara biadab melakukan invasi terhadap Afganistan dan membantai ribuan kaum Muslim melalui pemboman yang dahsyat dan membabi buta. Hal ini tergolong perkara yang bisa berubah sesuai dengan perubahan fakta.

Oleh karena itu, kaum Muslim wajib untuk mengubah negeri-negeri mereka dari darul kufur menjadi darul Islam dengan cara melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui pendirian Daulah Islamiyah atau mengembalikan lagi Khilafah Islamiyah setelah diruntuhkan pada tahun 1924 M. Kekhilafahan inilah yang akan menyatukan negeri-negeri Islam dan berusaha untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia dan mengembannya dengan tharîqah (metode) yang dikehendaki oleh Islam.

Sesungguhnya hal ini merupakan perkara utama yang dihadapi kaum Muslim, yang karenanya tidak boleh diremehkan. Mengecilkan perkara ini akan mengakibatkan kehinaan di dunia serta kesengsaraan dan azab yang amat pedih di akhirat. []

Iyad Hilal, MA, pengamat Politik Islam Internasional, alumnus Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad bin Sa’ud, Riyadh.

TUJUAN HIDUP MUSLIM

2007-08-25T20:30:00.000+07:00

(Bagian-1)

Oleh Mahmud ‘Abdul Karim

Hakikat terpenting setelah keimanan adalah hendaknya seorang Muslim menyadari tujuan hakiki dari penciptaannya, yakni ubudiah; sesuatu yang wajib diwujudkan. Allah Swt. berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. (QS adz-Dzariyat [51]: 56).

Beribadah dilakukan dengan jalan beriman dan taat kepada Allah. Taat berarti berpegang teguh pada seluruh hukum-hukum-Nya yang tidak hanya terbatas dalam masalah ibadah, akhlak, dan muamalah saja, tetapi mencakup semua yang diperintahkan dan yang dilarang. Kenyataan ini meniscayakan bahwa tidak ada yang boleh disembah, kecuali Allah, serta tidak ada perintah dan larangan (yang harus di taati) melainkan yang berasal dari-Nya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa meriwayatkan ‘Adi bin Hatim pernah datang ke hadapan Rasulullah saw. Beliau kemudian membaca ayat berikut:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan para pembesar dan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan al-Masih bin Maryam (sebagai Tuhan), padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Satu; tiada Tuhan kecuali Allah Yang Mahasuci dari apa saja yang mereka persekutukan itu. (QS at-Taubah [9]: 31).

‘Adi bin Hatim berkata, “Mereka tidaklah menyembah para pembesar dan para pendeta mereka.”

Akan tetapi, Rasulullah saw. berkata, “Benar. Akan tetapi, mereka (para pembesar dan para pendeta itu) mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram untuk mereka, lalu mereka mengikuti para pembesar dan para pendeta itu. Itulah bukti penyembahan mereka kepada para pembesar dan para pendeta itu.”

Demikian sebagaimana dituturkan oleh Muslim dan at-Turmudzi.

Dengan demikian, pemberian hak menghalalkan dan mengharamkan (hak menentukan hukum) serta hak ketaatan kepada seseorang pada hakikatnya sema dengan penyembahan kepada orang itu. Allah Swt. berfirman:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

Apa saja yang kalian sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian sematkan, sedangkan Allah tiada menurunkan keterangan sedikitpun tentang hal itu. Sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah, Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepada-Nya. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS Yusuf [12]: 40).

Memang, ada hak oleh penguasa, amir, kedua orangtua, atau suami untuk ditaati. Akan tetapi, Allah-lah sebenarnya yang memberikan hak itu kepada mereka.

Ibadah kepada Allah sebetulnya mencakup upaya untuk menjadikan manusia lain beribadah kepada-Nya. Artinya, ibadah kepada Allah juga mencakup upaya untuk menundukkan manusia pada syariat–Nya dan memerangi manusia jika mereka menyimpang dari hukum Allah, apalagi jika sampai mereka menerapkan hukum selain-Nya. Banyak nash yang memerintahkan kaum Muslim untuk beramar makruf nahi mungkar; membantah kebatilan dan menjelaskan kebenaran; berdakwah; menerapkan hukum cambuk dan potong tangan; berperang serta berjihad untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi dan meninggikan kalimat Allah.

Rasulullah saw. mengutus para utusan kepada para raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Hal itu dilakukan setelah beliau mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah dan menancapkan tiang-tiang negara. Para khalifah sesudah beliau juga mengirimkan para pengemban dakwah, para mujahid, dan pasukan untuk menyeru manusia kepada iman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Mereka memerangi berbagai negeri dan para penduduknya agar mereka tunduk pada kekuasaan Islam. Dengan begitu, tidak ada lagi yang disembah selain Allah dan tidak ada hak penetapan hukum kecuali milik Allah. Tujuan ini merupakan fikrah (pemikiran) Islam yang harus diraih oleh seorang Muslim dalam hidupnya.

Gambaran semacam ini tampak pada diri Sahabat Rib’i bin ‘Amir tatkala ditanya oleh Jenderal Rustum, “Untuk apa kalian diutus?”

Ia menjawab, “Sesungguhnya Allah Swt. mengutus kami untuk mengeluarkan para hamba dari penghambaan kepada seorang hamba menuju penghambaan kepada Tuhannya hamba; dari kelaliman agama-agama (selain Islam) menuju keadilan Islam; dan dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat.”

Banyak nash al-Quran dan as-Sunnah yang menjelaskan hal itu. Sebagian di antaranya adalah sebagai berikut:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul (utusan) Allah kepada kalian semua.” (QS al-A’raf [7]: 158).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (QS Saba’ [34]: 28).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Dialah Yang telah mengutus utusan-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas seluruh agama lain sekalipun orang-orang musyrik membencinya. (QS at-Taubah [9]: 33).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada Hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar—di antara orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka al-Kitab— hingga mereka memberikan jizyah dari tangan-tangan mereka dan mereka dalam keadaan tunduk. (QS at-Taubah [9]: 29).

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

Siapa saja yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah menjadi yang tertinggi berarti ia berperang di jalan Allah. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, orang-orang kafir sekalipun dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan Islam dan kedaulatan syariat Islam meskipun mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam karena Allah Swt. berfirman:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam agama. (QS al-Baqarah [2]: 256).

Tujuan yang harus diwujudkan adalah agar tidak ada undang-undang yang ditaati dan tidak ada hukum yang diambil atau diterapkan kecuali undang-undang dan syariat Allah; juga agar tidak ada pembuat hukum selain Allah semata.

Allah Swt. menjelaskan salah satu tujuan penciptaan manusia di dalam salah satu ayat-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Demikianlah, Kami menjadikan kalian sebagai umat yang terpilih agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian. (QS al-Baqarah [2]: 143).

Ayat ini merupakan seruan dan pembebanan atas umat Islam untuk mengemban risalah Islam kepada seluruh manusia. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi saw. setelah beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Rasul berdiri pada waktu Haji Wada’ dan berkhutbah kepada manusia, antara lain, sebagai berikut:

“Sungguh, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat sedikit pun sesudahku jika kalian berpegang teguh padanya, yaitu Kitabullah, dan kalian dimintai pertanggungjawaban dariku. Lalu apa yang kalian katakan?”

Mereka berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, telah menunaikan (amanat), dan juga telah menyampaikan nasihat.”

Selanjutnya beliau berkata seraya mengangkat kedua tangan ke langit, “Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah....” (HR Abu Dawud).

Demikianlah, Nabi saw. telah bersaksi atas kita dengan menyampaikan dan mengemban amanat serta memohon kepada Allah agar Dia menyaksikannya. Kewajiban kita untuk bersaksi atas manusia melalui metode yang ditempuh oleh Rasul saw.—sebagai telah dijelaskan oleh Allah—merupakan tujuan penciptaan Adam as. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi.” Para malaikat berkata, “Apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami selalu menyucikan dan memuji-Mu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada-Nya. Tatkala Allah SWT berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi,” para malaikat mengetahui bahwa Allah akan menjadikan di bumi orang yang akan bermaksiat. Kata khalîfah berarti orang yang diangkat oleh Allah sebagai wakil-Nya untuk melakukan aktivitas pengaturan dan pemeliharaan bumi serta aktivitas lainnya yang tercakup dalam apa yang harus dilakukannya sesuai dengan ketentuan-Nya. Jika di sana terdapat tahap pada diri seseorang ketika ia tidak melakukan pengaturan dan pemeliharaan berarti ia telah menyimpang dari ketentuan Allah. Hal itu akan mengantarkan dirinya pada kesengsaraan, kesempitan, dan kekacauan. Karena itu, para malaikat berkata (yang artinya), “Apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi?” Dengan ungkapan lain, jika di muka bumi tidak terdapat seseorang atau sesuatu yang bermaksiat maka segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak menciptakan orang yang melakukan aktivitas pengurusan dan pengarahan maka hal itu berarti bahwa akan ada di muka bumi orang yang akan memilih kesesatan dan bermaksiat kepada-Nya.

Oleh karena itu, sesungguhnya tujuan (cita-cita) dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah sebelum penciptaan Adam, adalah agar manusia menjadi hamba-Nya; juga agar manusia lain—yaitu orang yang sesat—mau memperhambakan dirinya kepada-Nya.

Dengan demikian, sesungguhnya kehidupan merupakan kancah perang pemikiran, keyakinan, dan politik antara iman dan kufur; perang keyakinan antara upaya untuk meninggikan kalimat Allah. Semua ini semata-mata agar seluruh agama hanya milik Allah, agar tidak ada hukum kecuali hukum Allah, agar tidak ada sekutu bagi-Nya, agar tidak ada yang disembah selain Diri-Nya, dan agar ketundukan pada syariat Allah menjadi sempurna. Dalam makna ini kehidupan merupakan perang politik tatkala diharuskan agar ri’ayah urusan manusia hanya menggunakan hukum dan undang-undang Allah dan terbebas dari undang-undang dan hukum selainnya.

Metode Meraih Tujuan Hidup Islami

Tatkala Allah menjelaskan bahwa risalah Islam merupakan risalah bagi seluruh manusia dan melarang berhukum kepada selain syariat Islam, Dia tidak hanya menjadikannya sekadar sebagai perintah semata; sebagai penjelasan bagi mereka yang ingin taat. Allah juga tidak mentoleransi orang yang hendak meraih tujuan tersebut dengan memilih cara sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi, Allah menjadikan suatu metode yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penjelasan (metode) yang wajib diikuti dalam rangka mewujudkan tujuan di atas. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Swt. berfirman:

وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul maka terimalah dan apa saja yang dilarangnya maka tinggalkanlah. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Islam tidak melalaikan penjelasan tentang solusi bagi realitas manusia, interaksi, dan problematikanya. Islam juga mendatangkan berbagai hukum yang harus diwujudkan secara praktis. Islam melarang mencuri, membunuh, dan zina. Sebaliknya, Islam memerintahkan iman, ibadah, taat, dsb. Islam tidak menjadikan semua itu sekadar perintah dan larangan semata dengan membiarkan seseorang berpegang teguh atau menyimpang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, Islam juga menjelaskan hukum-hukum tertentu yang arus dipatuhi manusia. Islam memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, mencambuk atau merajam seorang pezina, membunuh seorang pembunuh, atau membunuh orang yang murtad, dsb. Allah Swt. berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan masing-masing dari keduanya. (QS al Mâidah [5]: 38).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing seratus kali cambukan. (QS an-Nur [24]: 2).

Rasulullah saw. juga bersabda:

لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَ التَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ

Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali karena satu di antara tiga hal: pezina yang sudah pernah menikah; jiwa dengan jiwa, sereta orang yang meninggalkan agamanya dan memecah-belah jamaah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hukum-huum tersebut merupakan solusi Islami yang harus diterapkan secara real di tengah-tengah masyarakat. Siapa saja yang lemah imannya dipaksa oleh sanksi yang diterapkan oleh penguasa. Hukum-hukum tersebut merupakan hukum-hukum untuk menundukkan manusia pada kedaulatan syariat dan kekuasaan Allah. Hukum-hukum itulah yang menjadikan Islam diterapkan, bukan sebagai perintah dan larangan semata yang menyebabkan seseorang boleh terikat atau tidak sekehendak hati dan hawa nafsunya. Hukum-hukum itulah yang dinamakan sebagai tharîqah (metode), yakni tharîqah syar‘î yang wajib dipegang teguh—tidak boleh diganti dengan tharîqah lainnya—dalam rangka meraih tujuan yang telah diperintahkan. Contoh, hukum potong tangan tidak boleh diganti dengan hukuman penjara atau dibunuh untuk mencegah adanya pencurian. Demikian pula hukuman manti bagi orang murtad (yang tidak mau kembali) atau hukuman cambuk dan rajam bagi pezina. [bersambung]

REFORMULASI HUBUNGAN AGAMA-NEGARA

2007-08-25T20:29:00.000+07:00

Oleh Maman Kh.

Banyak umat Islam saat ini merindukan negara menerapkan syariat Islam. Diyakini bahwa tanpa penerapan syariat, Islam tereduksi hanya sebagai agama yang bersifat ritual dan individual; yang hanya identik dengan salat, puasa, penghormatan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Diyakini pula bahwa penerapan syariat Islam oleh negara dapat mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, tuntutan itu lebih bersifat ideologis; bukan sekadar pelampiasan ketidakpuasan atau frustrasi akibat kesulitan ekonomi, seperti dituduhkan Hamid Basyaib, yang menyebutkan bahwa gejala fundamentalisme Islam sudah menjadi rebel without cause seperti fundamentalis-Kristen Amerika atau kaum skinhead di AS (Islamlib.com).

Negara Islam dan Equal Oportunity

Denny JA dalam mailing list Islam Liberal menyatakan keberatan atas penerapan syariat Islam oleh negara, sekaligus menyatakan perlunya negara sekular yang dibangun di atas landasan teologi Islam. Menurutnya, untuk negara heterogen seperti Indonesia, hanya negara nasional sekularlah yang paling tepat, karena warga negara berasal dari agama yang beragam. Karena mereka adalah warga dari negara yang sama, hak-hak sosial dan politik mereka—termasuk hak untuk duduk dalam jabatan politik, seperti presiden—pun sama. Artinya, semua warga negara, apapun agamanya, berhak mendirikan partai politik dan memperebutkan jabatan pemerintahan. Dengan sendirinya, negara Islam tidak mungkin sesuai dengan prinsip equal opportunity (persamaan dalam kesempatan) bagi semua warga negara. Dalam negara Islam, hukum Islam menjadi konstitusi negara. Non-Muslim mustahil menjadi pemimpin politik nasional. Artinya, orang non-Muslim hanya menjadi warga negara kelas dua. Oleh karena itu, negara demokrasi seperti di Barat, menurutnya, menjadi keharusan religius bagi pengaturan masyarakat yang heterogen. Hanya dalam kerangka demokrasi itu, equal opportunity bagi warga negara dilindungi.

Harapan adanya equal opportunity dalam sistem demokrasi sekular nyatanya hanyalah ilusi. Realitasnya, kita dapat menyaksikan perlakuan rasialis pemerintah AS terhadap suku Indian, Negro, dan kaum minoritas Islam. Begitu juga perlakuan diskriminatif Pemerintah Australia terhadap Suku Aborijin. Di AS, Domininasi politik dan ekonomi orang-orang kulit putih Kristen sangat menonjol; sangat sulit (mustahil) orang Muslim, Negro, atau Indian menjadi presiden atau menteri sekalipun. Dengan demikian, pernyataan equal opportunity dalam sistem demokrasi sekular sebenarnya lebih merupakan jargon politik. Dalam konteks ini, perlu dilihat secara empiris, bahwa nasib minoritas Muslim di negara-negara mayoritas non-Muslim selalu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nasib Muslim Patani di Burma, di Filipina, Thailand, India, dan di Semenanjung Balkan menunjukkan bahwa equal opportunity hanya sebagai propaganda politik.

Nurcholish Majid sering mengungkapkan, dalam sejarah politik umat Islam, kelompok minoritas non-Muslim seakan-akan berada dalam surga dan mendapat penghormatan sangat tinggi. Sebaliknya, ketika umat Islam terkalahkan di Spanyol, umat Islam diperlakukan hina dan disembelih secara massal. Padahal, ketika umat Islam berkuasa selama 8 abad, tercipta kondisi damai bagi minoritas non-Muslim; bukan hanya di Spanyol, tetapi juga di negara-negara Timur Tengah. Sampai sekarang, di negara-negara Timur Tengah masih ada sekitar 30 persen Kristen Koptik. Seandainya Islam secara konsepsional tidak memberikan hak hidup secara wajar kepada non-Muslim, mungkin tidak akan lahir orang seperti Butros-Butros Gali dan Tariq Aziz yang beragama Kristen Koptik.

Dalam Islam, memang benar bahwa warga non-Muslim tidak diperkenankan menjadi kepala negara atau menduduki jabatan hukum穰 (pemerintahan). Ini merupakan konsekuensi logis karena fungsi negara yang paling utama dalam Islam ialah menerapkan syariat Islam yang akan memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Namun demikian, seluruh warga negara, termasuk non-Muslim, boleh menduduki jabatan non-hukum穰; seperti menjadi tentara (yang berperang di bawah bendera Daulah Khilafah), anggota majelis umat, pegawai administratif di berbagai departemen, menduduki jabatan Badan Usaha Milik Negara, menjadi pengusaha, dan lain sebagainya.

Formulasi Hubungan Islam dan Negara

Mereka yang tidak setuju dengan formalisasi syariat Islam oleh negara sering berargumentasi dengan pendapat ‘Ali ‘Abd ar-Raziq. Ar-Raziq menyatakan bahwa Muhammad hanyalah seorang pembawa risalah kebenaran, bukan seorang raja; Islam adalah sebuah agama, bukan sistem pemerintahan; Islam diturunkan untuk mensucikan hati nurani manusia; bukan untuk membangun negara. Dengan demikian, Islam tidak memiliki sistem politik tertentu yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim. Persoalan politik adalah persoalan duniawi yang tidak boleh dicampurtangani agama. Leonard Binder dan Charles Kurzman menolak sistem politik dan sistem pemerintahan Islam dengan merujuk pendapat Ar-Raziq ini. Langkah keduanya banyak diikuti oleh mereka yang bersikap sama. Islam hanya boleh terlibat sebagai sumber moralitas (maksudnya sebagai prinsip perilaku baik) bagi aktor pemerintahan (bukan sistem pemerintahan) dan bagi dunia publik.

Merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw., pandangan tersebut berarti mereduksi ajaran Islam. Sebagaimana dimaklumi, Piagam Madinah diakui banyak pihak, termasuk Munawir Sadzali, sebagai konstitusi negara yang dibangun Muhammad saw. dan berlaku efektif di masyarakat. Jadi, Negara Madinah benar-benar ada dengan Muhammad sebagai kepala negaranya.

Munawir Sadzali mengakui ada dua prinsip dasar dalam Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan negara Madinah yang heterogen, yakni: (a) Kaum Muslim merupakan satu komunitas, meskipun berasal dari banyak suku; (b) Hubungan kaum Muslim dengan komunitas lain—yang menyetujui piagam tersebut—didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan saling menghormati kebebasan beragama (Sadzali, 1993: 15-16).

Piagam Madinah memang secara eksplisit tidak menyebutkan Islam sebagai agama negara, tetapi semua kehidupan dibangun atas landasan akidah Islam. Kata ‘aq禔ah (akidah) Islam disebut delapan kali dalam konteks interaksi sosial sesama Muslim. Misalnya, dinyatakan: Bani ‘Auf, dengan tetap memegang teguh prinsip ‘aq禔ah, bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar tebusan warganya yang ditawan dengan cara yang baik dan adil. Pernyataan tersebut juga dinyatakan terhadap Kaum Muhajirin, Bani Al-Harits, Bani Saidah, Bani Jusyam, dsb.

Pasal 23 Piagam Madinah menyatakan: Bila kami berbeda pendapat dalam suatu hal, maka perkaranya diserahkan pada (ketentuan) Allah dan Muhammad.

Pasal 42 berbunyi: Suatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak yang menyetujui Piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan. Pernyataan ini tampak merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ayat berikut :

]فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ[

Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya (QS an-Nisa’ [4]: 59).

Hal itu sedemikian jelas sehingga para ahli sejarah mencatat, bahwa begitu datang ke Madinah, Muhammad membangun Negara Madinah dengan landasan akidah Islam, sekalipun ayat-ayat tasyrî‘ (hukum) belum sepenuhnya diturunkan. Ketika ayat-ayat hukum, diturunkan, Muhammad langsung menerapkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, formulasi hubungan Islam dan negara pada intinya ialah sebagai berikut:

Negara harus dibangun di atas landasan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi dasar hubungan antar manusia, dasar untuk menghilangkan kezaliman, dasar untuk mengatasi perselisihan, serta dasar sistem pemerintahan dan kekuasaan. Hukum yang diterapkan ialah hukum Islam yang memancar dari akidah Islam. Hukum Islam—yang digali dari al-Quran, Hadis Nabi , Ijma Sahabat, dan Qiyas melalui proses ijtihad syar‘_ oleh para mujtahid—harus menjadi hukum positif yang berlaku efektif bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, seperti tampak dalam Piagam Madinah.

Bentuk dan struktur negara harus mengacu pada sumber di atas. Sebagai contoh, dalam Pasal 2 Piagam Madinah disebutkan: Kaum Muslim adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. (Sadzali, 1993: 10). Dalam hal ini, Rasulullah saw. menyatakan keharusan bagi kaum Muslim untuk bersatu dalam satu negara dengan satu kepala negara. Beliau bersabda:

»إِذَا بُوْيِعَ لِخَالِفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا اْلآخِرَ مِنْهُمَا«

Apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir di antara keduanya (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa‘id al-Khudri).

Heterogenitas warga negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak negara yang berlandaskan akidah Islam. Sepanjang sejarah umat Islam, warga negara kekhilafahan selalu heterogen; tidak pernah menjadi sebuah negara homogen, yakni hanya umat Islam saja. Siapa saja yang tidak mau mengakui realitas sejarah ini, dia telah menutup matanya di tengah benderangnya cahaya lampu lalu dia mengatakan kalau suasananya sedang gelap.

Tuduhan bahwa Islam tidak mengatur tentang pemerintahan merupakan penyesatan dan pengingkaran atas realitas yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Tersebar dalam berbagai kitab hadis atau kitab sejarah bahwa Muhammad saw. pernah mengangkat para wali (gubernur) untuk berbagai wilayah seperti Mu‘adz bin Jabal sebagai wali di Yaman dan Al-Ula bin Hadhrami wali di Bahrain. Beliau juga pernah mengangkat para q稘h_ (hakim) seperti ‘Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-‘Asy’ari. Beliau juga pernah mengangkat ‘Abddullah bin Rawahah menjadi pengawas tanah pertanian Khaibar. Demikian seterusnya.

Al-Mawardi dan para ulama lainnya secara panjang lebar menguraikan struktur negara; tatacara pengangkatan pejabat (khalifah, menteri, gubernur, amirul jihad); sumber pendapatan negara; serta berbagai hukum yang terkait dengan sistem ‘uq珖穰 (sanksi berupa hud珒, jin窕穰, ta‘z繒, dan mukh稷af穰). Tampak bahwa struktur dan perangkat negara secara lengkap itu didasarkan pada dalil-dalil syar‘_. Adanya perbedaan dalam masalah fikih tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak penerapan syariat oleh negara. Sebab, masalah perbedaan pendapat bukan hanya dalam sistem Islam, tetapi juga dalam sistem demokrasi. Kita mengetahui, bahwa ada perbedaan di antara berbagai negara yang mengklaim sekaligus menerapkan sistem demokrasi.

Dengan tidak menolak adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, yang menjadi prinsip dasar penerapan syariat Islam ialah:

(a) Negara dibangun di atas akidah Islam.

(b) Hukum yang diterapkan ialah hukum yang berasal dari Allah.

(c) Kepala negara (khalifah) berhak memilih dan menetapkan hukum yang akan diterapkan (diambil dari salah satu hasil ijtihad yang sahih, yang didasarkan pada dalil-dalil syariat yang kuat, bukan hasil ijtihad yang didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok) sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyebutkan:

]أَمْرُ اْلإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلافَ أو أَمْرُ اْلإِمَامِ نَافِذٌ[

Perintah Imam menghilangkan perbedaan pendapat atau Perintah Imam, itulah yang dilaksanakan.

(d) Kepala negara dipilih oleh warga negara.

(e) Masyarakat selalu melakukan kontrol (muh龝abah) terhadap kebijakan Pemerintah. Kontrol masyarakat, tentu saja, harus diartikulasikan melalui mekanisme yang bersifat syar‘_.

Melihat realitas di atas, jelas bahwa konsep sekularisme dan penolakan penerapan syariat oleh negara lebih didasari oleh kepentingan tertentu serta adanya ketakutan Barat akan tegaknya sistem Islam yang akan mengancam peradaban Barat.

Negara Islam dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Tuduhan bahwa warga negara non-Muslim dalam sistem Islam akan menjadi warga negara kelas dua—yang ditekan dan ditempatkan secara tidak manusiawi—lebih merupakan upaya menumbuhkan opini penolakan terhadap syariat Islam. Padahal sesungguhnya, baik secara normatif maupun fakta empiris, hal demikian tidak pernah terjadi. Dalam sistem Islam, warga non-Muslim tetap mendapatkan kebebasan untuk memilih agama yang akan dipeluknya— karena Allah swt. tidak memaksa orang untuk masuk Islam—sekaligus kebebasan untuk mengikuti ketentuan agama masing-masing sepanjang menyangkut masalah-masalah akidah dan ibadah. Di luar itu, yang diterapkan adalah ketentuan hukum Islam.

Dalam sistem ekonomi, misalnya, negara akan menggunakan dinar dan dirham serta meniadakan riba dan judi. Hal ini akan membuat ekonomi tumbuh secara nyata (bukan fatamorgana seperti dalam sistem kapitalis) dan stabil. Sebab, ekonomi bertumpu pada sektor real sekaligus ditopang oleh mata uang yang kuat dan tidak mudah mendapat tekanan inflasi serta depresiasi. Islam juga menentukan bahwa komoditas milik umum—seperti minyak, hutan, gas alam, emas, dan barang mineral lain—adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara. Hasilnya kemudian diberikan kepada seluruh rakyat secara langsung maupun tidak dalam bentuk pelayanan kepada seluruh rakyat baik Muslim maupun non-Muslim. Kesejahteraan dan kebaikan sistem ekonomi Islam ini akan dirasakan oleh semua orang, Muslim maupun non-Muslim.

Sistem pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan kepribadian Islam dan penguasaan IPTEK diselenggarakan tanpa biaya atau berbiaya murah. Semua itu dapat dinikmati baik oleh warga Muslim maupun non-Muslim. Bandingkan dengan pendidikan dalam sistem kapitalis yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang kaya saja, sementara hasilnya tidak jelas juntrungannya.

Sistem persanksian Islam, yang mampu mencegah orang untuk melakukan tindakan kriminal, juga akan memberikan perlindungan sempurna dan rasa aman keapda seluruh trakyat tanpa kecuali. Kebaikan seperti itu tidak mungkin diberikan oleh sistem hukum sekular yang terbukti gagal memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.

Dengan demikian, tuduhan bahwa penerapan syariat Islam akan membawa keterbelakangan adalah sepenuhnya salah. Islam tidak menolak kemajuan IPTEK, bahkan fakta sejarah menunjukkan, justru khilafahlah yang memelopori kemajuan IPTEK yang lalu menulari Barat. Sistem syariat Islam menuntun agar kemajuan IPTEK itu memberikan kemaslahatan kepada manusia, memanusiakan manusia, menghormati harkat kemanusiaan dan harkat wanita, serta menyelamatkan interaksi antara anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem sekular justru mengantarkan masyarakat pada berbagai kemadaratan, kehinaan harkat kemanusiaan dan wanita, serta rusaknya interaksi di tengah masyarakat. Syariat Islam akan menata kehidupan manusia dalam pemenuhan berbagai kebutuhan naluriah dan jasmaniahnya secara tepat.

Dengan begitu, di tengah-tengah kemodernan berkat kemajuan teknologi, manusia dapat hidup dengan penuh ketertiban, penghormatan terhadap nilai-nilai kesucian, serta penjagaan terhadap martabat tinggi yang telah ditetapkan Allah swt. untuk manusia dan yang diletakkan dalam misi pengabdian sepenuhnya kepada-Nya.

Walhasil, kebaikan syariat Islam bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Muslim. Wall禀 a’lam. []

Maman Kh., mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana IPB dan staf pengajar pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta.

MERINDUKAN MATI SYAHID

2007-08-25T20:26:00.000+07:00

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Nadhar pernah berkata, “Pamanku tidak turut serta di dalam Perang Badar sehingga ia sangat kecewa sekali.”

Lalu Anas bin Nadhar berkata, “Di dalam Perang Badar aku tidak turut serta. Akan tetapi, kelak jika ada lagi peperangan, pasti Allah akan melihat apa yang akan kulakukan.”

Tatkala Perang Uhud terjadi, ia turut serta bersama Nabi saw. Lalu ia ditemui oleh Sa’ad bin Mu'adz. Anas bin Nadhar kemudian berkata kepadanya, “Abu Amrullah, aku mendapatkan, harumnya surga telah kucium di dekat Uhud.”

Setelah itu, ia maju ke dalam kancah pertempuran hingga gugur. Ketika dilihat, dijumpai pada tubuhnya delapan puluh lebih luka bekas tusukan.

Saudara perempuan Anas berkata selanjutnya, “Aku tidak mengenal wajah saudaraku, Anas bin Nadhar, kecuali melalui jari tangannya.”

Sehubungan dengan peristiwa Anas bin Nadhar ini, Allah Swt. menurunkan ayat-Nya:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). (QS al-Ahzab [33]: 23).

Para sahabat berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Anas bin Nadhar. (Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, jld. IV/32).

Sementara itu, Imam ath-Thabrani menukil riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqash yang menuturkan bahwa ‘Abdullah bin Jahsy, pada hari terjadinya Perang Uhud, berkata pada Sa’ad, “Maukah engkau berdoa?”

Lalu, kedua orang itu menepi dan berdoa.

Sa’ad berdoa, “Ya Allah, jika aku berperang, datangkanlah kepadaku seorang musuh yang paling kuat dan bengis, yang memerangiku dan akupun memeranginya, kemudian aku memenangkannya sehingga dia terbunuh dan hartanya kurampas.”

‘Abdullah bin Jahsy pun mengiyakan permintaan Sa’ad tersebut.

Giliran ‘Abdullah bin Jahsy berdoa, “Ya Allah, datangkanlah kepadaku seorang musuh yang paling kuat dan paling bengis. Aku akan memeranginya dan dia pun memerangiku sehingga dia berhasil membunuhku dan memotong-motong hidung dan telingaku. Dengan begitu, jika kelak Engkau menanyaiku, aku akan menjawab, bahwa si Fulanlah yang telah memotong-motong hidung dan telingaku di jalan Allah. Lalu Engkau akan menjawab, ‘Benar, wahai hamba-Ku.’”

Sa’ad berkata (kepada putranya yang diceritai tentang kisah ini, pen.), “Putraku, doa ‘Abdullah bin Jahsy ternyata lebih baik daripada doaku. Aku lalu melihat pada siang harinya (pada pertempuran tersebut), hidung dan telinganya telah terpotong dan diikat pada seutas tali.”

Duhai kaum Muslim, adakah generasi umat ini merindukan kesyahidan sebagaimana para sahabat Rasulullah saw. merindukannya? Ataukah kesenangan dunia telah menjerat umat ini hingga memunculkan rasa takut mati? [AF]

PERJUANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENUJU KHILAFAH

2007-08-25T20:23:00.000+07:00

Oleh: Hafidz Abdurrahman

(Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia)

Pendahuluan

Yang menyatukan Hizbut Tahrir di seluruh dunia adalah ideologinya, yaitu Islam. Faktor ideologis (Islam) inilah yang menyatukan seluruh aktivisnya, meski ras, suku, bangsa dan bahasa mereka berbeda. Faktor inilah yang membentuk karakter dasarnya, yang tercermin pada kesamaan pemikiran dan perasaannya (kullun fikrun syu’uri). Karena itu pulalah, maka Hizbut Tahrir di seluruh dunia, mempunyai konsep (fikrah) dan metode (thariqah) yang sama. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah kondisi, peluang dan tantangan yang berbeda.

Kondisi, peluang dan tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir di Indonesia tentu berbeda dengan kondisi, peluang dan tantangan di tempat lain. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri, sesuai dengan konteks keindonesiaannya. Dalam konteks keindonesiaan, Hizbut Tahrir Indonesia menghadapi kondisi, dimana negeri Muslim terbesar ---yang pernah dijajah oleh negara-negara Kafir penjajah selama 3,5 abad--- ini masih belum sepenuhnya lepas dari penjajahan. Memang, secara fisik negeri ini telah merdeka, tetapi dalam konteks yang lain, ternyata belum. Karena itu, bagi Hizbut Tahrir Indonesia, komitmen keindonesiaannya sudah jelas; membebaskan negeri Muslim terbesar ini dari cengkraman penjajahan.

Komitmen inilah yang selama ini telah dibuktikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia melalui berbagai aktivitas intelektual dan politiknya di negeri ini. Namun, di atas semuanya itu, komitmen ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari kesadaran ideologisnya. Kesadaran yang dibangun berdasarkan keyakinan kepada akidah Islam dan sistem kehidupan yang lahir darinya. Kesadaran ini pulalah yang telah memandu Hizbut Tahrir Indonesia untuk melihat persoalan di negeri Muslim terbesar ini dengan jernih dan cemerlang.

Cengkraman penjajah di negeri ini, khususnya Amerika, telah begitu menggurita. Bukan saja di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sejak awal, antara dekade 1990-an awal hingga 2000-an, Hizbut Tahrir Indonesia telah menyampaikan pandangannya tentang kenyataan ini, namun tidak ada yang menghiraukannya, apalagi mempercayainya. Tetapi itu tidak pernah mematahkan semangat para aktivisnya. Melalui berbagai aktivitas intelektual dan politiknya, pencerahan kepada rakyat negeri ini, khususnya umat Islam, pun terus-menerus dilakukan. Maka, setelah krisis ekonomi tahun 1997 dan bergulirnya reformasi tahun 1998, kemudian diikuti dengan silih bergantinya penguasa dan kebijakan, yang ternyata tetap tidak memihak kepada rakyat dan negeri ini, banyak kalangan yang mulai mau mendengar dan mempercayai pandangan Hizb.

Peluang dan Tantangan Pra dan Pasca Reformasi

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998, selain faktor internal, yaitu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, juga ada faktor eksternal yang digerakkan oleh negara-negara Kafir penjajah, khususnya Amerika, setelah melihat kecenderungan menguatnya pengaruh Islam di negeri ini. Namun, komitmen dan kesadaran keislaman yang mulai tumbuh itu justru semakin menguat pasca bergulirnya Reformasi.

Pada saat itulah, Hizbut Tahrir Indonesia merasa terpanggil untuk segera mengambil peran riil, agar bisa memberikan kontribusi untuk menyelamatkan negeri ini. Sebagaimana booklet yang pernah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, Hazzat al-Aswaq al-Maliyah (Goncangan Pasar Modal) yang bertujuan untuk menguraikan fakta krisis, penyebab dan solusinya, sekaligus menunjukkan kepada publik tentang betapa jahatnya sistem Kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika itu, maka tidak ada lagi jalan keluar yang rasional kecuali kembali kepada sistem syariah. Inilah yang juga secara konsisten terus-menerus dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Solusi inilah yang juga ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, di saat negeri ini masih didera oleh krisis multidimensi. Untuk itu, pada tahun 2000, Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar yang pertama, yaitu Konferensi Khilafah Internasional di stadion tenis indoor, Senayan Jakarta. Meski sebenarnya konferensi ini bukan kali pertama, tetapi inilah konferensi yang pertama kali mengangkat nama Hizbut Tahrir Indonesia ke permukaan.

Pasca Konferensi Khilafah Internasional kala itu, opini syariah dan Khilafah pun menarik perhatian publik, dan menjadi berita besar di media massa nasional. Namun, hanya beberapa saat, sampai akhirnya tenggelam kembali dan hilang. Meski demikian, ada satu hal yang menarik, bahwa isu syariah yang selama ini dikebiri, akhirnya menyeruak dan semakin nyaring diperjuangkan.

Setalah itu, banyak kalangan mengemukakan gagasan penerapan syariat Islam, mulai dari gerakan, ormas hingga parpol Islam. Maka, berangkat dari kewajiban syar’i untuk menyelamatkan negeri ini, momentum amandemen UUD 45, yang terjadi pada bulan Agustus 2002, bertepatan dengan sidang umum MPR, telah dimanfaatkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia untuk menawarkan solusinya kembali, syariah, melalui kampanye syariah. Dimulai dengan long march dari Monas menuju gedung DPR/MPR RI dengan barisan yang rapi dan berseragam hitam putih. Long march yang diikuti sekitar 15,000 massa itu pun berhasil menyedot perhatian publik dan media massa, baik lokal, nasional maupun internasional. Pesan singkat kampanye tersebut, “Selamatkan Indonesia dengan Syariah” juga telah menjadi opini publik yang cukup massif. Kampanye yang didukung dengan diskusi publik selama kurang lebih tiga bulan dengan mengangkat berbagai topik, disertai dengan pengiriman delegasi kepada DPR/MPR RI, serta pemasangan spanduk “Selamatkan Indonesia dengan Syariah” di seluruh penjuru negeri telah membuat kampanye ini sukses membangun opini tentang eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia dan perjuangannya. Menyelamatkan Indonesia dari berbagai krisis multidimensi dengan syariah.

Memberikan Kontribusi dan Mengokohkan Peranan

Harus diakui, bahwa keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia yang mulai eksis di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi bagi perjalanan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia berikutnya. Jika sebelumnya aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia lebih banyak terfokus pada aktivitas internal, pembinaan kader, maka setelah itu aktivitasnya mulai banyak keluar, yaitu pembinaan umat (tatsqif al-ummah). Mulai dari seminar, diskusi, khutbah Jum’at, tablig akbar, penerbitan buletin al-Islam, majalah al-Waie, press release Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia, naysrah, booklet, hingga penulisan artikel, talk show di media massa, baik cetak maupun elektronik, lokal maupun nasional.

Melalui berbagai sarana dan media tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia menyampaikan berbagai gagasannya tentang syariah dan Khilafah, serta pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Sebagai entitas yang juga telah bersumpah untuk menjadi penjaga Islam yang amanah (harisan amin[an] li al-Islam), Hizbut Tahrir Indonesia juga merasa bertanggungjawab untuk mengoreksi dan mengontrol setiap pemikiran dan perasaan umat yang bertentangan dengan Islam.

Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia bukan hanya mengoreksi berbagai kebijakan penguasa yang dianggap melanggar syariah, tetapi juga sikap umat dan para tokohnya. Selain memaparkan fakta, Hizbut Tahrir Indonesia juga memberikan solusi dan jalan keluarnya menurut syariah. Bahkan tidak jarang, Hizbut Tahrir Indonesia juga membongkar konspirasi yang merugikan negeri ini, serta rakyatnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia ketika menolak UU SDA, UU Migas, Penyerahan Blok Cepu, RUU Anti Pornografi-Pornoaksi, dan RUU Penanaman Modal. Tidak berhenti di situ, Hizbut Tahrir Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi, baik melalui aksi demonstrasi maupun pengiriman delegasi kepada para perumus dan pengambil kebijakan, guna membela kepentingan umat dan rakyat di negeri ini.

Hizbut Tahrir Indonesia juga sangat gigih menjaga persatuan dan kesatuan negeri Muslim terbesar ini. Di kalangan internal umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia bersama organisasi keislaman yang lain menjadi inisiator lahirnya Forum Umat Islam, yang menghimpun sejumlah organisasi keislaman. Bukan hanya itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah forum temu tokoh, yang bertujuan menyamakan visi dan misi perjuangan umat, sehingga terjadilah sinergi dan persatuan. Sementara di level kebijakan, Hizbut Tahrir Indonesia seringkali membongkar konspirasi negara-negara Kafir penjajah untuk memecahbelah negeri ini. Sebagaimana yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia sebelum Timor Timur lepas pada tahun 1999, maupun dalam kasus-kasus terakhir, baik OPM, RMS maupun DCA. Semuanya tidak pernah luput dari perhatian Hizbut Tahrir Indonesia.

Inilah berbagai aktivitas yang bisa didedikasikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia kepada umat Islam, seluruh rakyat dan negeri ini. Inti dari semuanya tadi tak lain adalah pencerdasan umat dan rakyat. Jika mereka cerdas, dan tahu bagaimana caranya seluruh kepentingan mereka harus diurus, dengan apa dan siapa yang layak untuk mengurus kepentingan mereka, maka dengan izin dan pertolongan Allah, umat Islam di negeri ini akan bangkit, dan menerapkan syariat agamanya. Bukan hanya itu, mereka pun tidak akan rela, kecuali dipimpin oleh seorang Khalifah yang menerapkan syariat-Nya. Jika itu menjadi kehendak mereka, maka siapakah yang bisa menghalanginya?

Kesimpulan

Maka, tidak ada aktivitas lain yang wajib dilakukan dalam upaya penerapan syariat Islam di mana pun, termasuk di negeri ini, kecuali dengan membina umat dan memberikan pencerahan kepada mereka tentang syariah. Untuk tujuan itulah, maka Hizbut Tahrir Indonesia telah mengeluarkan buku, Menegakkan Syariat Islam dan Bunga Rampai Penerapan Syariat Islam. Selain itu, Hizbut Tahrir Indonesia juga telah menyiapkan konsepsi tentang Politik Syariah dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Pendidikan, yang pernah diajukan kepada para Calon Presiden dan Wapres menjelang Pemilu 2004, dan juga Strategi Kebudayaan di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Pendidikan, yang pernah diajukan kepada Panitia Kongres Umat Islam IV di Jakartas.

Karena itu, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Hizbut Tahrir di seluruh dunia, tidak ada lain, melainkan aktivitas intelektual dan politik. Hizbut Tahrir menyadari, bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Upaya ini hanya akan berhasil, jika bersama-sama dengan umat dan seluruh kekuatan umat. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia akan senantiasa bersama-sama umat, dan berada di tengah-tengah mereka. Jika aktivitas yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga Hizbut Tahrir di seluruh dunia hanyalah aktivitas intelektual dan politik, maka upaya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir adalah bukti kekalahan intelektual yang memalukan. Wallahu rabb al-musta’an wa ilaihi at-takilan.

PERAN PERJUANGAN HIZBUT TAHRIR MEMBANGUN PERADABAN ISLAM KE DEPAN

2007-08-25T20:19:00.000+07:00

Prof. Dr. Hassan Ko Nakata

(Sekolah Teologi, Universitas Doshisha, Jepang)

Pendahuluan

Tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk menunjukan, bahwa pesan penting dan mendasar dari Hizbut Tahrir merupakan sesuatu yang mudah dipahami, bahkan bagi kaum non-Muslim di dunia Barat, jika pesan ini disampaikan dengan cara yang memadai dan menggunakan metode penyampaian yang menarik.

Karena saat ini saya hidup di negeri non-Islam dan tugas saya adalah untuk menyampaikan (pesan) Islam kepada masyarakat yang tidak mengenal Islam, adalah sangat jelas bagi saya bahwa cara menyampaikan Islam kepada kalangan non-Muslim seharusnya berbeda dengan cara penyampaian Islam kepada sesama Muslim. Rasullah SAW bersabda:

«خَاطِبُوْا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ»

Serulah manusia itu sesuai dengan kadar intelektualis mereka.

1. Posisi Hizbut Tahrir di Tengah Umat Islam

Hizbut Tahrir adalah salah satu gerakan politik dari kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam Islahi-Salafi-Sunni. Ajaran Islam itu sendiri mempunyai beberapa level. Level paling rendah, secara umum dapat dipahami oleh seluruh kaum Muslim. Namun level tertinggi merupakan segmentasi khusus yang hanya diajarkan oleh Hizbut Tahrir.

Sebagai gerakan Sunni, Hizbut Tahrir percaya bahwa kepemimpinan politik tidak didasarkan pada penunjukan yang ditetapkan di dalam wahyu (petunjuk langsung dari Allah) yang diterima oleh seorang Imam ma‘sum yang suci. Tetapi berdasarkan pemilihan umat Islam itu sendiri.

Sebagai gerakan Sunni-Salafi, gerakan ini mengacu pada pemaknaan secara tekstual (secara langsung) dari ayat-ayat al-Quran dan Hadith tanpa mengacu pada mazhab-mazhab Sunni yang telah terlebih dahulu ada (seperti Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali).

Sebagai gerakan Sunni-Salafi-Islahi, gerakan ini menolak segala bentuk gagasan sosial-politik yang berasal dari luar Islam—tetapi, murni sebagaimana yang diajarkan oleh para Salaf Salih (para generasi shalih terdahulu)—baik nilai-nilai tradisional dari masa pra-Islam yang bertentangan dengan Islam, maupun konsep modern dari Barat, sebagai dasar ideologis dari perubahan.

Aspek Sunni dari gerakan ini bisa dipahami bersama oleh seluruh kaum Muslim Sunni, kecuali oleh Muslim Syiah. Aspek Salafi dari gerakan ini diikuti oleh seluruh Muslim Salafi, namun tidak oleh Muslim yang mengikuti mazhab atau Muslim “tradisional”. Aspek Salafi dan Islahi dari gerakan ini dilakukan secara simulkan oleh seluruh gerakan Salafi Islahi, namun tidak oleh kalangan non-politis dan pro-status quo dari golongan Muslim Salafi.

Di atas 4 level (Islami, Sunni, Salafi, Islahi) ini ada satu seruan khas yang melekat pada Hizbut Tahrir, yaitu seruan Tahriri (kelompok pembebasan), yang menjadi level tertinggi di antara berbagai level sebelumnya. Level seruan Tahriri (kelompok pembebasan) ini merupakan inti dari doktrin Khilafah.

Setiap level dibangun berdasarkan level yang ada di bawahnya. Contoh, menjadi seorang Sunni, mengharuskan seseorang menjadi Muslim; menjadi seorang Salafi mengharuskan seseorang untuk menjadi Sunni; menjadi seorang Islahi, seseorang perlu menjadi seorang Salafi; dan menjadi seorang Tahriri, mengharuskan seseorang menjadi Islahi terlebih dahulu.

Maka satu hal yang sangat sulit bagi Muslim Syiah untuk menerima ideologi Hizbut Tahrir secara menyeluruh, ataupun menjadi bagian dari gerakan ini tanpa meninggalkan ajaran Syiah-nya. Mereka harus terlebih dahulu menerima ajaran Sunni, lalu ajaran Salafi, kemudian ajaranan Islahi, dan terakhir adalah ajaran Tahriri.

Namun demikian, doktrin Khilafah—pemahaman yang melekat erat pada pandangan Hizbut Tahrir dan merupakan inti dari pandangan ini—tidak diperuntukan terbatas hanya pada kaum Islahi saja—namun juga untuk mereka yang ada pada level yang lain.

2. Konsep Khilafah Hizbut Tahrir

Berikut ini saya rangkumkan konsep Khilafah (negara penerus Rasulullah) Hizbut Tahrir, yaitu:

(1) Khilafah adalah satu-satunya sistem politik Islam yang sah.

(2) Khilafah adalah pemerintahan berdasarkan pada hukum Syari’ah (Islam) dan dijalankan melalui kepemimpinan yang dipilih oleh umat Islam.

(3) Hanya ada satu Khilafah yang berdiri di seluruh dunia.

(4) Menegakkan Khilafah adalah kewajiban seluruh umat Islam.

(5) Cara untuk menegakkan Khilafah adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep ini kepada mereka yang berkuasa, dan memberikan kewenangan kepadanya untuk menjalankan hukum Syari’ah, ketika seluruh wilayah Muslim telah berubah menjadi Dar al-Harb dan seluruh peninggalan kekhilafan telah sirna.

Menurut pendapat saya, konsep ini bisa dipahami bersama, bahkan oleh seluruh lapisan Muslim Sunni Tradisional,[1] sebab konsep Khilafah Hizbut Tahrir tidak bertentangan dengan konsep Khilafah dari mazhab-mazhab Sunni—hanya saja, doktrin Sunni tidak secara eksplisit, atau hanya secara implisit saja mengemukakan sistem ini.

3. Nilai Universal Konsep Khilafah

Sebagaimana telah saya utarakan sebelumnya, bahwa konsep Hizbut Tahrir memiliki 5 level, yaitu: (1) Islam, (2) Sunni, (3) Salafi, (4) Islahi, (5) Tahriri. Namun kenyataannya, konsep ini memiliki level lain, yang dapat kita kenali dengan sebutan “Risalah Ibrahim” dan “Risalah Nuh”.

Risalah Ibrahim adalah ajaran yang dianut oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan umat Islam. Risalah Nuh adalah pemahanan yang dianut oleh seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan dan kebenaran.

Dewasa ini, Hizbut Tahrir mendapat sorotan tajam di dunia Barat karena perjuangannya untuk menegakan Khilafah. Karena propaganda anti-Islam yang menggambarkan perjuangan Hizbut Tahrir ini sebagai bentuk dari terorisme global yang sangat mengacam dunia Barat, maka persaingan antara dunia Barat dan Hizbut Tahrir menjadi tak terelakan.

Walaupun demikian, prinsip dari konsep Hizbut Tahrir, dalam hal ini adalah konsep Khilafah, berkaitan dengan Risalah Ibrahim dan Risalah Nuh. Karenanya, konsep ini sebenarnya dapat diterima, bukan hanya oleh kalangan umat Islam, namun juga oleh kalangan Kristen. Bahkan oleh mereka yang Sekuler sekalipun, selama penyampaian konsep ini dibahasakan dengan cara yang mudah dimengerti oleh mereka.

Dalam hal ini, mereka yang “menerima” konsep Khilafah Hizbut Tahrir tidak serta merta membuat mereka wajib berkomitmen secara penuh ataupun menyetujui seluruh argumentasi syariah Hizbut Tahrir ---yang berdasar pada al-Quran dan Hadits--- untuk memperjuangkan Khilafah. Karena argumentasi syariah hanya berlaku untuk umat Islam dan tidak kepada mereka yang menganut Islam Syiah —mereka memiliki Hadits dan usul fiqih yang lain. Karena itu, argumentasi syariah Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah, sepatutnya hanyalah ditujukan kepada Muslim Sunni.

Lebih lanjut, pendapat saya, bahwa “Konsep Hizbut Tahrir bisa diterima oleh semua manusia termasuk di dalamnya kaum Sekuler” berarti bahwa pemerintahan yang menganut sistem Khilafah adalah pemerintahan yang masuk akal, dapat digambarkan dan diterima bahkan oleh kalangan Sekuler yang hidup di dalam wilayah hukum ini (karena mereka hampir tidak akan menemui kesulitan).

Mereka bisa memilih sikap pasif terhadap Islam—dalam hal ini adalah tidak perlu berkomitmen pada konsep yang mendasari dan menjadi tujuan pendirian Khilafah itu sendiri.

4. Keduniaan Khilafah

Dalam konteks ini, saya mencoba untuk menjelaskan sistem pemerintahan Khilafah tidak menggunakan sistem pengetahuan tradisional Islam, yaitu Syariah, namun menggunakan istilah dalam ilmu politik dunia Barat.

Pertama, Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan “bersifat keduniaan”　yang aturannya berdasarkan pada hukum, bukan teokrasi atau “pemerintahan bersifat ketuhanan”. Ini tentu berbeda dengan pemahaman kaum Syiah tentang imamah atau pemerintahan Imam ma‘sum yang bersifat teokratik.

Imam ma’sum dalam konteks ini dapat bertindak dan memerintah berdasarkan bimbingan langsung dari Allah. Keputusan yang diambil oleh imam hanya dia saja yang bisa memahami. Sedangkan bagi umat Islam yang lain, mereka hanya bisa menerima dan dilarang membantah, sebagaimana Nabi Muhammad memerintah pada masanya.

Berbeda dengan konsep Imamah Syiah, Khilafah kaum Sunni adalah sistem pemerintahan yang “membumi” atau “bersifat keduniaan”, bukan “bersifat teokratik”, karena sistem pemerintahannya berdasarkan hukum, dan tak ada ruang sekecil apapun bagi hal-hal mistik atau pengambilan keputusan secara irrasional oleh seorang pemimpin yang memerintah berdasarkan wahyu atau petunjuk Tuhan secara langsung.

Sangat menyesatkan, bila tidak bisa dikatakan menyimpang, untuk menyebut “Hukum Islam” sebagai sebuah pemerintahan teokratik yang dibangun berdasarkan petunjuk langsung dari Tuhan. Bagaimanapun juga Hukum Islam adalah suatu sistem peraturan, sama dengan sistem hukum Inggris. Maka, baik hukum Islam maupun sistem hukum Inggris bukanlah sistem yang misterius, melainkan sistem yang sangat rasional. Dalam pengertian, bahwa dalam menjalankan keduanya tidak ada hubungannya dengan petunjuk langsung dari Tuhan. Maka, yang diperlukan adalah untuk memahaminya secara logis berdasarkan proses penalaran hukum (legal reasoning) secara professional, bukan hanya berdasarkan keimanan semata.

Dalam konteks sumber hukum, fakta bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah itu tidak serta merta menjadikan sistem politik dan hukum Islam menjadi sistem pemerintahan berdasarkan wahyu atau ilham (pentunjuk langsung dari Tuhan), ataupun sebaliknya. Yang menganggap bahwa sumber seluruh hukum ini berhubungan dengan mitos pendirian suatu bangsa, yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang suci dan irrasional, baik dalam sistem hukumnya dianggap berdasarkan pada suatu agama ataupun bukan (Sekuler).[2]

5. Sistem Pemerintahan Islam

Sistem hukum Islam sendiri bersifat dualistik, terdiri atas hukum publik—setiap orang harus mematuhi—dan hukum komunal—memberikan otonomi pada masyarakat yang berbasis agama untuk mengatur cara hidupnya berdasarkan pada hukum yang berlaku di dalam agamanya. Ini sekaligus menunjukan, bahwa hukum Islam juga mengakomodasi pluralitas atau keragaman masyarakat.

Lebih lanjut, Khilafah adalah sistem pemerintahan keduniaan membumi yang menjamin perlindungan seluruh masyarakat berdasarkan hukum publik Islam dan memberikan kebebasan kepada komunitas berbasis agama di bidang keagamaan. Bukan hanya dalam ritus keagamaan, namun juga dalam hal-hal yang menyangkut hukum keluarga, cara berpakaian dan sebagainya.

Fakta menunjukan, Khilafah merupakan konsep yang membumi karena konsep ini dipengaruhi oleh karakter dari misi keIslaman itu sendiri. Misi Islam ini berlipat ganda dalam (1) menyebarkan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah, yang merupakan kewajiban, dan (2) menyebarkan agama Islam, yang merupakan pilihan selanjutnya atau opsional. Ini karena misi keIslaman dibangun dengan tegas, ketika kepatuhan terhadap hukum publik Islam yang disertai dengan pembayaran pajak jizyah ditolak[3], bukan ketika mereka menolak agama Islam itu sendiri.

Sebagaimana tertulis dalam al-Quran, Allah berfirman:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ.... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

“Perangilah Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian…sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah [09]: 29)

Sebagai tambahan, al-Mughirah menuturkan, bahwa dia pernah berkata kepada pasukan Persia dalam peperangan Nahawand:

«أَمَرَنَا نَبِيُّنَا r أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ»

“Nabi kami Muhammad (SAW) memerintahkan kami untuk memerangimu sampai engkau beriman pada Allah atau membayar pajak (jizyah)”

Adalah sangat jelas, bahwa misi dari agama Islam adalah untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam, bukan memaksakan agama Islam ke seluruh dunia.

6. Tanggungjawab Politik dalam Khilafah

Akibat dari karakter yang ada dalam misi keislaman ini, tanggungjawab politik untuk memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian dalam sistem Khilafah tidak dibebankan kepada semua orang—sebagaimana yang digagas dalam kerangka berpikir keliru tentang perwakilan bangsa-bangsa; dalam hal ini, sekedar contoh, sebut saja sistem pemerintahan demokratis—melainkan berada di bawah pengelolaan umat Islam di bawah pimpinan puncaknya, Khalifah, menurut kemampuan mereka masing-masing.

Dengan kata lain, sistem Khilafah, tidak mewajibkan kalangan non-Muslim untuk memberikan komitmen politik kepada Islam—karena mereka tidak mengimaninya—dan mereka hanya diwajibkan mematuhi aturan hukum publik Islam dengan membayar jizyah sebagai warga negara “pasif”. Berbeda dengan kaum Muslim, mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam perpolitikan Khilafah sebagai warga “aktif” berdasarkan kemampuan mereka karena keimanan mereka kepada Islam.

Maka, kali ini kita dapat mendefinisikan Khilafah sebagai “sistem politik Islam yang tumbuh bersama dalam keragaman masyarakat berbasis agama—berikut dengan masing-masing otonominya di bidang keagamaan—yang direalisasikan di bawah pengelolaan kaum Muslim melalui kepemimpinan Khalifah yang bertanggungjawab untuk menjalankan hukum publik Islam yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat majemuk yang beragam.

7. Darul Islam

Kita menamai wilayah di mana sistem Khilafah berdiri, dengan istilah Darul Islam (Rumah Islam). Karena itu, misi keislaman adalah untuk memperluas Darul Islam ini ke seluruh dunia dengan berbagai cara yang memungkinkan, dengan tujuan untuk mencabut segala aturan buatan manusia yang memperbudak manusia lain. Tujuan dari misi keislaman tentu bukanlah memaksakan agama Islam kepada orang lain, melainkan untuk menegakkan pemerintahan Islam kepada mereka, dengan tetap memberikan mereka kewenangan untuk hidup secara mandiri dalam komunitas mereka sendiri. Dengan kata lain, sistem ini tidak murni “keagamaan”, tetapi sangat “membumi” atau bersifat “keduniaan”.

Karenanya, inilah yang menjadi alasan mengapa sistem ini dapat diterima tidak hanya oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh seluruh umat manusia yang berjuang demi keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan, sebagaimana yang telah terjadi dalam misi pembebasan Islam di abad ketujuh—ketika masyarakat tertindas di wilayah selatan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia menerima misi pembebasan pasukan Islam tanpa perlawanan yang berarti.

Darul Islam juga terbuka bagi siapa saja; siapa saja boleh hidup di dalamnya, bahkan kalangan non-Muslim sekalipun—tidak perduli ras, tempat lahir, suku dan seterusnya—selama mereka mematuhi hukum publik Islam. Ketika mereka memutuskan untuk hidup di dalamnya, mereka dapat dengan bebas bepergian di dalam wilayah ini tanpa dipungut jizyah.[4]

Allah berfirman:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

Dan jika seorang diantara orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempar mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (Q.s. at-Taubah [09]: 6)

Allah adalah sang Maha Pencipta alam semesta. Karenanya, seluruh isi bumi ini adalah milik-Nya, dan Dia telah mengizinkan manusia untuk bepergian dengan bebas di dunia ini. Tidak seorang pun ataupun satu pun institusi yang berhak untuk membatasi bumi ini ataupun mengasingkan seseorang dari sesamanya. Dalam sistem negara-bangsa (nation state) Barat, setiap negara-bangsa dengan terirorialnya adalah penjara besar dan batas negara adalah temboknya yang memenjarakan bangsanya di dalam negara tersebut, serta mencegah bangsa lain untuk masuk ke dalamnya.

8. Khilafah Kebalikan dari Sistem Negara Bangsa (Nation State)

Sekarang semakin jelas, bahwa Khilafah bukanlah kelompok yang terdiri dari berbagai negara-bangsa, namun merupakan satu pemerintahan universal yang bertentangan dengan sistem negara bangsa, dan juga sistem yang membebaskan bangsa-bangsa dari penjara buatan mereka.

Kenyataannya, konsep negara-bangsa Barat tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, namun juga bertentangan dengan premis dasar agama-agama Ibrahim yang menyatakan, bahwa Tuhan adalah penguasa sekalian alam, dan juga konsep ini bertentangan dengan etika ajaran Nuh tentang kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan kebebasan.

Walaupun demikian, para penguasa dari kalangan Yahudi-Kristen Barat, yang menangguk keuntungan dari sistem negara-bangsa melalui eksploitasi bangsa yang miskin, tetap berkilah dengan berpura-pura melakukan memperjuangkan kesetaraan, perdamaian, kebebasan dan kemanusiaan. Mereka berpaling dari ketidakkonsistenan yang sangat jelas ini. Bahkan sebaliknya, untuk memperkeruh masalah, mereka menuduh dengan tegas pihak-pihak yang ingin membebaskan manusia dari penjara sistem negara-bangsa ini dengan sebutan “teroris global”.

Kemudian, Islam adalah satu-satunya agama terbesar di dunia yang memperjuangkan kemanusiaan dengan menolak sistem negara-bangsa dengan teritorialnya. Karena sistem ini sendiri jelas bertentangan dengan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Islam memperjuangan globalisasi dengan membebaskan manusia dari penjara sistem negara-bangsa. Ini tentu berseberangan dengan konsep “globalisasi” yang menyesatkan, yang melarang pergerakan manusia di perbatasan satu dan lainnya dengan leluasa, serta memaksakan arus modal untuk mengeksploitasi negara yang tertindas demi mendukung kekuatan negara Barat.

9. Keunikan Hizbut Tahrir di Antara Gerakan Islam Kontemporer

Sayangnya, kecuali Hizbut Tahrir, di tengah-tengah umat Islam sendiri tidak ada gerakan international sejati yang menentang secara terang-terangan sistem negara-bangsa (nation state), dan membela kewajiban untuk menegakkan kembali Khilafah sebagai satu-satunya sistem politik Islam yang sah. Jangankan kaum Muslim biasa, para aktivis yang tergabung dalam gerakan Islam itu sendiri kerap tidak peduli dengan perjuangan menegakkan kembali Khilafah beserta peran penting mendasarnya dalam membebaskan manusia. Mereka umumnya melakukan kompromi dengan sistem negara-bangsa (nation state); apakah karena mereka terpengaruh dan disesatkan oleh pemikiran keliru tentang logika politik Barat, atau karena mereka takut akan tekanan penguasa zalim di dalam negeri mereka sendiri—yang sedang mempertahankan statusnya karena kepatuhannya kepada penjaga sistem dari Barat, atau negara adikuasa Barat. Mereka berpikir, bahwa mereka akan memperoleh simpati ataupun pengakuan dari Barat bila mereka melakukannya. Namun, perlu dipahami bahwa semua itu ternyata hanyalah ilusi belaka. Faktanya adalah, mereka akan kehilangan dukungan moral dari para pemeluk sejati agama-agama Ibrahim dan juga kehilangan dukungan dari para pemikir dari ajaran Nuh yang telah memahami karakter eksploitatif, penindas, dan anti kemanusiaan dari sistem negara-bangsa dengan teritorialnya tersebut. Bila hal ini terus berlangsung, mereka tidak hanya akan menghianati tujuan mulia dari pendirian Khilafah, namun juga akan kehilangan dukungan terhadap panggilan universalnya kepada para pemeluk agama sejati serta mereka yang menyadari hal ini.

Karena itu, menurut hemat saya, dalam konteks dunia Islam kontemporer, hanya Hizbut Tahrirlah yang bisa dikatakan sebagai “gerakan politik Islam” yang memperjuangkan terealisasinya Khilafah—yang merupakan panggilan universal; tidak hanya untuk umat Islam, tetapi lebih dari itu. Konsekuensinya, keberhasilan Hizbut Tahrir tentu tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Karena itu, peran dari Hizbut Tahrir manjadi berlipat ganda, yaitu:

(1) Mencerahkan umat Islam (khhususnya, Ahlussunnah) akan kewajiban mereka dalam mendirikan kembali Khilafah sesuai dengan hukum syari‘ah.

(2) Menjelaskan misi Islam universal dari sistem Khilafah kepada dunia Barat dengan sudut pandang ilmu sosial negara Barat.

10. Peran Hizbut Tahrir di Indonesia

Kecuali Indonesia, kebebasan berekspresi dan beraktivitas politik—berserikat dan berkumpul—di banyak negeri Muslim tidak dijamin oleh negara. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki posisi terbaik dalam mewujudkan misi ini. Bahkan, berkat kebebasan ini, Hizbut Tahrir Indonesia telah berhasil mewujudkan berbagai karya intelektual, tidak hanya penerjemaahan teks Arab Hizbut Tahrir, namun juga telah menghasilkan berbagai artikel asli di dalam situs internet dan majalah terbitannya. Lebih lanjut, mereka juga berhasil melakukan peregenerasian anggotanya melalui berbagai kegiatan sosial budaya.

Namun perlu digarisbawahi, karaktek yang sangat mencolok dari Hizbut Tahrir Indonesia adalah keberhasilannya dalam membangun jaringan kerja di antara berbagai organisasi Islam di Indonesia, seperti mendirikan Forum Umat Islam, yang di dalamnya tergabung 31 organisasi yang antara lain, masing-masing sangat berbeda secara idelogis, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta mereka yang ikut menyelenggarakan Konferensi Internasional Khilafah ini.

Jaringan kerja di antara kelompok Muslim yang dikelola oleh Hizbut Tahrir di Indonesia ini adalah sesuatu yang belum terealisir di negeri Muslim lainnya, karena adanya tekanan dari pemerintahan yang anti Islam atau konflik di antara sesama Muslim itu sendiri. Indonesia adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan kembali Khilafah, karena negeri ini adalah negeri muslim terbesar di dunia bila dilihat dari segi populasinya. Terdapat harapan bahwa, Hizbut Tahrir Indonesia akan berhasil dalam mendirikan kembali Khilafah atau Darul Islam di kawasan Malayu (Indonesia Raya). Karena selain dari kesamaan ideologi Khilafah, juga terdapat kesamaan bahasa, budaya dan sejarah di Nusantara ini yang merupakan langkah pertama dalam menyatukan umat Islam dan penyebarluasan misi keislaman di seluruh dunia.

Kesimpulan

Khilafah tidak hanya dapat diterima oleh komunitas non-Muslim, namun juga sangat diinginkan oleh mereka yang percaya kepada kesetaraan, keadilan, kebebasan dan kemanusiaan. Karena sistem ini memiliki pemerintahan “membumi” atau “bersifat keduniaan” yang menjamin otonomi komunitas beragama dalam konteks sosial yang sangat beragam. Sistem ini juga berfungsi sebagai sarana pembebasan untuk mengentaskan sistem negara-bangsa yang eksplotitatif yang memenjarakan manusia dalam penjara “negara bangsa”.

Hizbut Tahrir adalah satu-satunya gerakan Islam yang memperjuangkan konsep Khilafah dan menentang secara terang-terangan sistem negara-bangsa. Karena itu, mereka memiliki kewajiban ganda:

(1) Mencerahkan umat Islam (khususnya, Ahlussunnah) akan kewajiban mereka dalam mendirikan kembali Khilafah sesuai dengan hukum syari‘ah.

(2) Menjelaskan misi Islam universal dari sistem Khilafah dalam mempromosikan globalisasi sejati dan perannya sebagai pembebas dari sistem negara-bangsa yang eksplotitatif—yang memenjarakan manusia dalam kerangka negara-bangsa dengan teritorialnya—kepada dunia Barat dengan sudut pandang ilmu sosial Barat.

Terakhir, Indonesia adalah tempat terbaik untuk menjalankan misi Islam ini karena jaminan negara terhadap kebebasan beraktivitas politik. Berserikat dan berkumpul seperti ini tidak ditemukan di negeri Muslim yang lainnya.

[1] Bagaimanapun, hal ini tidak dapat diterima oleh kaum Muslim Syi’i, karena sistem kepemimpinannya (Imamah) berdasarkan konsep teologi yang berbeda secara mendasar.

[2] Contoh, dalam konstitusi Perancis, tertulis “……des droits inaliénables et sacrés (hak-hak yang tak dapat dicabut dan keramat)” dan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan, “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed, by their Creator, with certain unalienable Rights (Kita menganggap kebenaran ini untuk menjadi terbukti dengan sendirinya, bahwa semua laki-laki diciptakan setara, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tak dapat dicabut).”

[3] Jizyah adalah kompensasi yang harus dibayar, sebesar 4 dinar (senilai 400$) pertahun untuk mereka yang kaya, 2 dinar untuk mereka yang berkecukupan, dan 1 dinar untuk mereka yang berekonomi lemah. Sedangkan mereka yang fakir tidak diwajibkan, sesuai dengan hukum mazhab Syafi‘i.

[4] Khusus dalam perniagaan, pedagang Muslim harus membayar zakat, sedangkan bagi non-Muslim hanya diwajibkan membayar sepersepuluhnya tanpa ada pembayaran tambahan lainnya.

BERBAGAI TANTANGAN YANG MUNGKIN AKAN DIHADAPI OLEH DAULAH KHILAFAH KETIKA BERDIRI

2007-08-25T20:15:00.000+07:00

Oleh:

Utsman Ibrahim (Abu Khalil)

(Jurubicara Resmi Hizbut Tahrir di Sudan)

Segala puji hanya milik Allah, Dzat yang Maha Menghilangkan berbagai kesulitan, Yang Menjadi Penyebab semua sebab, Yang Menaklukkan para tiran yang congkak, dan Penolong hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Penghulu para Rasul, Pemimpin orang-orang yang bertakwa, serta keluarga, dan para sahabatnya yang mulia.

Sesungguhnya berdirinya Khilafah akan menjadi peristiwa besar, yang akan menggoncang seluruh dunia, sebagaimana runtuhnya Khilafah juga telah menjadi peristiwa yang menggoncangkan entitas umat Islam. Besarnya peristiwa tersebut meniscayakan adanya berbagai tantangan ketika peristiwa itu terjadi. Terutama ketika berdirinya Khilafah itu merupakan perkara yang merisaukan Barat dan para pengekor mereka, sebelum Khilafah itu tegak. Berbagai konspirasi yang tengah diarahkan untuk melawan umat di seluruh negeri kaum Muslim adalah bukti yang nyata dan terang, yang membuktikan terjadinya ketakutan yang menghantui dada-dada musuh-musuh umat ini. Kekasih kita, Muhammad saw. dan para sahabat-sahabat Beliau yang mulia juga menghadapi berbagai tantangan berat, laksana menaklukkan gunung yang tinggi menjulang. Namun, mereka berhasil melewati berbagai ringtangan dan kesulitan itu dengan kekuatan iman, dan tekat bulat yang kenal lelah, sehingga kemenangan pun berpihak kepada mereka. Negara Khilafah yang kedua bisa diprediksi juga akan menghadapi berbagai tantangan, yang menuntut umat dan para pemimpin memiliki tekat bulat sebagai tekat bulat para sahabat, dan keteguhan sikap mereka, sehingga Allah SWT menganugerahkan pertolongan-Nya kepada kita, kemuliaan untuk agama-Nya, dan tersebarluaskannya hidayah-Nya. Allah SWT berfirman

] هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ[.

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.” (QS. At-Taubah [09]: 33).

Sesungguhnya berbagai tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi oleh Daulah Islam, setelah ia berdiri tidak lebih ringan dibanding sebelum ia berdiri. Bahkan, jauh lebih besar, baik kuantitan dan kualitas. Tantangan-tantangan ini bisa bersifat internal maupun eksternal:

Tantangan Potensial dari Dalam yang Paling Menonjol, dan Cara Mengatasinya:

1. Membangun masyarakat Islam yang terbentuk melalui penerapan Islam secara menyeluruh, serta berbagai kesulitan yang boleh jadi akan dihadapinya membutuhkan kebijaksaan dan pemantauan kasus per kasusnya dengan cermat; juga kewaspadaan terhadap berbagai kepentingan umat; serta kemandirian dan penolakan dari dalam, juga bantuan orang-orang ikhlas dari putra-putri umat Islam untuk membuat perencanaan dan implementasinya.

2. Dengan potensi yang terbatas, sementara tantangannya ---baik dari dalam maupun luar--- sangat besar, maka ini akan menuntut upaya pemanfaatan semua potensi terbaik yang bisa dimanfaatkan, serta mendorong umat, terutama mereka yang hidup berkecukupan untuk mengerahkan dan memberikan semuanya demi Islam, serta mengingatkan mereka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan ra. dalam menghadapi kesulitan, dimana beliau menyedekahkan satu kafilah yang membawa berbagai barang dan harta untuk menyiapkan Jaisy al-‘Usrah (Pasukan Tabuk).

3. Korupsi dan rusaknya birokrasi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Dunia Islam, tentu mengharuskan negara (Khilafah) menggerakkan roda pekerjaan tersebut dengan orang-orang ikhlas yang bertakwa dan hidupnya bersih. Karena itu, sejak sekarang harus berusaha untuk mengontak berbagai simpul profesi, dan level menengah untuk siapa di antara mereka yang rusak, sehingga bisa jauhkan, dan diangkatlah orang yang jujur dan amanah untuk mengurus pekerjaan tersebut.

4. Rusaknya kurikulum pendidikan dan program media massa: Ini mengharuskan negara (Khilafah) membuat kurikulum (program), yang dari sana lahir kepribadian Islam. Kurikulum (program) ini harus dimulai sejak pertama kali fase pendidikan, dan bekerja keras untuk menyelesaikan implementasi yang negatif. Demikian juga, negara harus bekerja keras untuk membersihkan media massa dari orang-orang yang rusak dan perusak, kemudian mengangkat orang-orang ikhlas yang mempunyai profesionalisme untuk mengurus urusan tersebut.

5. Transaksi keuangan lalu dan berbagai kepemilikan: Negara (Khilafah) harus mengubah bentuk transaksi (keuangan) ke dalam sistem keuangan syariah, dengan cara menggunakan mata uang emas dan perak, atau mata uang substitusi (pengganti) dari keduanya. Kemudian menyelesaikan berbagai dampak negatif yang menimpa rakyat, akibat terjadinya perubahan sistem keuangan saat ini dengan sistem Islam. Begitu juga negara harus mengatur kepemilikan umum menurut ketentuan syariah. Sebab, saat ini, berbagai kepemilikan ini diperlakukan seolah-olah sebagai milik para penguasa dan kroninya. Negara juga harus mengubah PT-PT ke dalam bentuk perseroan syariah.

6. Meggabungkan dan mengintegrasikan negeri kaum Muslimin yang lain di bawah bendera Khilafah, dan melakukan berbagai aktivitas pemikiran, politik hingga militer yang dibutuhkan oleh perkara ini.

Tantangan Potensial dari Luar yang Paling Menonjol, dan Cara Mengatasinya:

1. Perang pemikiran dengan seluruh ragamnya, penyesatan, pengaburan, serta pemutarbalikan fakta.

2. Negara-negara Barat dan sekutunya akan melakukan embargo (blokade) kepada negara yang baru lahir ini, baik embargo (blokade) ekonomi, politik maupun pemikiran.

3. Perang fisik dengan segala ragam dan bentuknya.

Karena yang terakhir ---atau perang fisik--- ini merupakan tantangan yang paling berbahaya, paling berat dan paling dahsyat, maka sebagiannya akan berusaha kami uraikan. Sebab, negara Barat Kafir dengan seluruh instrumen dan antek-anteknya akan berdiri menghadapi Khilafah, dan berusaha untuk menghancurkannya. Semuanya itu tentu melalui peperangan fisik dengan segala bentuk dan instrumennya merupakan suatu keniscayaan. Sebab, berdirinya Khilafah identik dengan kehancuran sistem Kapitalisme, yang hidup untuk menggerogoti semua kebaikan umat Islam. Para pendukung sistem ini tentu sangat memahami makna berdirinya Daulah Islam, jauh melebihi pemahaman kaum Muslim. Bayangan Perang Balkan, Pengepungan Wina, Perang Baladh Syuhada’ di Pintu Gerbang Eropa, Penaklukan Konstantinopel dan sebagainya tentu tidak pernah hilang dari benak mereka. Karena itu, mereka akan berdiri dengan segala daya dan kekuatan untuk menghadangnya, dan bekerja keras untuk menghancurkan dan mengenyahkannya; tentu jika mereka mampu melakukannya. Dan, pasti ---dengan izin Allah--- mereka tidak akan bisa. Allah SWT. berfirman:

]وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ[

Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.. (QS. Al-Anfal [8]: 30)

Terbayanglah, bagaimana Barat akan menghadapi Negara Khilafah dengan menggunakan berbagai instrumen, yang antara lain, bisa kami kemukakan:

1. Para penguasa antek di sejumlah perbatasan negara baru ini. Bisa dibayangkan, bahwa mereka akan membuat pakta militer untuk menghancurkan negara Khilafah, tanpa melihat lagi keagenan mereka; apakah menjadi agen Amerika atau Eropa.

2. Amerika akan memberikan bantuan kepada antek-anteknya di kawasan yang melintasi pangkalan militer yang ada; di Saudi, Yordania, Qatar atau yang lain.

3. Menggunakan apa yang disebut sebagai PBB untuk mengeluarkan Resolusi agar bisa mengumpulkan berbagai negara guna memerangi negara Khilafah ini, dengan tuduhan mengancam perdamaian dan keamanan dunia, menurut versi mereka.

Inilah sejumlah aktivitas yang paling menonjol, yang terbayang ketika negara Khilafah baru berdiri. Sebab, Barat tidak akan pernah menyimpan potensinya untuk memerangi negara Islam. Barat juga tidak pernah bersikap sebagai penonton hingga kepemimpinan dunia diambil dari tangannya, sementara mereka hanya melihat, tanpa berbuat apa-apa.

Kalau begitu, bagaimana Daulah Islam yang baru lahir, yang didukung oleh umat ini akan menghadapi ancaman ini? Dan, bagimana Daulah Islam ini akan menyikapinya?

Maka, langkah-langkah untuk menyikapi dan menghadapi penyikapan (Barat) tersebut bisa diringkas menjadi beberapa point berikut:

Pertama, Memobilisir umat, baik secara spiritual, moral maupun fisik. Caranya, dengan memahamkan umat akan visi dan tujuan negara Khilafah ini, serta pentingnya berkorban baik dengan pengorbanan yang biasa hingga pengorbanan paling berharga sekalipun, demi mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya. Karena, di sanalah, kondisi kehinaan dan kenistaan yang kini dialami oleh umat ini akan sirna. Juga mengingatkan kaum Muslim dengan pengorbanan para sahabat dan tabiin, disamping mengingatkan mereka, bahwa berjihad dan berperang demi membela negara (Khilafah) ini merupakan salah satu di antara dua kebaikan; menang, atau mati syahid, serta kenikmatan di surga nan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Allah SWT berfirman:

]قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ[

Katakanlah: "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu". (QS. At-Taubah [09]: 52)

Setelah semuanya itu, kita memohon pertolongan dengan penuh kesungguhan, baik dengan berdoa, berpuasa maupun memperbanyak ketaatan, sehingga Allah SWT menyempurnakan pertolongan-Nya, dan menunaikan janji-Nya dengan memenangkan agama ini dan pemeluknya. Demikian juga, seluruh potensi umat akan dikumpulkan untuk menghadapi Barat Kafir, agar peperangan yang terjadi dengan negara Khilafah itu berubah menjadi peperangan dengan umat, seluruhnya.

Kedua, Krativitas pemimpin untuk menyembunyikan tujuan dan target terhadap musuh, serta berusaha semakmimal mungkin menghancurkan dan mengelabuhi musuh. Bagi kita, Rasulullah saw. adalah teladan terbaik; dimana perjalanan hidup suci Beliau penuh dengan berbagai sikap, yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Sebagai contoh, meski bukan untuk membatasi, apa yang terjadi pada kasus Perjanjian Damai Hudaibiyah; ketika Nabi saw. menampakkan diri kepada kaum Quraisy, bahwa Beliau saw. hendak mengerjakan umrah, sementara yang Beliau inginkan justru sebaliknya, dimana tujuan sebenarnya adalah melakukan perjanjian. Tujuannya untuk memisahkan persekutuan yang terjadi antara kaum Quraisy dengan kaum Yahudi.

Ketiga, Memberi perhatian kepada media massa, dengan memanfaatkan berbagai sarana yang ada untuk menyampaikan risalah negara Khilafah, menjelaskan fakta yang sesungguhnya dari berbagai peristiwa, dan memotong media massa Barat, menelanjangi dan membongkar kebohongannya melalui pemberitaan yang kuat dan jujur. Demikian juga akan menyampaikan seruan kepada seluruh putra-putri umat di seluruh pelosok negeri untuk berjuang demi mempertahankan negara, dan berpihak kepadanya dengan taruhan harta dan jiwa. Allah SWT berfirman:

]إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah [09]: 111)

Dengan catatan, seruan tersebut harus bersifat ideologis dan mempunyai kesan yang mendalam; di dalamnya juga dinyatakan sanksi bagi siapa saja yang berdiri berhadap-hadapan dengan Islam dan negaranya, atau orang membunuh seorang Muslim yang membela Islam. Allah SWT berfirman:

]وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا[

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa’ [04]: 93)

Putra-putri kaum Muslim yang menjadi tentara harus dipanggil, supaya melakukan pembangkangan terhadap berbagai instruksi yang batil, yang dikeluarkan oleh para penguasa zalim. Selanjutnya bergabung dengan barisan Islam. Sebab, tidak ada kewajiban untuk mentaati makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Dzat yang Maha Pencipta.

Keempat, Menyiapkan kekuatan, seperti persenjataan dan para kesatria, serta mendorong mereka yang mampu memanggul senjata untuk memanggul dan menggunakannya untuk membela Islam. Allah SWT berfirman:

]وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ[.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. (QS. Al-Anfal [08]: 60)

Inilah beberapa hal yang akan digunakan oleh negara Islam untuk menghadapi makar kaum Kafir. Karena waktu yang terbatas, maka kami sengaja meringkasnya.

Sebelum mengakhiri paparan ini, kami harus mengingatkan kepada semuanya, bahwa senjata paling kuat yang akan kita gunakan untuk menghadapi berbagai bahaya dan krisis tersebut adalah senjata iman, keyakinan kepada Allah dan pertolongan-Nya, dengan bertawakkal kepada-Nya, sembari meyakini bahwa Dia akan menganugerahkan kemenangan dan kekuatan kepada kelompok orang Mukmin yang jujur dan ikhlas. Sebab, negara yang telah mereka dirikan, dan berusaha mereka kokohkan sendi-sendinya adalah negara cahaya dan hidayah, negara kebaikan, adil dan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman:

]وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيـنَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون[.

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 55)

Sesungguhnya senjata iman dan keyakinan kepada Allah itulah senjata paling dahsyat yang dihunus oleh seorang Muslim sebelum, ketika dan setelah negara berdiri. Tanpanya, kaum Muslim tidak akan mampu berdiri kokoh menghadapi ancaman dan ujian, meski semua persenjataan fisik dimiliki. Allah SWT berfirman:

]إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ[

Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakkal. (QS. Ali ‘Imran [03]: 160)

Dia juga berfirman:

] وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[.

Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal [08]: 10)